Workshop Literasi Media wepreventcrime Bersama Forum Lenteng

Tulisan ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 8 Februari, 2014.

Melakukan-tinjauan-terhadap-hasil-rekaman-video-selama-proses-observasi-di-lapangan_02-copy

“Waktu pertama kali gue ngasih ide workshop literasi media, apa yang kepikiran sama lu?” tanya saya kepada Yanuar melalui chat facebook.

“Jujur, blank, Bang!” jawabnya. “Gue gak tahu apa-apa tentang literasi media. Sempet googling, itu kayak ngebahas beberapa poin penting, kayak bagaimana seharusnya media memberikan informasi yang baik, bagaimana mengkritisi media lain, dan lain-lain. Tapi, ya, itu… masih ngablu.”

Workshop-menulis_03

Hari itu, 7 Februari, 2014, Yanuar dan beberapa temannya: Meiki, Mela, Albert, Kaspo dan Akbar, berkumpul di Forum Lenteng untuk menyelesaikan karya dalam workshop literasi media yang mereka ikuti sejak tanggal 3 Februari, 2014. Kegiatan ini bekerja sama dengan Forum Lenteng. Otty Widasari, Koordinator Program akumassa Forum Lenteng, menjadi fasilitator, dibantu oleh saya sendiri, dan Muhammad Sibawaihi (anggota komunitas dampingan akumassa di Lombok Utara, Pasir Putih).

Membuat-laporan-melalui-gambar-copy

Yanuar dan teman-temannya itu adalah anggota wepreventcrime (biasanya disingkat WPC), dari Himpunan Mahasiswa Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Tahun ini, komunitas ini membentuk kepengurusan baru. Yanuar, yang sekarang menjabat sebagai pemimpin umum, berinisiatf untuk mengembangkan wawasan anggota WPC tentang media. Kerja WPC sendiri selama ini adalah mengelola media online berbasis webblog, wepreventcrime.wordpress.com, dan memproduksi Buletin Wepreventcrime. Harapannya, dengan bekal yang didapat selama workshop dengan Forum Lenteng, teman-teman WPC mampu melakukan aksi produksi dan distribusi pengetahuan kriminologi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan lebih kreatif dan inovatif.

Workshop-menulis_02-copy

Pada workshop ini, media audiovisual adalah fokus utama yang menjadi kajian dan medium berkarya. Kegiatan ini nantinya akan memiliki output berupa teks, gambar (image) dan video. Oleh karena itu, di H-2, teman-teman WPC sibuk menyelesaikan karya tulis untuk jurnal, dan menyelesaikan suntingan karya video, yang akan dipresentasikan ke hadapan khalayak Forum Lenteng, pada tanggal 9 Februari, 2014.

Membuat-laporan-melalui-gambar_02-copy

Membuat-laporan-melalui-gambar_03-copy

Membuat-laporan-melalui-gambar_04-copy

Membuat-laporan-melalui-gambar_05-copy

Memetakan-lokasi-untuk-karya-video-dan-tulisan-copy

Lu lagi nulis tentang topik apa?” tanya saya lagi kepada Yanuar, mengganggu konsentrasinya menyelesaikan tulisan.

“Tentang signifikansi media audiovisual terhadap kriminologi, Bang,” jawabnya. “Ada referensi, gak, Bang?”

Tanpa menghiraukan pertanyaannya, saya lanjut bertanya, “Bagaimana cara lu melihat hubungannya?”

“Nah, itu dia, Bang!” kata Yanuar. “Kemarin Mbak Otty ngegabungin ide Albert sama tulisan gue. Albert ngusulin…menerapkan presumption of innocence dalam berita kejahatan…”

Observasi-lapangan-dengan-memanfaatkan-medium-video-copy

Orang-nyebrang-copy

Cukup lama saya menunggu, Yanuar melanjutkan pendapatnya, “Ya, gitu, Bang… gimanapengaruh audiovisual ke masyarakat, gimana audiovisual bisa diakses oleh banyak orang dan banyak alat, masuk ke ruang privat…”

Chat facebook Yanuar diam lagi. Beberapa saat kemudian, nongol lagi jawabannya: “Sementara kita sendiri kurang paham bagaimana harusnya menanggapi informasi yang masuk melalui media itu…di satu sisi, kita harus belajar menanggapinya, di sisi lain kita harus belajar bagaimana menghasilkan informasi yang sehat melalui media audiovisual itu.”

Sedikit banyak, pendapat Yanuar itu menggambarkan tentang bagaimana pentingnya kesadaran kita terhadap media, khususnya audiovisual. Video, terutama, pada era ini dianggap sebagai teknologi paling accessible bagi lapisan masyarakat mana pun untuk memproduksi informasi sendiri. Melalui medium teks, mungkin, ide-ide itu sulit tersampaikan dengan efektif dan efisien akibat kondisi sosial dan budaya masyarakat kita yang terbangun oleh budaya lisan. Melalui visual dan audio (suara), ide-ide itu lebih mudah ditangkap. Namun begitu, audiovisual juga merupakan bahasa. Mempelajari logika bahasa itu lah salah satu aspek penting dalam literasi media [audiovisual] yang dipelajari dalam workshop ini.

Workshop-menulis-copy

Dari chat facebook dengan Yanuar, saya melompat ke Albert, dan bertanya tentang idenya mengenai presumption of innocence yang menjadi topik tulisannya.

“Nah, itu, belum tahu, sih, Bang,” kata Albert. “Kalau pake yang kemarin, cerita yang kita baca tentang kereta itu, mungkin. Tapi yang ide itu juga belum ketemu.”

Cerita yang dimaksud Albert itu adalah sebuah tulisan di website akumassa, berjudul “Cerita Sebuah Perjalanan Bersama Kereta Bengawan” (Imam Rahmadi, 16 Februari, 2010). Imam menarasikan pengalamannya melihat sebuah peristiwa orang kehilangan uang di dalam kereta. Dari sudut pandangnya sebagai penumpang kereta, Imam memaparkan hal itu sebagai sebuah informasi dari warga biasa. Memang, dalam tulisannya tak terdapat unsur-unsur klarifikasi yang lebih jauh, sebagaimana yang biasa tersaji dalam tulisan-tulisan jurnalistik di media massa arus utama, atau standar penulisan karya jusnalistik investigasi. Pada workshop hari kedua, tulisan Imam cukup menjadi perdebatan. Sebab, dalam sudut pandang kriminologi (dan juga jurnalistik), klarifikasi informasi dengan narasumber yang jelas adalah sesuatu yang penting. Akan tetapi, letak polemiknya adalah tentang sudut pandang. Dalam konteks pengalaman Imam, pendapatnya sebagai warga biasa dalam menilai peristiwa itu juga merupakan informasi yang tak kalah penting. Imam, sejatinya, ikut andil bagi gerakan aktivisme jurnalisme warga, bahwa melihat persoalan kriminalitas melalui perspektifnya sebagai warga biasa, bukan penegak hukum dan bukan pula jurnalis profesional. Menanggapi metode yang digunakan Imam untuk tulisannya, Albert mencoba mengulas unsur ‘praduga tak bersalah’ dalam kemasan cerita dan berita kejahatan. Dengan kata lain, workshop ini juga mendorong para peserta agar piawai membingkai isu, sesuai dengan latar belakang mereka sebagai mahasiswa kriminologi. Setiap tulisan yang telah dibuat, dibahas dan dikoreksi oleh Otty Widasari.

Membedah-Filem_Pencuri-Sepeda_karya-Vittorio-De-Sica_1949-copy

Diskusi-setelah-membedah-filem_melihat-keterkaitan-antara-wawasan-filem-media-kejahatan-dan-kriminologi-copy

Proses-penyuntingan-karya-video-copy

Di dalam workshop ini, teman-teman WPC juga dibagikan wawasan mengenai bagaimana mengemas sebuah karya yang kreatif dan tidak baku. Eksplorasi ide dan bentuk karya ditekankan agar hasilnya tidak kering. Hal itu juga yang sejatinya coba diusahakan dalam produksi karya video. Berangkat dari pemahaman yang didapat ketika membedah filem “Pencuri Sepeda”, karya Vittorio De Sica (1949), yakni tentang eksperimentasi visual dan bangunan montase, teman-teman WPC berniat membuat karya video berbasis dokumenter, merekam gejala-gejala sosial yang erat hubungannya dengan kajahatan-kejahatan ‘kecil’ sehari-hari. Lokasi yang menjadi fokus adalah lingkungan simpang Gang Sawo dan Gang Kober, di pinggir Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Mereka mencoba ‘bermain-main’ dengan visual-visual yang didapatkan selama observasi dan proses suting di lapangan, khususnya dalam proses editing, untuk mengemas sajian artistik melalui medium video berdasarkan praktek-praktek sosial masyarakat di lingkungan itu yang sering kali melakukan tindakan-tindakan pelanggaran aturan, sadar tidak sadar.

supir-baca-angkot-copy

Benturan-benturan dalam penggunaan ruang kota, aturan-aturan lalu lintas, kesepahaman tak terucap antara pejalan kaki dan pengendara motor ketika berkomunikasi melalui aktivitas menyeberang jalan, ketidakpekaan para supir angkutan umum yang ngetem di depan Gang Sawo, kesibukan para pekerja bangunan untuk menyelesaikan pembangunan apartemen, serta keriangan orang-orang lokal, seperti pengamen, calo angkot, pedagang kaki lima, dalam menjalani aktivitas untuk mencari peruntungan sehari-hari. Chaos yang terjadi di lokasi itu, barangkali, adalah komedi, sangat filemis, dan adalah suatu bingkaian yang pas bagi kita untuk mempersoalkan kejahatan dalam sudut pandang yang lebih filosofis. Melalui workshop ini lah, teman-teman WPC mencoba mengembangkan skills dan pemikiran, demi menunjang kegiatan-kegiatan Himpunan Mahasiswa Kriminologi di ranah media agar lebih baik lagi.

Catatan Desember 05

Menggambar di Takor, modelnya Endah Larasati, seorang teman saya di Kriminologi FISIP UI. Salah satu orang yang paling selalu ceria yang pernah gue kenal. Setiap kali datang, ia selalu membawa nuansa kesegaran di setiap kejenuhan. #asyek

Endah Larasati (Kriminologi 2010) di punyavisual #asyek
Endah

[video] pesta ultah nyasar

Pesta Nyasar

I’m criticizing ourself

Almost two years, we have been shouting and twittering that we prevent crime, and being the wepreventcrime. Almost two years we have been trapped in the narcotizing dysfunction syndrome and being proud of pseudo prevention. We claim to be people who prevent crime, but what crime did we prevented? We say that we prevent crime by means of researches, but I don’t see the real research! We say that we prevent crime by means of studies, but I don’t see there are problems we solve! We say that we prevent crime by means of works, but I don’t see the Work! We say that we prevent crime by means of journals publication, but there’s no journal we have issued. We should realize that our crime prevention action can not be real if we have not managed to quell our own ‘crime’ yet. Ironically, we are proud of being red while the ‘red’ means danger and absolutely be dangerous.

untitled

Saya juga punya hak suara dan pendapat. Dan untuk ranah dunia maya, dengan beberapa paragraf inilah saya berpendapat dalam usaha menyalurkan aspirasi yang lebih beretika. Artikel opini ini tidak menutup diri dari kritik.

Saya percaya, dan dari dulu pula saya memiliki keyakinan ini, bahwa yang dilihat sebagai sebuah prestasi ialah ketika kita bisa menghasilkan sebuah perubahan yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Dan saya juga percaya bahwa keyakinan ini mestinya dimiliki oleh semua orang. Terlebih mahasiswa Universitas Indonesia, yang memiliki tingkat intelektualitas yan baik dan keterbukaan cara pandang dalam melihat persoalan, keyakinan ini menjadi sebuah modal mutlak yang harus dimiliki.

Lantas apa jadinya ketika kita mengikis keyakinan itu hanya karena hasrat untuk menjadi bangga pada suatu hal yang, pada dasarnya, hanyalah kebanggan semu dan tidak memiliki dampak yang berarti pada perubahan yang kita bayangkan?

Coba lihat lagi, apakah kita sudah berhasil melakukan perubahan kalau hingga detik ini, pertengkaran sepele selalu menjadi hal yang dibesar-besarkan di atas nama emosi? Beranjak dari fase ‘bocah’ menuju fase kedewasaan berpikir dan kebijakan sikap pun, sepertinya saya pesimis ketika, lagi-lagi, harus menonton debat kusir yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Kalau sudah seperti itu, saya menjadi bertanya-tanya: apa gunanya kegiatan yang selama ini kita perjuangkan untuk terus dipertahankan tradisinya, jikalau, ujung-ujungnya kita melestarikan sifat iri hati, dan sikap saling tuding-menuding, salah-menyalahkan, sindir-menyindir?

Coba pikir lagi baik-baik, kita sedang mempertengkarkan apa? Yang berlalu biarlah berlalu. Segala yang dianggap berhasil akan menjadi titik atau tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pencapaian, sedangkan yang gagal akan menjadi jejak koreksi agar tidak mengulangi kesalahan dan kegagalan baru. Masalahnya, siapa yang berhak dan mampu menentukan mana yang berhasil dan mana yang tidak? Toh, kegiatan yang kita lakukan hanyalah sebuah inisiatif yang berangkat dari semangat kebersamaan, mengapa malah justru memunculkan keretakan? Ini konyol, namanya!

Pertengkaran yang menjadi tontonan ini memang “menarik” dan “menghibur”, yang dengan secara bersamaan juga membawa ketidakharmonisan. Dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata, akan menjadi percuma jikalau kita semua sama-sama membawa kepala batu dan kebanggaan semu yang ingin terus dipertahankan.

Kita ingin bangga? Ya berbanggalah pada prestasi yang benar-benar riil! Berbanggalah pada capaian-capaian yang memang menghasilkan perubahan yang benar-benar dapat dirasa pengaruh baiknya. Jikalau merujuk pada pertengkaran yang terjadi, rasa-rasanya kita semua gagal membawa perubahan yang baik itu.

Di kampus sana, masih ada bibit-bibit baru. Mereka membutuhkan bimbingan kita yang sudah memiliki pengalaman melakukan berbagai hal. Menurut saya, memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada bibit-bibit baru ini agar mereka dapat belajar dengan cara yang lebih baik, dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di waktu lalu, adalah sebuah persoalan yang lebih penting ketimbang berdebat kusir tiada henti yang justru memberikan contoh yang buruk, dan bahkan memalukan.

Ayo, lah… lebih baik kita bersenang-senang, duduk berkumpul bersama, tertawa dan bernyanyi di sebuah meja yang, saya yakin, sangat dicintai oleh kita semua. Tidak ada gunanya bertengkar seperti ini.

pendapatku setelah 1,5 tahun

Saya masih ingat wajahnya, wajah yang memperlihatkan ekspresi yang baraduk-aduk: kesinisan, kekecewaan, kelegaan, dan kemengertian. Tapi dia mengucapkan kalimat itu dengan senyum: “Lu tau artinya tahi, gak?

Saya pun hanya bisa tertawa menghela napas.

Dia lantas beranjak dari posisi awal kemudian pergi. Saya segera berdiri dari lantai tangga yang dingin itu, mengambil tas, dan mengikutinya dari belakang. Ada sekitar beberapa menit saya menunggunya karena dia harus menjawab sebuah panggilan melalui ponsel.

“Lu mau gue traktir kopi, gak?” tanya saya.

“Hayo dah!” katanya, lagi, menghela napas lagi. Kemudian kami pergi ke salah satu gedung yang digunjingkan sebagai sesuatu yang ada karena pelanggaran terhadap etika dan moralitas manusia. Ya, disanalah kami bercakap-cakap mengambil kesimpulan dari apa-apa yang telah kami lakukan dan kami coba pahami. Paling tidak, usaha kami selama ini membuahkan sedikit hikmah untuk patut dimengerti dalam meniti kedewasaan berpikir. “Masing-masing dari kita punya perspektif!” begitu katanya.

Oke! Mungkin, sebagaimana dia yang berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab (dan saya tahu dan paham benar usaha-usaha yang telah dan sedang dia lakukan hingga detik ini, yang membuat saya tidak akan bisa melepaskan rasa hormat padanya), saya juga harus mengujarkan satu kesimpulan setelah menghadapi carut-marut ini selama satu setengah tahun.

Kalian tahu mengapa negeri ini belum juga maju-maju? Itu terjadi karena mereka yang tua tidak pernah mau percaya (atau memberikan kepercayaan) kepada yang muda. Tak mau kalah, yang muda pun begitu pongah dengan latar belakang pengetahuan yang masih seumuran jagung. Akhirnya, kita berada di titik benturan yang jauh sama sekali dari prinsip dialektis. Hal itu, terjadi di era saya mengharapkan cita-cita yang begitu ideal terhadap satu tatanan aktivitas; terjadi di lingkungan tempat saya berkegiatan hampir setiap hari. Betapa menyedihkan!

“Udah lah, Sob! Mendingan kita nyari cewe aja dah, gimane?” kataku mencoba mencairkan suasana.

Saya melihat wajahnya, dia hanya duduk bersandar, menyandarkan kepala ke pintu kaca, menghela napas, sedangkan kopi yang kami beli beberapa menit sebelumnya tak lagi dilriknya sama sekali.

OTOPSI

Sebagai Bagian dari Kerja Investigasi Kejahatan

Pendahuluan

Pada tanggal 4 April 2012, mahasiswa dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI), yang mengikuti kelas Intelijen dan Investigasi Kejahatan, mendapat kesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jalan Dipeonegoro, No. 71, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melihat proses otopsi oleh Tim Forensik dari Departemen Forensi, Fakultas Kedokteran UI.

Pada mata kuliah Intelijen dan Investasi Kejahatan, investigasi menjadi kajian yang penting untuk diketahui oleh peserta didik. Investigasi kejahatan perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang tersembunyi dari satu permasalahan sehingga kita dapat memaparkannya secara terang dan terperinci.

Secara sederhana, investigasi kejahatan dapat diartikan sebagai tata laksana dalam melakukan proses pengeidentifikasian dan pengusutan satu masalah (kasus kejahatan) agar dapat dilihat secara jelas dan tidak kabur. Investigasi kejahatan secara mendalam dipelajari dalam disiplin ilmu kriminalistik, yakni sebuah mata profesi atau disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualisasi dan evaluasi bukti dan fisik dengan menerapkan ilmu alam dalam masalah hukum.

Dalam kasus kejahatan, identifikasi atau uji forensik dapat dilakukan pada pengenalan tanda badaniah, tafsir dari potret atau foto, mengeidentifikasi jejak jari (daktiloskopi) atau penjabaran tentang modus operandi akan kasus yang dimaksud. Terutama dalam kasus pembunuhan, identifikasi tanda badaniah dilakukan dalam satu proses yang dikenal dengan nama proses otopsi. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa kegiatan kunjungan mahasiswa ke RSCM di Jakarta Pusat menjadi penting, guna untuk melihat atau memahami secara langsung proses otopsi tersebut.

Secara umum, proses otopsi berguna untuk memeriksa atau mengetahui waktu kematian, penyebab kematian, termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor atau kemungkinan lain yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, dan juga penemuan bukti melalui pemeriksaan darah, rambut, atau sperma. Proses ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk potongan daging (tubuh), keadaannya setelah mengalami kematian, yang dimaksudkan untuk pengungkapan apakah pelaku mengetahui anatomi korban dari potongan-potongan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Berikut ini akan dipaparkan secara naratif bagaimana proses otopsi yang dilakukan oleh tim dokter di RSCM tersebut.

Proses Otopsi

Rombongan mahasiswa berangkat sendiri-sendiri dari kampus. Ada juga beberapa yang tergabung dalam rombongan menaiki KRL dari stasiun UI dan turun di stasiun Cikini. Sementara dosen, yaitu Prof. Adrianus Meliala dan Yogo Tri Hendarto, sudah berada di tempat uji otopsi lebih awal.

Saat di lokasi, tim forensik dari Departemen Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang datang berkunjung terkait dengan otopsi yang akan dilakukan. Penjelasan ini berlangsung sekitar empat puluh lima menit, dimual pada pukul dua siang. Sedangkan proses otopsi dilakukan setelahnya, yang berlangsung lebih-kurang selama satu setengah jam.

Penjelasan yang diberikan oleh tim forensik, yang saat itu dipandu oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp. F., ialahn tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, dan etika-etika yang harus ditaati oleh para dokter yang melakukan proses otopsi.

 Uji forensik yang dilakukan di RSCM tempo hari merupakan proses visum terhadap mayat yang merupakan korban kecelakaan kereta api. Korban tertabrak kereta jalur Jakarta-Karawang, pada tanggal 29 Maret 2012, pukul 07:00 pagi. Mayat korban tiba di RSCM dari Polsek Jatinegara tanpa identitas jelas. Hal ini menyebabkan tim dokter harus menunggu selama 2 x 24 jam, untuk memastikan tidak ada yang keberatan dengan permintaan dari pihak kepolisian Jatinegara kepada tim visum untuk melaukan pemeriksaan luar-dalam terhadap mayat korban.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp.F., syarat pertama yang harus dipenuhi untuk melakukan proses otopsi adalah adanya surat permintaan Visum et Repertum (VSP) dari polisi atau pihak RSCM. Pemenuhan surat ini harus melalui proses pemberian izin dari pihak keluarga. Bagi mayat yang identitasnya tidak diketahui, pihak rumah sakit harus memastikan terlebih dahulu bahwa memang tidak ada yang keberatan dengan permintaan dari pihak kepolisian, yakni menunggu selama dua hari.

Ada dua bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter forensik, yakni pemeriksaan luar (external exam) dan pemeriksaan dalam (internal exam) tubuh korban. Ada ketentuan yang perlu diperhatikan terkait SPV ini. Surat pemeriksaan atau SPV dikeluarkan jika ada permintaan dari penyidik untuk dilakukan proses otopsi. Pernyataan dari penyidik, atau oleh tim dokter ahli forensik, ini menjadi penting untuk menentukan apakah mayat perlu diotopsi atau tidak. Pemeriksaaan terhadap mayat dalam proses otopsi harus dilakukan sepengetahuan keluarga korban, atau dapat pula dilakukan jika status si mayat telah kadaluarsa (2 x 24 jam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya).

Dokter Ade menjelaskan bahwa Negara (melalui perangkat sistem peradilan pidana) memiliki hak untuk memutuskan apakah mayat korban dari kasus pembunuhan atau kecelakaan perlu diperiksa melalui proses otopsi atau tidak. Sementara itu, pihak kedokteran atau tim forensik memiliki tugas untuk pelayanan kesehatan dan juga penegakan hukum. Proses uji otopsi atau visum yang dilakukan oleh pihak kedokteran merupakan salah satu kerja konkret mereka dalam proses penegakan hukum. Proses ini memiki tujuan untuk mengidentifikasi korban, mencari adanya perlukaan, jeneis kekerasan terhadap korban, penyebab kematian dan mekanisme kematian (sesuai yang diterangkan dalam mata kuliah Intelijen dan Investigasi Kejahatan).

Uji forensik menjadi penting dalam usaha untuk mengungkap sebuah kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan, kekerasan, pembunuhan, homicide, atau pun suicide (bunuh diri), demi mencari alasan-alasan yang menguatkan dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana selalu muncul pada mayat korban yang mengalami kematian secara tidak wajar. Misalnya, orang yang tidak mengalami sakit apa-apa, mati secara mendadak, atau ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian dalam dan luar tubuh mayat. Mati yang biasanya dianggap wajar adalah mati karena penyakit, atau orang yang mati berada dalam pengawasan dokter.

Perlakuan terhadap mayat tetap berada pada aturan etika yang jelas, seperti mengembalikan keadaan mayat seperti semula setelah melakukan otopsi, dan dikuburkan secara layak. Tidak ada satu pun dari dokter yang terlibat dalam proses otopsi diizinkan membawa pulang organ dari si mayat.

Dalam proses ini, biaya ditanggung oleh keluarga si mayat. Akan tetapi, jika identitas keluarga tidak diketahui, semua biaya ditanggung oleh Negara, sedangkan dokter yang menangani otopsi adalah sukarelawan (tidak dibayar). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses otopsi ini murni sebagai proses penegakan hukum dan pelayanan terhadap hukum itu.

Proses otopsi yang dilakukan pada hari itu oleh tim dokter terbagi dalam beberapa tahap. Dokter Ade menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, membuka rongga dada, dan memastikan tanda-tanda yang mengarahkan pada kesimpulan penyebab kematian. Kedua, membongkar ronga perut dan memeriksa semua organ yang ada di dalamnya. Semua organ diukur volume dan ukuran luasnya, kemudian dicatat datanya dalam form laporan data forensik. Pada tahap ini, pemeriksaan juga dilakukan pada rambut, darah, DNA, bentuk rongga mulut dan gigi, dan karakteritik khas organ bagian dalam tubuh korban, serta cairan-cairan lainnya. Tahap ketiga, pembongkaran kepala, untuk mengetahui lebih lanjut penyebab-penyebab yang mengantarkan si korban pada kematian.

Berdasarkan pengamatan penulis, ketika mayat masih dalam keadaan utuh, tidak terlihat ada tanda-tanda luka luar. Hal itu baru terlihat jelas ketika tim otopsi melakukan pembedahan pada tengkorak mayat, dan terlihat gumpalan-gumpalan darah, yang oleh dr. Ade, disebut sebagai salah satu bukti yang menyebabkan kematian pada korban. Hal ini kemudian mengarahkan kesimpulan dari tim otopsi bahwa dugaan terjadinya kekerasan sangat mungkin dialami oleh korban.

Tim dokter, yang saat itu terdiri dari tujuh orang, secara bergantian melakukan pembedahan terhadap mayat. Ada satu dokter yang siap siaga mendokumentasikan proses kerja otopsi. Dokumentasi ini juga berfungsi untuk mengabadikan bentuk dari organ sebelum dilakukan pembelahan, untuk kepentingan arsip dan penganalisaan data oleh pihak kepolisian dan tim forensiknya sendiri. Hasil otopsi berupa data ini menjadi panduan bagi pihak kepolisian untuk melakukan langkah selanjutnya.

Otopsi dan Keterkaitannya dengan Kriminologi

Bagi disiplin ilmu pengetahuan kriminologi, hasil kerja dari tim forensik yang melakukan otopsi juga menjadi penting. Investigasi kejahatan tidak serta merta terbatas pada penelusuran kasus melalui kerja jurnalistik kriminologi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai bahan data primer untuk menganalisa keterkaitan konteks dengan masalah penelitian.

Hal ini dapat kita lihat pada contoh yang dilakukan oleh Lombroso, yang menjadikan data-data organ dan bentuk tubuh untuk menggagas sebuah pemikiran tentang kejahatan yang diidentifikasi secara biologis. Namun dalam perkembangannya, fungsi data hasil uji otopsi tidak hanya berhenti di situ.

Kumpulan data dari berbagai jenis kasus, misalnya pembunuhan, yang memaparkan tentang bentuk kekerasan dan penyebab kematian juga bisa menjadi bahan bagi para kriminolog untuk memetakan karakteristik bentuk kejahatan. Pola-pola dari data ini menjadi acuan bagi para kriminolog untuk mendeskripsikan dan memaparkan persoalan kejahatan di masyarakat secara lebih jauh.

___________________________________

Artikel ini merupakan lembar tugas laporan hasil kunjungan ke RSCM untuk melihat proses otopsi, dan disusun sebagai lembar tugas Ujian Tengah Semester dalam Mata Kuliah Intelijen dan Investigasi Kejahatan.

UU INTELIJEN NEGARA VS KEBEBASAN PUBLIK

Kajian Masalah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang Berhadapan Dengan Kebebasan Publik dalam Mengakses Informasi

Latar Belakang

Pada tanggal 11 Oktober 2011, Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (http://news.okezone.com/, 11 Oktober 2011). Peristiwa itu mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya aksi demonstrasi tabur bunga yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo, Jawa Tengah (http://www.suarapembaruan.com/, 11 Oktober 2011). Anjing menggongong kafilah berlalu, RUU Intelijen Negara pun secara resmi menjadi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Perdebatan tentang pemberlakukan UU tersebut memancing kekhawatiran para pengamat dan aktivis sosial budaya serta kalangan pers, berkaitan dengan isu kebebasan, hak asasi manusia (HAM), kepentingan privasi individu dan kebebasan yang dimiliki oleh publik. Alasan dari pihak pemerintah, yang mengatakan bahwa keberadaan UU Intelijen Negara sebagai payung dan kendali arah dari gerak dan kerja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan rakyat dan negaranya, mendapat tepisan dari berbagai pihak yang tidak setuju. Kalangan yang menentang berpendapat bahwa pemberlakuan UU tersebut secara tidak langsung telah disusupi unsur politisasi. Hal itu tercermin dari substansi UU yang dimaksud.

Salah satu alasan ditolaknya UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara ialah pembatasan kebebasan bagi pera pelaku media atau pers. Hal ini mengemuka di kalangan para pewarta lantaran beberapa pasal di dalam UU Intelijen Negara dianggap berpotensi memposisikan para jurnalis sebagai pihak yang melakukan kriminalisasi informasi publik.

Kalangan organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga independen dan profesi yang aktif di ranah hukum, media dan informasi, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IMPARSIAL, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Masyarakat Setara, dan Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara melakukan semacam gugatan dan tuntutan terhadap Pemerintah agar UU Intelijen Negara diuji-materikan ulang oleh Mahkamah Konstitusi (http://www.beritasatu.com/, 5 Januari 2012).

Gugatan itu jelas, menyatakan bahwa UU Intelijen Negara membelenggu kebeasan pers dalam menghimpun informasi dan menyebarkannya ke masyarakat. Sebagai pihak yang berkewajiban mencari dan menyebarkan informasi, para jurnalis dapat terancam hukuman pidana jika menyebarkan informasi yang dianggap tidak boleh disebarkan dalam UU Intelijen Negara, yang kemudian disebut sebagai Rahasia Negara.

Masalah

Pada tulisan ini, penulis hanya fokus pada beberapa pasal di dalam UU Intelijen Negara yang berhubungan dengan pembatasan akses informasi—disebut sebagai Rahasia Intelijen sebagai bagian dari Rahasia Negara—yang kemudian bertentangan dengan kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi serta hak dan kewajiban pers dalam menyebarkan informasi tersebut.

Penulis melihat bahwa sesungguhnya masalah utama, terkait dengan kebebasan arus informasi publik, terletak pada beberapa konsep yang masih terlalu luas. Pembatasan yang tidak jelas dalam beberapa kata pada pasal-pasal yang dimaksudkan (yakni Pasal 1, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Nomor 17 Tahun 2011) menyebabkannya menjadi hal yang bias dan multitafsir sehingga rawan disalahgunakan.

Berikut ini adalah jabaran dari ketiga pasal yang dimaksud:

Pasal 1, UU Nomor 17 Tahun 2011, yang perlu mendapat perhatian ialah ayat (6), yang berbunyi: “Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.”

Pasal 25, UU Nomor 17 Tahun 2011, yang perlu mendapat perhatian ialah, sebagai berikut:

  1. Ayat (1), yang berbunyi: “Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.”
  2. Ayat (2), huruf a hingga huruf j, yang menyatakan bahwa kategori Rahasia Intelijen adalah segala informasi yang berhubungan dengan “pertahanan dan keamanan negara”, “ketahanan ekonomi nasional”, “kekayaan alam Indonesia yang dilidungi kerahasiaannya”, “kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri”, “memorandum atau surat yang sifatnya rahasia”, “sistem Intelijen Negara”, “segala akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen”, “keselamatan Personel Intelijen Negara”, dan segala hal yang berhubungan dengan “rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen”.

Pasal 26, UU Nomor 17 Tahun 2011, yang perlu mendapat perhatian ialah kalimat yang berbunyi: “Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen. BAB VI BADAN INTELIJEN NEGARA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 27 Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huru a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” Dengan demikian, perhatian kita melebar ke Pasal 27, yang berbunyi: “Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

  1. Dari jabaran ketiga pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa yang menjadi perhatian utama ialah tiga konsep yang belum memiliki batasan jelas. Tiga konsep tersebut ialah:
  2. Rahasia Intelijen yang merupakan bagian dari Rahasia Negara.
  3. Pihak yang berhak untuk mengakses Rahasia Intelijen atau informasi yang dirahasiakan.
  4. Kepentingan dari keberadaan Badan Intelijen Negara itu sendiri, yang dalam Pasal 26 dan 27, disebutkan bahwa memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden.

Analisa dan Pembahasan

A. Meninjau Ulang Definisi Rahasia Intelijen dan Rahasia Negara

Idealnya, setiap Peraturan Kebijakan atau segala macam ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah, harus memiliki kesinambungan atau tidak bertentangan satu sama lain. Terutama, setiap kebijakan, ketetapan dan peraturan (Undang-Undang), harus sesuai dengan aturan dasar Negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam melihat dan menganalisa ketidakterimaan beberapa pihak terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, ada baiknya jika kita meninjau terlebih dahlu apa yang bertentangan dengan ketentuan dasar Negara Indonesia tersebut, selain juga membandingkannya dengan beberapa ketentuan atau UU yang lain.

Jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat, dalam Pasal 28F, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunan segala jenis saluran yang tersedia.”

Ketentuan dalam pasal 28F tersebut, jika kita bandingkan dengan UU Intelijen Negara, sangat kontrakdiktif dengan potongan Pasal 26 UU Intelijen Negara, yang berbunyi “Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen…”. Rahasia Intelijen sendiri, dalam Pasal 1 (6), adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak, dan dalam Pasal 25, disebutkan bahwa Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

Konsep dari Rahasia Intelijen di dalam UU Intelijen Negara tersebut masih terlalu luas. Meskipun di dalam Pasal 25, dijabarkan kategori yang termasuk dalam rahasia intelijen, pendefinisiannya masih belum terlihat jelas. UU Nomor 17 Tahun 2011, tidak menjelaskan secara pasti apa yang disebut sebagai pertahanan dan kemanan negara, ketahanan ekonomi nasional, memorandum dan surat seperti apa yang harus dan layak dirahasiakan, serta apa itu sistem dan fungsi Intelijen Negara.

Kusnanto Anggoro, dalam sebuah makalah berjudul “Keamanan Nasional, Pertahanan Negaram, dan Ketertiban Umum” yang disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, tanggal 14 Juli 2003, menjelaskan bahwa definisi dari ‘keamanan nasional’ dan ‘pertahanan negara’ kian menjadi kompleks. Secara sederhana, dalam pengertian tradisional, keamanan diartikan sebagai “suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan—sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisi (militer yang berasal dari luar” (Anggoro, 2003).

Mengutip Walter Lipmann, Anggoro menjelaskan:

“Suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbangkan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital)…, dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.” (Walter Lipmann, dalam Anggoro, 2003).

Sedangkan, oleh Arnold Wolfers (1960), keamanan nasional berhubungan dengan “masalah utama yang dihadapi setiap negara dalam membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan” (Anggoro, 2003).

Namun, lebih jauh, Anggoro menjelaskan bahwa dalam pandangan kontemporer, ancaman militer hanya merupakan salah satu dimensi terkait masalah keamanan nasional. Dalam perkembangannya, muncul istilah human security, yang lebih mengutamakan “kesejahteraan warga negara yang dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparatur represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.” (Anggoro, 2003).

Dari penjelasan Anggoro tersebut, dapat kita lihat bahwa ‘keamanan nasional’ dan ‘pertahanan negara’, yang dengan demikian kita lihat sebagai kebertahanan eksistensi suatu negara, sejatinya adalah untuk kepentingan warga masyarakat. Dengan kata lain, dalam keterkaitan konteks dengan negara, kepentingan negara adalah kepentingan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa Rahasia Intelijen yang masuk dalam Rahasia Negara, semata-mata dilindungi untuk kepentingan Negara (dan warga masyarakat di dalamnya). Bahaya akan terlihat ketika rahasia itu disebarluaskan sehingga memunculkan kerugian bagi masyarakat luas di dalam ruang lingkup negara yang bersangkutan.

B. Kepemilikan dari Rahasia Intelijen dan/atau Rahasia Negara

Yang menjadi pertanyaan utama ialah Rahasia Intelijen dan/atau Rahasia Negara itu milik siapa. Bagaimana jika sebuah informasi memang dibutuhkan oleh masyarakat luas di ruang lingkup negara yang bersangkutan, apakah sebuah informasi tersebut perlu disebarluaskan?

Hal ini menjadi rumit ketika, baik UU Nomor 17 Tahun 2011 maupun UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak menjelaskan perbedaan yang pasti antara Rahasia Negara dengan Informasi Publik.

Kepentingan publik, yang kemudian disebut sebagai kepentingan umum, dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (6), ialah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, ketika masyarakat membutuhkan satu hal, Negara, melalui Pemerintah, berkewajiban untuk mewujudkannya. Hal ini, sejalan dengan Pasal 28F dalam UUD 1945, menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi menjadi sebuah hak mutlak yang bersifat asasi.

Selain dalam UUD 1945 Pasal 28F, ketentuan yang menyebutkan bahwa akses informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), ialah Pasal 14 UU Nomor 39, Tahun 1999, UU Nomor 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Pasal 19 Ayat (1) dan (2), dan beberapa UU lain yang menudukung kebebasan informasi publik, yakni UU Nomor 24 Tahun 1992 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Prasetyo, 2010).

Masalahnya kemudian terletak pada poin kedua, sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu siapa pihak yang berhak dan tidak berhak mengakses Rahasia Negara (atau hal yang sifatnya dirahasiakan negara). Merujuk pada ketentuan UU tentang hak informasi sebagai bagian dari HAM, jelas bahwa warga masyarakat, atau rakyat, merupakan pihak yang berhak untuk mengakses sebuah informasi yang dibutuhkannya. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara tersebut. Hal ini lah yang kemudian menjadi dasar bahwa UU Nomor 17 Tahun 2011 memiliki potensi pelanggaran atas HAM.

C. UU Intelijen Negara Meningkatkan Kekuasaan Eksekutif

Perihal ini merupakan masalah utama di antara tiga masalah yang telah dirumuskan. Keberadaan pasal karet dalam UU tersebut menjadikannya sebagai kekuatan yang dapat disalahgunakan.

Pasal 26 dan 27 UU Nomor 17 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban Badan Intelijen Negara ialah kepada Presiden. Hal ini tentunya, jelas sekali bertentangan dengan prinsip dasar dari pentingnya perlindungan sebuah rahasia negara. Jikalau memang Rahasia Negara ada untuk kepentingan ‘keamanan nasional’ dan ‘pertahanan negara’, yang dengan demikian merupakan kepentingan dan keamanan warga masyarakat (human security), seharusnya pertanggungjawaban dari fungsi dan pelaksanaan Intelijen Negara harus bertanggungjawab langsung kepada Negara. Dalam hal ini, Negara bukan berarti Pemerintah atau Presiden. Penulis melihat bahwa Negara sebagai satu keutuhan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga independen, dan masyarakat.

Pertanggungjawaban langsung Badan Intelijen Negara kepada Presiden, sebagaimana yang tersebutkan dalam Pasal 26 dan 27 di dalam UU Intelijen Negara mengindikasikan bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk melancarkan segala cara untuk kepentingan kekuasaannya. Hal ini dapat saja melenceng, bahwa kepentingan yang dimaksud (Rahasia Intelijen dan/atau Rahasia Negara) ialah kepentingan Pemerintah, bukan kepentingan Negara.

Pada dasarnya, keberadaan konsep Rahasia Negara itu sendiri memang mengarah kepada peningkatan kekuasaan eksekutif. Tidak menutup kemungkinan, dengan alasan Rahasia Negara dalam mewujudkan kepentingan dan kemanan nasional, Pemerintah menjadi kebal akan hukum. Hal ini dijelaskan oleh Greenwald (2006), yang menyebutkan bahwa eksistensi dari Rahasia Negara merupakan salah satu bentuk penghapusan tindakan atau aksi peradilan pada kekuasaan eksekutif. Hal ini mengakibatkan bahwa putusan pengadilan mendapati halangan untuk memutuskan apakah ada dasar hukum yang membahas tentang permasalahan kekuasaan eksekutif yang meluas atau keluar dari jalur yang sudah semestinya (Greenwald, 2006). Pada praktiknya, hak istimewa ini justru disalahgunakan untuk menyembunyikan tindakan-tindakan ilegal dari Negara (Pemerintah atau Lembaga Eksekutif) di mata hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Rahasia Intelijen, dan Rahasia Negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Analisa, tidak terdefinsikan dalam batasan yang jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Sejatinya, Rahasia Negara dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Titik lemah dari pendefinisian Rahasia Negara dalam UU Intelijen Negara ialah cakupannya yang juga maslih terlalu luas. Jika kita merujuk kembali dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, ‘rahasia negara’ tidak hanya yang bersifat strategis terkait keamanan nasional, tetapi juga mencakup rahasia demokrasi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dari satu tatanan negara demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Di dalam negara demokrasi, negara bukan berperan sebagai penguasa, melainkan dibatasi secara konstitusional (Aim Abdulkarim, 2007). Selain itu, penggalan kalimat “apabila diketahui pihak yang tidak berhak” pun menjadi rancu. Pembatasan yang tidak jelas mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak dalam pasal ini menyebabkan definisi dari rahasia negara menjadi rawan untuk dimainkan demi kepentingan pemerintah atau kelompok yang berkuasa.

Oleh sebab itu, jabaran masalah dalam tulisan ini merupakan satu usaha untuk mengajukan sebuah rekmendasi terkait dengan UU Intelijen Negara. Dibutuhkan sebuah langkah yang jelas dalam meredefinisi ulang tentang Rahasia Negara besertaan dengan batasan-batasan yang jelas dan terperinsi. Ketika hal ini terjelaskan dengan baik, dan dapat dilihat perbedaannya dengan kebutuhan publik dan informasi untuk publik, kerawanan penyimpangan akan semakin mengecil.

Selain itu, khusus untuk Pasal 26 dan 27, pertanggungjawaban dari Badan Intelijen Negara dan fungsi serta pelaksanaannya harus ditegaskan memiliki tanggung jawab langsung kepada Negara, bukan kepada Pemerintah. Langkah ini menjadi penting untuk menghindari kekuasaan absolut yang dapat dimiliki oleh Lembaga Eksekutif.

Daftar Pustaka

Aim Abdulkarim, 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis”, Bandung: PT Grafindo Media Pratama.

Anggoro, Kusnanto. 2003. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Denpasar, 14 Juli 2003.

Greenwald, Glenn . “Building the Secrecy Wall higher and higher”. Unclaimed Territory, 29 April, 2006

________________ “Snapshots of the U.S. under the Bush administration”. Unclaimed Territory, 23 Maret, 2006

________________ “Rechecking the Balance of Powers The Bush administration has finally been rebuked for its repeated efforts to evade judicial review”. In These Times, 21 Juli, 2006

Huq, Aziz. “Dangerous Discretion: State Secrets and the El-Masri Rendition Case”. Liberty and National Security Project at the Brennan Center for Justice. NYU School of Law. JURIST, 2007

Kadidal, Shayana. “The State Secrets Privilege and executive Misconduct”. Center for Constitutional Rights. JURIST, 2006

Lyons, Carrie Newton, “The state secrets privilege: Expanding Its Scope Through Government MisuseLewis & Clark Law Review. Lewis & Clark Law School, Volume 11, No. 1. Spring, 2007.

Mayjen Purn Saurip Kadi, “Seputar Undang-undang Rahasia Negara, Apanya?”. KOMPAS.com, 13 Februari 2009. Diakses dari  http://nasional.kompas.com/read/2009/08/05/10404971/Awas.UU.Rahasia.Negara.Disahkan.Presiden.Berpotensi.Otoriter, 14 Mei 2012, 11:00 pm.

Munir, Misbahol. “RUU Intelijen Disahkan DPR”. okezone.com, 11 Oktober 2011. Diakses dari http://news.okezone.com/read/2011/10/11/339/513665/ruu-intelijen-disahkan-dpr, tanggal 8 Mei 2012.

Oktaviani, Dwi Nur. “Masih kontroversi, RUU intelijen tetap disahkan”. KONTAN, 10 Oktober, 2011. Diakses dari http://nasional.kontan.co.id/news/masih-kontroversi-ruu-intelijen-tetap-disahkan-1, 14 Mei 2012, 11:00 pm.

Prasetyo, S. A. 2010. “Informasi Publik dan Hak Asasi Manusia”. Makalah dibuat untuk Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Perpustakaan Universitas Kristen Petra. Surabaya, 26 Juli 2010.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Rahasia Negara. Diakses dari http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/RUU_Rahasia_Negara.pdf, 14 Mei 2012, 10:37 pm.

Sihite, Ezra., KRR., DAS. “Dinilai Ancam Kebebasan Pers. UU Intelijen Digugat”. BERITASATU, 5 Januari 2012. Diakses dari http://www.beritasatu.com/politik/24568-dinilai-ancam-kebebasan-pers-uu-intelijen-digugat.html, tanggal 8 Mei 2012.

Suara Pembaruan, 11 Oktober 2011. “RUU Intelijen Disahkan, Mahasiswa Solo Tabur Bunga”. Diakses dari http://www.suarapembaruan.com/home/ruu-intelijen-disahkan-mahasiswa-solo-tabur-bunga/12258, tanggal 8 Mei 2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik..

“What Are State Secrets?”. Center for Constitutional Rights. Diakses dari http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/faqs:-what-are-state-secrets.

Zajac, Andrew. “Bush Wielding Secrecy Privilege to End SuitsThe Chicago Tribune, 3 Maret, 2005.

_________________________________________

Artikel ini merupakan lembar tugas dalam Mata Kuliah Intelijen dan Investigasi Kejahatan: tugas individu dengan tema bebas terkait dengan perihal intelijen.

Etnografi Kejahatan Indonesia: Relativisme Kultural sebagai Modal dalam Memandang Relativisme Kejahatan

Jelaskan apa yang menjadi Obyek Kajian Etnografi Kejahatan di Indonesia! Tunjukkan relevansinya dengan Kriminologi dan apa manfaatnya bagi Anda mengkaji masalah tersebut!

Berdasarkan pengertian etimologisnya, kata ‘etnografi’ berasal dari ‘ethnos’ yang berarti suku-bangsa atau masyarakat, dan ‘graphos’ yang berarti tulisan atau kisah. Pengertian etnografi sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem nilai yang membangun satu kehidupan sebuah kelompok unik tertentu (Geertz, 1973; Philipsen, 1992).).

Berangkat dari pengertian kata ‘etnogrfi’ itu, secara sederhana, etnografi kejahatan merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang fenomena kejahatan di berbagai daerah di Indonesia, yang bentuk-bentuknya dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi etnis tertentu di daerah-daerah tersebut. Obyek kajiannya ialah perilaku atau tindakan yang membudaya dalam kelompok budaya tertentu yang kemudian dianggap menyimpang oleh kebudayaan dominan, atau tindakan yang seringkali bertentangan dengan tatanan nilai dan norma masyarakat umum di luar kelompok budaya tersebut.

Mempelajari etnografi memiliki relevansi yang signifikan dalam kriminologi. Hal ini disebabkan banyak dari tingkah laku dan perilaku dari kelompok budaya tertentu yang sering dianggap sebagai tingkah laku di luar norma (norma budaya dominan) sehingga disebut sebagai penyimpangan dan kejahatan. Tidak jarang, tingkah laku ini berujung pada penghilangan nyawa atau pengrusakan properti. Tanpa memahami lebih jauh dari tradisi satu kelompok budaya, para kriminolog akan terjebak pada titik ‘kacamata kuda’ dalam mengkaji fenomena kejahatan dan penyimpangan di masyarakat.

Dalam memahami perilaku atau tindakan tersebut, seorang kriminolog budaya, dengan kajian etnografi kejahatannya, berusaha mencoba mempelajari secara mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai tertentu yang dipahami oleh kelompok budaya tersebut dan mencoba menemukan jawaban mengapa mereka melakukan perilaku atau tindakan itu. Sebagaimana halnya dengan kerangka kerja disiplin ilmu etnografi itu sendiri, yakni mengumpulkan data empirik pada masyarakat dalam kelompok budaya tertentu, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sifat dasar atau watak dari subjek-subjek yang diteliti, melalui penjabaran dalam tulisan (Maynard & Purvis, 1994), etnografi kejahatan juga melakukan hal yang sama untuk menelusuri pola tingkah laku yang membudaya pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih jauh mengapa tindakan itu ada dan tidak dianggap menyimpang oleh kelompoknya, dengan melihatnya dari sudut pandang kelompok tersebut. Pemahaman holistik yang kita miliki terhadap sistem nilai dan tradisi suatu budaya tertentu tersebut akan memberikan manfaat kepada kita, kau akademisi, untuk menemukan cara pencegahan atau pengurangan dan pengendalian sosial kejahatan yang selaras dengan sistem budaya dan etnis atau kelompok budaya tertentu tersebut.

***

Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Cultural Ethnocentrism dan Cultural Relativism serta Realtivisme Kejahatan. Gunakan contoh untuk memperjelas jawaban Anda!

Cultural ethnocentrism atau etnosentrisme budaya merupakan satu pandangan yang melihat bahwa kelompok etnis tertentu adalah lebih unggul dibandingkan kelompok etnis lainnya. Subjek yang memiliki paham etnosentris selalu melakukan penilaian atau pertimbangan satu nilai budaya tertentu dengan melihatnya berdasarkan sudut pandang nilai budaya yang dimilikinya sendiri (Omohundro, 2008).

Sementara itu, cultural relativism adalah sebuah konsep atau asas yang dirumuskan oleh seorang antropolog Franz Boas (1858 – 1942) di awal abad ke-20 yang berusaha untuk menciptakan disiplin ilmu budaya yang tidak etnosentris terhadap kelompok budaya yang berbeda-beda. Cultural relativism atau relativisme budaya merupakan satu konsep atau paham yang melihat kepercayaan dan aktivitas individual sebagai sesuatu yang dipahami oleh orang-orang lain dalam sudut pandang kebudayaan individu tersebut. Boas berpendapat bahwa kebudayaan atau peradaban tidak bersifat absolute, melainkan relatif sehingga gagasan dan konsepsi yang kita yakini hanya dapat dikatakan benak jika dilihat dari kebudayaan kita sendiri, dan belum tentu benar jika dilihat dari perspektif kebudayaan orang lain (Boas, 1887: 589).

Relativisme kejahatan merupakan satu konsep yang digunakan dalam kriminologi untuk memahami kejahatan tidak berdasarkan satu sudut pandang. Kemal Dermawan (2005) menjelaskan bahwa dalam mempelajari kejahatan, kita harus memiliki pengetahuan tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam kelompok masyarakat yang bersifat relatif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti misalnya ketertinggalah hukum karena perubahan nilai sosial atau perkembangan perilaku masyarakat. Perbedaan cara dan pendekatan juga menjadi pertimbangan, apakah secara legal (hukum) atau secara moral (Kemal Dermawan, 2005).

Hal ini bisa kita lihat pada contoh fenomena Siri’ sebagai perilaku yang membudaya di kelompok masyarakat Bugis. Bagi masyarakat umum, perilaku yang terlihat pada aksi siri’ yang dapat berujung pada tindakan kekerasan seringkali dianggap salah dan menyimpang, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, hal itu dianggap wajar oleh masyarakat Bugis sendiri, karena ada ajaran keyakinan di dalam tradisi mereka untuk mempertahankan harga diri. Perbedaan tatanan nilai dalam kelompok budaya ini harus menjadi satu pertimbangan yang menjadi perhatiak studi etnografi kejahatan yang melihat bahwa kejahatan tersebut bersifar relatif.

Contoh lainnya ialah tentang hak kepemilikan. Dahulu, hak kepemilikan diatur oleh ketentuan dan peraturan legal (Undang-Undang) setiap negara, bahwa menggunakan nilai barang atau karya yang memiliki nilai hak kepemilikan tanpa ijin pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran. Namun demikian, hal tersebut menjadi bias pada jaman sekarang dengan berkembangnya teknologi internet. Terutama di Indonesia, rumusan hukum kita belum memiliki ketentuan yang detail tentang hal ini, disebabkan oleh perkembangan teknologi canggih itu yang melebihi kecepatan perkembangan sistem hukum di Indonesia.

***

Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Conflict of Conduct Norm. Gunakan contoh untuk memperjelas jawaban Anda!

Conduct norm merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah kelompok tertentu yang membangun sebuah budaya atau perilaku dan tingkah laku unik dalam memberi tanggapan terhadap tegangan sosial (Sellin, 1938). Kelompok budaya ini mempertahankan atau memelihara sebuah perilaku norma yang berlaku dalam kelompok mereka yang mengatur kondisi kehidupan sehari-hari mereka di dalam lingkungan kelompok tersebut (Siegel, 2010).

Berbeda dengan hukum pidana yang berisikan ketentuan norma kejahatan yang mencerminkan nilai-nilai kelompok yang dominan yang mengontrol perilaku melalui proses legislatif, conduct norm lebih mencerminkan nilai sosial budaya yang lain, yang melekat pada kelompok tertentu, dan biasanya bertentangan dengan norma-norma dominan yang mengatur. Oleh karena itu, conflict of conduct norm atau konflik perilaku norma itu muncul sebagai hasil dari proses diferensiasi kelompok dalam sistem budaya. Sellin menjelaskan bahwa jika satu norma hukum dari satu kelompok merasuk atau menyebar ke dalam daerah yang sebelumnya tidak menyadari atau mengenal norma hukum tersebut, hal itu akan menimbulkan kebingungan dan pelanggaran norma-norma oleh individu atau masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Contohnya, seperti yang dijelaskan oleh Jana Arsovska and Philippe Verduyn (2007: 226-246), tatanan kehidupan modern yang tumbuh di wilayah Barat melihat bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun dianggap sebagai tingkah laku yang immoral. Dalam konsepsi modernitas, sistem peradilan pidana memiliki otoritas untuk mengadili penjahat sehingga, secara terbuka dan diyakini oleh umum, masyarakat mengakui dan mengamini keinginan untuk menghukum berat seseorang yang telah melakukan tindakan yang diluar norma hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang bertentangan terjadi pada masyarakat Albania, yang memiliki tradisi adat tertentu, yakni Kanun of Lek Dukagjini, yang memiliki pemahaman bahwa adanya kesediaan untuk menggunakan kekerasan dan pemutusan keadilan ke diri sendiri, yang oleh hukum dianggap sebagai penyimpangan (Arsovska & Verduyn, 2008: 228).

Contoh lainnya adalah adat yang membudaya di wilayah tertentu di Papua. Bagi masyarakat di sana, terdapat satu tradisi bahwa seorang laki-laki akan memperkosa perempuan yang menarik hatinya sebanyak beberapa kali sebagai tanda untuk melamar. Dalam sudup pandang hukum pidana di Indonesia, perilaku tersebut dianggap menyimpang. Persebaran ketentuan hukum pidana Indonesia di wilayah yang telah memiliki adat istiadat yang mengakar ini terkadang memunculkan satu kebingungan dan berujung pada konflik norma perilaku tersbeut.

***

Jelaskan fenomena Conflict of Conduct Norm dalam kasus Carok (Madura) dan kasus Seks Bebas di Gunung Kemukus!

Pada kasus Carok (Madura), ada dua aspek yang dapat dilihat terkait dengan konflik perilaku normanya (conflict of conduct norm). Pertama, konflik terhadap hukum pidana. Kedua, konflik terhadap norma masyarakat setempat (Dayak).

Misalnya saja, dalah Pasal 338 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Hal ini menegaskan bahwa tindakan menghilangkan nyawa seseorang merupakan satu tindakan yang melanggar norma hukum. Namun, bagi masyarakat Madura, Carok merupakan satu identitas  khas yang tidak dapat terlepaskan dalam kehidupan bertradisinya. Bagi mereka, carok adalah sebuah pembelaan harga diri yang direndahkan oleh orang lain. Carok menjadi penting untuk menjunjung tinggi kehormatannya mereka sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan filosofi mereka, etambang pote mata lebih bagus pote tolang (dari pada hidup menanggung perasaan malu, lebih baik mati berkalang tanah) yang menjadi motivasi Carok. (Mien, 2007). Penuntasan sebuah masalah dengan cara Carok dilakukan untuk mendapatkan rasa lega, puas dan kembalinya rasa kebanggaan (A. Latief, 2002).

Tradisi Carok ini sudah ada sejak dahulu, sebelum hukum pidana resmi digunakan sebagai hukum positif di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka yang kemudian mengadopsi hukum warisan Belanda menjadi Hukum Pidana, dan ketika jaman Orde Baru memberlakukan transmigrasi, fenomena Carok berubah menjadi satu penyimpangan karena berbenturan dengan hukum nasional yang berlaku.

Kedua, tradisi Carok mengalami konflik bagi masyarakat Dayak sendiri, yang juga memiliki adat yang berbeda. Norma masyarakat setempat tidak selaras dengan norma yang dibawa oleh masyarakat Madura. Kaum Dayak memahami tanah kelahiran sebagau tanah ulayat (tanah leluhur) yang tidak boleh dieksploitasi, sedangkan masyarakat Madura percaya bahwa di mana bumi dipijak, di sana lah sumber daya bisa dimanfaatkan. Kesuksesan masyarakat Madura dalam ranah lapangan pekerjaan memunculkan kecemburuan sosial sehingga berhujung konflik dan terjadinya tindakak kekerasan (perang antar suku bangsa).

Sementara itu, pada kasus Seks Bebas di Gunung Kemukus, hal ini juga bertentangan dengan norma agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat setempat. Dalam hukum Islam, seks bebas dianggap sebagai tindakan zinah yang berdosa. Namun, jika kita lihat lagi, masyarakat setempat juga memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika berziaran ke makam Pangeran Samudro di Gunung itu, mereka harus melakukan semacam ritual berupa seks bebas. Pada perkembangannya, hal ini berubah menjadi tindakan penyimpang yang sering disalahgunakan oleh perempuan masyarakat untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya, bisnis prostitusi tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini, norma agama (hukum Islam) merupakan hukum yang dominan, sedangkan pemahaman masyarakat setempat merupakan norma unik yang dianut oleh kelompok tertentu.

***

Sumber Referensi dan Bahan Bacaan:

Geertz, C. (1973). “Thick Description: Toward An Interpretive Theory of Culture”. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York: Basic Books, Inc. Hlm. 3-30.

Philipsen, G. (1992). Speaking Culturally: Explorations in Social Communication. Albany, New York: State University of New York Press

Maynard, M. & Purvis, J. (1994). Researching Women’s Loves from A Feminist Perspective. London: Taylor & Frances. Hlm. 76

Omohundro, John T. (2008). Thinking like an Anthropologist: A practical introduction to Cultural Anthropology. Mc Graw Hill.

Boas, Franz (1887). “Museums of Ethnology and their classification”. Science. Hlm. 9: 589

Dermawan, Moh. Kemal (2005). BMP Teori Kriminologi. Jakarta: Universitas Terbuka

Sellin, Thorsten (1938). Culture Conflict and Crime. Bulletin, No. 41. New York: Social Science Research Council.

Siegel, Larry J. (2010). Criminology. Ed. 11. USA: Wadsworth

Arsovska, Jana & Philippe Verduyn (2008). “Globalization, Conduct Norms and Culture Conflic”: Perceptions of Violence and Crime in an Ethnic Albanian Context. BRIT. J. CRIMINOL. Hlm. 48, 226 – 246

Wiyata, A. Latief (2002). Carok; Konflik Kekerasaan dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKIS.

Mien, Ahmad Rifai (2007). Manusia Madura. Yogyakarta: Pilar Media

________________________________________________

Artikel ini merupakan lembar tugas Ujian Tengah Semester dalam Mata Kuliah Etnografi Kejahatan Indonesia. Artikel sesungguhnya tidak memiliki judul, tetapi dalam blog ini saya beri judul agar lebih menarik. #asyek