Ini Nyoblos, Bukan Perang!

Foto 8 juli

8 Juli, 2014. Sembari makan malam, saya duduk berbincang bersama Otty dan Gesya di teras belakang Forum Lenteng. Topik pembicaraan kami adalah Sembilan Juli.

Otty, Gesya dan saya memilih Jokowi-JK untuk jadi ‘pengurus’ negara—mulai sekarang, saya harus membiasakan diri untuk mengganti kata ‘pemerintah’ dengan kata ‘pengurus’. Saya pribadi, pilihan ini didasari alasan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah kembalinya gaya pemerintahan Orde Baru adalah dengan memilih calon yang tidak memiliki latar belakang militer sama sekali. Kami tidak membenci Prabowo, tapi tidak menyetujuinya jadi Presiden. Saya yang hidup sebagai pemuda pasca 98, entah mengapa mampu merasakan trauma kediktatoran Soeharto—mengingat teguran-teguran orang tua saya dulu kepada saya ketika saya pernah berseru di meja makan, “Polisi itu jahat!”

“Hush! Nanti kamu ditangkap!” kata ibu saya.

Barulah ketika duduk di bangku kuliah, saya mengerti mengapa ibu saya berkata seperti itu. Membaca banyak literatur terkait manajemen konflik pemerintahan Orba dan pelanggaran-pelanggaran negara yang dilakukan dalam kurung waktu 32 tahun itu, saya tak dapat membayangkan apa jadinya nanti jika kekuasaan a la Orba itu muncul kembali. Masalahnya, yang semakin mengkhawatirkan saya dalam tiga hari ini, adalah kecenderungan-kecenderungan intimidasi yang bergulir beberapa waktu terakhir. Allan Nairn, 5 Juli, 2014 lalu, menulis bahwa Kopassus dan BIN terlibat semacam operasi rahasia untuk memenangkan Prabowo-Hatta. Saya sendiri—mempertimbangkan sepak terjang Allan sebagai jurnalis investigasi yang telah banyak mengungkap pelanggaran-pelanggaran negara, seperti kasus di Timor Leste dan Haiti—cenderung mempercayai tulisan itu. Apalagi, beberapa hari yang lalu, tersebar berita bahwa intimidasi berujung kekerasan sempat dilancarkan oleh orang-orang [tak dikenal] kepada relawan-relawan Jokowi-JK. Ingat kasus di Hong Kong: menakjubkan sekaligus menyedihkan karena anutsiasme terhadap demokrasi dibelenggun oleh alasan-alasan administratif-birokratis—celetukan TPS akan dibuka jika memilih No. 1 itu benar-benar memalukan dan melecehkan demokrasi bangsa.

Ini bukan persoalan benci Prabowo-Hatta—walau pada kenyataannya Hatta Rajasa banyak mencanangkan kebijakan yang merugikan Indonesia selama dia berkarir di pemerintahan—tapi soal bagaimana hati nurani memperhitungkan masa depan bangsa. Memang, jika kita melihat ke orang-orang yang mendukung ke masing-masing pasangan kandidat, ada keraguan yang begitu tinggi. Di kubu Jokowi-JK masih ada Wiranto yang juga bertanggung jawab terhadap beberapa peristiwa pelanggaran HAM, sedangkan di kubu Prabowo-Hatta ada komplotan para pakar eksploitasi, yang salah satunya paling menakutkan di mata saya adalah Bakrie. Saya hidup di zaman yang benar-benar merasakan keburukan perilaku Bakrie itu.

“Kalau Prabowo menang, gimana, ya?” tanya saya.

“Aduh, gue bakalan nangis… seriusan…” ujar Otty.

Saya sendiri sadar bahwa dukungan yang ada tak lepas dari kepentingan-kepentingan: UU Syariah, keuntungan bisnis, kebertahanan yang dominan, dan status quo politik. Karena kepentingan-kepenitngan ini, kita dipaksa buta, dipaksa untuk diam dan manut. Apakah lagi-lagi, yang mencoba melawan berada di jalur yang dianggap berbeda?

Tapi, melihat orang-orang di GBK kemarin, revolusi mental itu bukan lagi angan. Orang baik harus membantu orang baik. Itu intinya.

Hei, tahun ini pemilu—yang sejatinya adalah urusan sipil—diawasi oleh militer. Coba pikir, coba pikir? Ada apa ini? Mengerikan!

TandaTangan_latar_transparant

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s