Keaksaraan Media Pangkal Bagi Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan

Tulisan ini merupakan esai pengantar dalam M. Zikri & H. Rancajale (peny.) (2014), “Halaman Papua: Media Untuk Papua Sehat, Jakarta: Forum Lenteng.

20140607_143207
Image © Yoikatra & Halaman Papua (Forum Lenteng), 2014

BERDASARKAN LAPORAN YANG tercantum dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014, dari tujuh belas daftar layanan di bidang kesehatan yang dinilai telah melakukan inovasi, hanya lima di antaranya yang berbasis media (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014). Ini mencerminkan betapa potensi media, sebagai sebuah strategi pengembangan pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, masih luput dari amatan pemerintah.

Menurut laporan tersebut, tiga dari lima inovasi itu berasal dari Pulau Sulawesi, yakni Kota Palu, Sulawesi Tengah; Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sementara itu, dua sisanya berasal dari Kota Cimahi, Jawa Barat, dan Kota Dumai, Riau. Kelima inovasi ini mengembangkan sistem informasi, manajemen pengaduan, dan media promosi kesehatan bagi masyarakat. Sebenarnya, dari tujuh belas inovasi yang tercatat oleh kementerian itu, ada satu inovasi dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang cukup menarik, yakni memberdayakan komunitas untuk menggalakkan Program ASI. Sayangnya, inovasi ini tidak melibatkan pemberdayaan media (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014, hal. 19-91).

Bercermin pada lima contoh inovasi itu, dapat kita sadari bahwa wacana mengenai media, sebagai alat yang mampu memengaruhi kebijakan, belum tersebar secara merata di berbagai belahan Indonesia. Terutama Papua yang, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, masih dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki persoalan kesehatan paling memprihatinkan. Selain itu, pemerintah masih melihat media sebagai alat yang satu arah (atas ke bawah). Dengan kata lain, media hanya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tanpa membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif memproduksi wacananya sendiri dengan menggunakan perspektif kearifan lokal.

Sisi Lain Penggunaan Media dari Kaca Mata Penyelenggara Pelayanan

PEMANFAATAN MEDIA DALAM melancarkan mekanisme pelayanan kesehatan, umumnya dilakukan pada ruang lingkup pelaksanaan ‘media promosi kesehatan’—yang menganjurkan penggunaan media dua dimensi dan tiga dimensi, baik cetak maupun elektronik, sebagai alat peraga atau komunikasi antara pelaksana pelayanan dan masyarakat. Berdasarkan panduan yang diakses di situs web PAMSIMAS, ‘media promosi kesehatan’ dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan untuk “mewujudkan perilaku hidup sehat bagi masyarakat” (Pamsimas: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, 2013, hal. 3). Meskipun di dalam panduan tersebut tertera prinsip “bersama masyarakat” (ibid.), penulis menangkap bahwa agenda ini tetap saja menjadi semacam kontrol sosial yang menentukan perilaku-perilaku masyarakat sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan media untuk menyebarluaskan wacana yang disituasikan agar disetujui oleh kelompok sasaran, yang pada kenyataannya sering kali mengabadikan marginalisasi (Ville, 2011).

Ide yang akan digagas dalam esai ini ialah peran serta masyarakat dalam memproduksi wacana terkait isu kesehatan berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya sebagai warga lokal, dengan menggunakan media. Ide ini digagas sebagai tandingan (counter discourse) bagi wacana yang diproduksi oleh pemerintah/negara dan korporasi (atau lingkungan elite kekuasaan lainnya, termasuk konglomerasi media) dan menghindari potensi marginalisasi kelompok rentan dan lingkungan/wilayah tertentu.

Contoh nyata adalah apa yang penulis alami ketika melakukan observasi di Pulau Karaka, Timika. Ada perdebatan antara penyelenggara/pelaksana pelayanan kesehatan dan warga masyarakat lokal menyangkut pola kehidupan masyarakat di pulau tersebut yang—menurut kaca mata petugas kesehatan—masih jauh dari kata bersih. Padahal, berdasarkan pengakuan warga lokal setempat, kehidupan yang berbaur dengan alam adalah perilaku bersih yang hakiki. Pernyataan dari Ketua Dewan, Bapak Fakundus, menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat setempat yang dianggap tidak bersih itu sesungguhnya sudah berlangsung lama sejak zaman nenek moyang. Namun, akibat ulah perusahaan tambang, alam menjadi tidak bersih. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada dasarnya, bukan pola hidup masyarakat yang salah, melainkan ada faktor-faktor lain yang akhirnya menempatkan perilaku masyarakat setempat menjadi salah.

Penelusuran yang penulis lakukan kemudian, mendapati fakta bahwa minimnya fasilitas air bersih dan pelayanan kesehatan mengakibatkan masyarakat lokal di Pulau Karaka harus pulang-pergi mencari air bersih ke luar pulau—yang berarti harus meminta ke pihak perusahaan dengan akses terbatas—bahkan, untuk memeriksakan kesehatan pun, mereka harus ke rumah sakit perusahaan, satu-satunya rumah sakit yang jaraknya paling dekat. Keharusan ke luar pulau ini adalah demi menuruti anjuran dan himbauan hidup bersih yang dikampanyekan berdasarkan konsep ‘media promosi kesehatan’, yang diumumkan melalui poster-poster atau penyuluhan-penyuluhan petugas puskesmas. Dampaknya, masyarakat mengubah perilakunya sehari-hari dengan perlahan-lahan mencerabut kebiasaan lokal mereka.

Sesungguhnya, apa yang dipromosikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan adalah baik. Kita dapat meninjau beberapa hasil penelitian yang memaparkan bagaimana kepercayaan lokal, ternyata, di satu sisi juga berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Seperti yang terjadi pada Suku Kamoro di Desa Mwapi dan Poumako, kebiasaan lokal yang mengharuskan perempuan pergi mencari makanan ke hutan-hutan dan pantangan-pantangan makanan untuk ibu hamil, menyebabkan si ibu hamil menderita kerusakan fisik dan kurangan gizi sehingga meningkatkan risiko kematiannya (Alwi, 2011). Angka kematian ibu ini juga dipengaruhi oleh sedikitnya petugas kesehatan yang memberikan pertolongan bagi ibu hamil karena terbentur dengan kepercayaan lokal yang menganggap aktivitas persalinan sepenuhnya urusan perempuan atau dukun desa (Alwi, Ghani, & Delima, 2004).

Agenda dari kegiatan ‘media promosi kesehatan’ kemudian dapat dimaklumi untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tersebut. Namun, pemanfaatan media ini masih berbentuk aksi yang mendikte publik (dan dalam realisasinya, sering menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus di-ajar-ajari karena ketidaktahuan mereka). Cara seperti ini jauh dari bentuk komunikasi dwicakap. Walaupun pihak penyelenggara pelayanan kesehatan telah mengembangkan manajemen sistem pengaduan (yang membuka kesempatan publik untuk menyampaikan aspirasinya kepada penyelenggara pelayanan kesehatan), masih terdapat kepercayaan di publik bahwa pengaduan tersebut tidak akan ditindaklanjuti, dan kepercayaan itu dipicu oleh “lemahnya kondisi aktual elemen manajemen komplain yang dimiliki oleh instansi penyelenggara pelayanan” (Direktorat Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, hal. 6). Alih-alih, pemanfaatan media pun berhenti pada kampanye-kampanye demi kelancaran program kesehatan dari pihak penyelenggara.

Kembali bercermin pada pengalaman penulis di Pulau Karaka, situasi ini akhirnya mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pemanfaatan media justru memantapkan kepentingan-kepentingan korporat—yang, karena dilatarbelakangi berbagai alasan, menggalang kerjasama dengan pemerintah untuk melaksanakan program-program corporate social responsibility (CSR). Bukannya mencerdaskan masyarakat tentang sistem kesehatan yang dibelenggu oleh lingkaran elite, komunikasi antara penyelenggara kesehatan dan masyarakat melalui ‘media promosi kesehatan’ yang seperti ini berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesadaran akan praktek eksploitasi dan marginalisasi, baik terhadap manusia maupun alamnya.

Bayangan Ideal Mengenai Pemberdayaan Media untuk Kesehatan

ANN HOUSTON STAPLES, mengutip National Cancer Institute, memaparkan bahwa, dari segi definisi, media advocacy adalah “penggunaan strategis dari media massa untuk meningkatkan inisiatif kebijakan publik atau sosial” (Staples, 2009, hal. 175), tetapi dari segi praktsinya, media advocacy adalah “aksi yang secara strategis menggerakkan minat masyarakat terhadap sebuah masalah dan solusi-solusinya” (ibid.). Sementara itu, beberapa pakar lebih menekankan ke-taktis-an penyelenggara pelayanan atau lembaga-lembaga swadaya dalam membingkai isu kesehatan di masyarakat guna menarik perhatian pemangku kebijakan (lihat contohnya pada Brunner, Fowlie, & Freestone, 2011).

Yang sering luput dari pemahaman kita biasanya adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Dengan kata lain, harus ada penekanan yang jelas dan tegas terkait aksi-aksi advokasi yang diinisiasi oleh warga biasa. Sebab, itu merupakan faktor yang juga penting untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 18 dan Pasal 19: masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik (yang dalam pembahasan ini, fokusnya adalah kesehatan).

Berangkat dari definisi yang penulis kutip di atas, ide yang akan digagas dalam esai ini ialah peran serta masyarakat dalam memproduksi wacana terkait isu kesehatan berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya sebagai warga lokal, dengan menggunakan media. Ide ini digagas sebagai tandingan (counter discourse) bagi wacana yang diproduksi oleh pemerintah/negara dan korporasi (atau lingkungan elite kekuasaan lainnya, termasuk konglomerasi media) dan menghindari potensi marginalisasi kelompok rentan dan lingkungan/wilayah tertentu. Tujuan yang ingin dicapai ialah terbukanya ruang diskusi dengan seluas-luasnya antara penyelenggara kesehatan dan masyarakat; advokasi melalui media tidak lagi bersifat satu arah (berbentuk diktum atau keputusan dari atas ke bawah), melainkan lebih berbentuk ruang dialog yang tidak mengabaikan aspek-aspek kearifan lokal. Selain itu, melipatgandakan proporsi keterlibatan aktif masyarakat ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme sistem pelayanan kesehatan secara mendalam melalui pendekatan empirik. Sasarannya tidak hanya pemangku kebijakan, tetapi juga masyarakat umum itu sendiri: masukan dari masyarakat untuk masyarakat.

Media Komunitas sebagai Kontrol Sosial Baru

Adanya fenomena konglomerasi media dalam perkembangan wacana media kontemporer di Indonesia menyebabkan banyaknya isu-isu yang tidak terangkat oleh media massa arus utama.[1] Apa yang seharusnya penting bagi warga, sesuai konteks ruang/wilayah lokalnya, dengan sengaja dipilah-pilah berdasarkan kepentingan agenda setting media massa yang bersangkutan—dan umumnya, agenda ini lebih berpihak kepada kelompok elite dan penguasa (akumassa, 2013, hal. 4-19).

Menanggapi situasi ini, masyarakat seharusnya didorong untuk lebih aktif mengelola informasi yang mengutamakan nilai-nilai manfaat bagi mereka sendiri, apalagi di era sekarang yang telah memudahkan akses teknologi informasi dan komunikasi (ibid., hal. 21). Apabila kontrol sosial oleh media massa arus utama tidak lagi relevan karena dipengaruhi oleh kepentingan elite, media komunitas diajukan sebagai alternatif karena bersifat khusus untuk ruang lingkup masyarakat tertentu—yang artinya akan mengedepankan kepentingan di wilayah lokalnya—dan mendorong terjadinya saling tukar pengalaman dan gagasan, serta disajikan dalam cita rasa seni yang dapat dipahami oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya—karena diproduksi oleh masyarakat lokalnya itu sendiri (Hoffman, 1988).

Prinsip dasar dari media komunitas adalah literasi media. Kata ‘literasi’ harus dimaknasi sebagai ‘keaksaraan’ (atau ‘melek’) yang tidak hanya menuntut kritisisme masyarakat terhadap produk informasi dari media massa arus utama, tetapi juga berhubungan dengan kepiawaian mereka dalam mendayagunakan teknologi media yang ada untuk menghasilkan produk informasi/pengetahuan secara baru (bukan mereproduksi informasi/pengetahuan yang sudah ada). Dengan kata lain, melalui kerja-kerja berbasis literasi media, masyarakat melakukan tafsir (sebagai perangkat dari proses dekonstruksi) terhadap wacana dominan, lalu mengemas hasil tafsiran itu ke dalam media yang mereka kelola sendiri, baik dalam bentuk tulisan (text), gambar (image), suara (audio) maupun audiovisual (video), lntas didistribusikan juga secara mandiri pula. Dengan memanfaatkan teknologi internet, distribusi informasi/pengetahuan itu dapat menyasar khalayak yang lebih luas dan menghimpun kepedulian yang lebih masif sifatnya, lintas gagasan dan pengalaman lokal.

Pada praktiknya, prinsip literasi media ini direalisasikan menggunakan pendekatan jurnalisme warga. Sebagai jurnalis warga, anggota masyarakat yang terlibat memproduksi informasi memiliki kuasa yang penuh terhadap data yang mereka dapatkan di lapangan sehingga tidak terbebani oleh tekanan redaktur (atau bos pemilik media). Produksi informasi pun dapat dilakukan dengan bebas, menggunakan kode-kode atau bahasa yang sifatnya lokal, namun [tentunya] tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah dan etika jurnalistik.

Media komunitas dapat menjadi kontrol sosial baru karena subjek yang melakukannya adalah warga masyarakat secara langsung. Berbeda dengan kerja pelaku media massa umumnya yang berjarak dengan subjek-subjek dan persoalan-persoalan yang diangkat. Ketika media massa arus utama menggalakkan jargon ‘netralitas’—tetapi sangat bertolak belakang di dalam praktiknya dan sering terjebak pada kedangkalan perspektif—media komunitas hadir dengan standpoint yang jelas untuk memihak kepada kepentingan masyarakat di wilayah lokalnya. Media komunitas tidak hanya menyoroti bagaimana suatu kebijakan dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan itu diwacanakan oleh media massa arus utama dan ditanggapi oleh publik. Oleh sebab itu, para jurnalis warga pada akhirnya akan melakukan klarifikasi demi klarifikasi dengan membandingkan anggaran kebijakan, realisasi di lapangan, dan pemberitaan media, dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

Cita-cita akan sistem informasi dan komunikasi pada sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan, tak cuma dibangun oleh penyelenggara kesehatan, tetapi juga oleh masyarakatnya. Media Center dalam kemasan media komunitas memiliki peluang untuk mendokumentasikan sekaligus mengolah dokumentasi-dokumentasi yang ada menjadi pengetahuan versi warga. Output yang mereka hasilkan akan menjadi refleksi dan masukan-masukan yang bermanfaat, baik bagi lingkungan masyarakat umum maupun bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, untuk merumuskan solusi-solusi baru atas masalah yang ada. Sebab, informasi/pengetahuan yang dihasilkan berangkat langsung dari apa yang terjadi di lapangan tanpa rekayasa atau manipulasi dari kelompok-kelompok kepentingan (baik yang sifatnya politis maupun bisnis).

Teknologi Video sebagai Medium Paling Ampuh

Rendahnya tingkat melek huruf di masyarakat Papua menjadi kendala utama dalam kegiatan-kegiatan advokasi berbasis teks. Video menjadi salah satu alternatif utama karena kekuatan audiovisual yang dimilikinya. Di Papua, perangkat mobile berteknologi kamera sederhana bukanlah barang langka. Ini menjadi salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menggalakkan gerakan literasi media dengan menggunakan medium video.

Dengan video, seseorang dapat merekam setiap kejadian, baik langsung maupun tak langsung, sesuai kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Ilustrasi yang dipaparkan melalui medium audiovisual memiliki efek yang kuat, sebagaimana terbukti dalam penelitian empiris, bahwa penggunaan medium audiovisual memiliki pengaruh yang signifikan bagi peningkatan minat belajar (Windaviv, 2014). Yang menarik, ketika kegiatan produksi oleh media komunitas ini menghasilkan karya video yang mengangkat isu kesehatan dengan memanfaatkan kode-kode atau bahasa-bahasa lokal tersebut, itu akan memiliki nilai kedekatan yang lebih tinggi bagi publik yang menontonnya (yang merupakan bagian dari lingkungan lokal itu). Sebab, dari aspek teori kognitif, sebuah persepsi individu akan “melibatkan proses mental” dan individu tersebut akan “membandingkan apa yang mereka lihat sesuai dengan kenangan-kenangan yang mereka miliki untuk memberikan tafsir dan analisis” (Loubere, nd, hal. 5). Pada situasi yang demikian, masyarakat akan secara terus-menerus melakukan refleksi, dan berujung pada proses otokritik guna membangun gagasan baru untuk menuju solusi yang baru pula.

Memberdayakan video dalam aksi media komunitas juga sebagai agenda untuk melawan wacana dominan televisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh George Gerbner, “televisi merupakan sumber ‘dongeng’ [storytelling] yang terpusat…menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari…dan program-programnya menyajikan gambaran dan pesan-pesan umum yang relatif masuk akal” (Gerbner, 1986, hal. 18). Namun, dalam Science on Television: How It Affects Public Conception (Gerbner, 1987), dia menjelaskan bahwa program-program acara televisi terebut mendorong konsepsi publik ke pemahaman yang sering kali bertolak belakang dengan fakta-fakta empiris.[2] Dengan kata lain, wacana televisi itu membodohkan masyarakat, selain juga terlalu memanjakan mata kita dengan mimpi-mimpi semu melalui kemasan hiburan.

Oleh sebab itu, untuk melawan dominasi televisi tersebut, dan sebagai bagian dari rangka pemberdayaan komunitas, produksi gagasan dalam informasi/pengetahuan melalui media komunitas tersebut harus dilakukan dengan metode sharing (saling berbagi)—di mana pengalaman-pengalaman lokal akan jauh lebih otentik dibandingkan dengan ide-ide besar yang tersentralisasi pada lingkungan elite/penguasa—dengan menjadikan pengalaman subjek sebagai sumber referensi utama. Karya video yang dihasilkan pun lebih berpeluang untuk menggunakan gaya tutur yang berbeda dengan gaya advokasi di televisi. Bahasa visual menjadi aspek utama karena merangsang publik untuk lebih berimajinasi, dan dengan demikian kritik sosial terhadap masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh masyarkat lokal tersebut dapat disampaikan secara subtil dan dikemas dengan sublim.

Distribusinya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut amatan penulis ketika meneliti di Papua, fasilitas pelayanan kesehatan semacam puskesmas, sudah banyak yang dilengkapi dengan televisi. Maka, alangkah sebuah aksi yang jitu jika komunitas-komunitas yang aktif mengelola media sendiri itu mampu bernegosiasi untuk menayangkan produk pengetahuan mereka di kotak-kotak siar yang ada di dalam puskesmas—mengganti tontonan masyarakat (pasien) menjadi lebih baik—selain menyelenggarakan acara-acara penayangan karya untuk menyebarluaskan ide-ide tersebut.

Aksi Distribusi Informasi/Pengetahuan Melalui Kerja Berjejaring dan Media Sosial

Ketika komunitas telah memiliki perangkat media yang mereka kelola sendiri, aktivitas melalui kerja berjejaring (dengan komunitas lain) merupakan langkah lanjut yang penting. Persebaran ide melalui media akan lebih signifikan ketika komunitas mampu membangun jaringan kerja yang lebih luas. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh para konglomerat media. Mereka membangun jaringan politik dan bisnis guna mempertahankan status quo. Bagi komunitas, jejaring aksi dibutuhkan untuk menghimpun aspirasi yang lebih besar untuk mengembangkan wacana yang sedang mereka bangun.

Jaringan tersebut bisa bermacam-macam. Berfokus pada ruang lingkup sosial-budaya di Papua, kerja komunitas ini harus dikembangkan bersama-sama melalui dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, sesama komunitas, atau bahkan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban bagi sebuah komunitas lokal untuk membangun kerja sama dengan puskesmas-puskesmas dan dinas kesehatan guna mendistribusikan karya-karya berbasis media milik mereka.

Social Networking (penggunaan social media) juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan jaringan lintas wilayah yang lebih luas. Selain itu, bukti-bukti menunjukkan bahwa “jaringan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomis masyarakat” (Lachapelle, 2011, hal. 1). Hal ini karena, sebagaimana penjelasan Lachapelle, lima alasan, yakni (1) media sosial merupakan kanal yang hampir dapat diakses oleh semua orang secara merata sehingga warga masyarakat bisa berpromosi secara aktif dalam bentuk partisipasi yang beragam; (2) melalui media sosial, komunitas tersebut dapat tetap terlibat aktif dalam perkembangan isu-isu eksternal di bidang kesehatan yang berhubungan dengan persoalan lokal mereka; (3) media sosial dan jejaring sosial dapat meningkatkan kapasitas komunitas, baik kualitas kepemimpinan maupun kuantitas anggota melalui adanya pembagian kekuasaan jaringan; (4) penyebaran informasi dan dialog-dialog secara luas melalui media sosial akan menunjang keberlanjutan program dan ide-ide yang dimaksud; dan (5) penggunaan media sosial itu mendukung prinsip good governance dan demokrasi karena memungkinkan partisipasi yang lebih luas di bidang kesehatan, mempromosikan efektivitas dan efisiensi dalam proses dan hasil, mempromosikan akuntabilitas dan transparansi serta keadilan dan kesetaraan.

Mengingat pentingnya peran media sosial tersebut, pengelolaan media komunitas yang menggunakan teks (tulisan), gambar (image), suara (audio) dan audiovisual (video) tersebut pun dapat dikembangkan melalui teknologi berbasis website atau webblog. Selain sebagai kanal informasi, pemberdayaan media berbasis online tersebut akan membantu aktivitas pengarsipan dan memudahkan subjek-subjek untuk meluaskan cakupan kerja mereka ke ranah-ranah jejaring sosial semacam Facebook, Instagram dan Twitter yang memiliki populasi lebih banyak.

Kesimpulan

BERDASARKAN PEMAPARAN INI, dapat kita simpulkan bahwa aksi-aksi inovatif untuk menanggulangi masalah kesehatan dan pelayanan kesehatan harus direalisasikan melalui kerja komunitas yang kolaboratif dan partisipatif, dengan memanfaatkan media. Ini menjadi penting karena media memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengangkat dan membangun wacana-wacana alternatif yang mengedepankan kearifan lokal.

Sistem pelayanan kesehatan berbasis media seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain untuk menghindari potensi penyimpangan dan pengukuhan praktik eksploitasi dan marginalisasi, masyarakat didorong membangun sistem bermedia-nya sendiri agar dapat melihat dan memahami masalah secara lebih mendalam, secara langsung, sehingga tercipta suatu ruang dialog yang menekankan kesetaraan. Teknologi video dan media sosial merupakan pilihan yang paling tepat dalam konteks sekarang ini mengingat perkembangannya yang semakin massal dan menyentuh setiap lapisan masyarakat.

Akhir kata, keaksaraan terhadap media adalah pangkal dari keaksaraan terhadap sistem pelayanan kesehatan.

 

Endnotes:

[1] Perlu dicermati, selain media massa nasional, faktanya media massa arus utama juga mencakup ranah lokal dengan wajah ke-lokal-an tapi tetap membawa kepentingan-kepentingan yang terpusat dan mengabaikan apa yang harusnya penting bagi lokalitas itu sendiri.

[2] Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengaruh kepemilikan dan latarbelakang pengakumulasian modal menyebabkan media massa arus utama (stasiun televisi swasta) lebih mementingkan rating ketimbang isi yang berbobot.

 

Bibliografi:

akumassa. (2013). Kajian Terhadap Sajian Informasi Media Massa Lokal Melalui Lima Kategori Isu (Good Governance, Hak Asasi Manusia, Perempuan dan/atau Anak, Kriminalitas, dan Lingkungan Hidup) dari Perspektif akumassa. Jakarta: AKUMASSA – Forum Lenteng.

Alwi, Q. (2011, April). Aktivitas Sehari-hari, Pola Makan dan Perilaku Pencarian Pengobatan Ibu Hamil dan Nifas Suku Kamoro, Papua. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 1(2), 73 – 83.

Alwi, Q., Ghani, L., & Delima. (2004). Budaya persalinan Suku Amungme dan Suku Kamoro, Papua. Universa Medicina, 23(4), 115- 156 .

Brunner, W., Fowlie, K., & Freestone, J. (2011, Maret). Using Media to Advance Public Health Agendas. (Contra Costa Health Service) Dipetik Juli 6, 2014, dari California Department of Public Health: http://www.cdph.ca.gov/programs/cclho/Documents/UsingMediaToAdvancePHAgendas.pdf

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010). Laporan Kajian: Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. Dipetik Juli 6, 2014, dari http://www.bappenas.go.id/

Gerbner, G. ( 1987). Science on Television: How it Affects Public Conceptions. Issues in Science and Technology, Spring, 109 – 115.

Gerbner, G. (1986). Living With Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Dalam J. B. Zillmann, Perspectives on Media Effects (hal. 17 – 40). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hoffman, R. (1988). Media Murah Oleh Rakyat, Bukan Untuk Rakyat. Dalam M. Oepen, Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat (hal. 44-52). Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lachapelle, P. (2011). The Use of Social Networking in Community Development. CD Practice: Promoting Principles of Good Practice, Spring(17).

Loubere, P. (t.thn.). Six Theories of Visual Communication. Dipetik Juli 7, 2014, dari Middle Tennessee State University Web site: http://mtsujournalism.org/vcom_materials/design/vcom.6_theories.pdf

Pamsimas: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. (2013, Agustus 28). Pedum & Strategi CLTS. Dipetik Juli 7, 2014, dari Pamsimas Web site: http://new.pamsimas.org/

Staples, A. H. (2009, April/Maret). Media Advocacy:A Powerful Tool for Policy Change. NC Med J, 70(2), 175 – 178.

Ville, A. Z.-D. (2011). The Magic of Social Control: governmental media control and deviantisation. Dipetik Juli 6, 2014, dari Academia.edu share research: https://www.academia.edu/1444893/The_Magic_of_Social_Control_governmental_media_control_and_deviantisation

Windaviv, S. (2014). Pengaruh Penggunaan Medium Audio Visual Untuk Meningkatkan Minat Belajar Anak di Kelompok B TK Perwanida Rejoso Nganjuk. PAUD Teratai: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), 1-6.

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s