Partisipasi Politik Bukan Semata Coblos

Sebab, saat warga bermedia dengan cerdas, ia juga berpartisipasi politik secara konkret.

Saya kaget dan tak percaya saat teman saya di Universitas Indonesia (UI) bercerita tentang tanggapan seorang juri, doktor sastra, pada ajang pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Universitas Indonesia. Teman saya ini mengajukan proposal penelitian bertema media komunitas bagi pembangunan daerah, studi kasus terhadap media online Halaman Papua, Jaringan Informasi Lingkar Merapi,  juga Radio Komunitas Angkringan Jogja (untuk non-online). Teman saya berkata, “Ketika saya presentasi, juri tidak melihat urgensi dari media komunitas itu.”

Gambar 01_72

Kebetulan, Hari Rabu kemarin, 2 April, 2014, saya hadir di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, mengikuti sebuah diskusi yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia (KSMEPUI), dalam Program Krida, bertajuk “Pemilu: Momentum Mencerdaskan Masyarakat”. Di jeda waktu sholat, Pepe, teman saya itu, menceritakan keberatanhatinya atas saran juri untuk mengganti tema proposal penelitiannya tersebut.

“Saya lolos,” ujarnya. “Tapi juri menyarankan untuk ganti topik.”

Pepe tak sempat menjabarkan secara detil argumentasi sang juri karena diskusi harus dilanjutkan. Ia, sebagai moderator diskusi, harus memandu tanya-jawab antara pembicara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Sosiolog Ganda Upaya, dan para mahasiswa yang hadir.

Mengingat kembali cerita Pepe yang singkat itu, ada satu pernyataan yang masih terngiang-ngiang di kepala saya hingga sekarang: komentar sang juri Mapres tentang Halaman Papua—kebetulan pula itu adalah media online yang saya kelola bersama Forum Lenteng—yang ditirukan oleh Pepe, kira-kira seperti ini: “Itu isinya orang-orang Papua berkumpul, bikin video, terus di-upload ke youtube? Gitu doang?”

Terlepas apakah benar atau tidak komentar itu pernah diucapkan sang juri, tetap saja tragedi pengetahuan, namanya, ketika aksi bermedia oleh warga masyarakat (lokal) dianggap tidak urgent.

Gambar 02_72

Tapi kemarin, perhatian saya lebih tersita pada isi diskusi. Saya tak tahu apa agenda dari Krida KSMEPUI kali ini. Melihat dari penekanan materi yang diberikan oleh Bung Ganda dan arah diskusi oleh moderator, saya menduga diskusi ini bertujuan pada meningkatnya pemahaman teman-teman KSMEPUI akan program kerja ke lokasi-lokasi di tingkat daerah dalam menggalakkan pendidikan politik yang berfokus pada pemilu. Menurut tangkapan saya, sebagian besar penjelasan Bung Ganda menekankan metode di lapangan, pendekatan-pendekatan dan materi penting yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat tingkat lokal. Baginya, meningkatkan kesadaran warga akan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban kita semua. Bagi calon akademisi yang melakukan aksi-penelitian ke lokasi sasaran, harus piawai menggunakan kode-kode lokal agar komunikasi yang dilakukan tidak disalahartikan.

Ketika memaparkan soal ‘pendidikan politik’, Bung Ganda berpendapat bahwa yang harusnya menjadi fokus kita semua ialah mendorong warga agar terlibat dalam ‘partisipasi politik’. Berdasarkan dokumentasi KSMEPUI di akun twitternya, partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan si pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi politik. Partisipasi politik juga menekankan fungsi—ini penting, menurut saya, karena berkaitan dengan cerita Pepe yang saya singgung di awal tulisan—yakni hak warga untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi pembangunan di wilayah tempat hidupnya, juga untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Menanggapi diskusi itu, izinkan saya sejenak menyoalkan pemilu! Apa yang seharusnya, sekarang ini, perlu kita cermati tentang pemilu?

Apa yang beda?

Sejak dicetuskannya kebijakan pemilihan langsung, seketika kita dihadapi oleh ribuan janji oleh ratusan ‘figur tak dikenal’. Kita semakin terperangkap dalam relasi kekuasaan antara pemilik modal dan pelaku politik, terjerat oleh benang kusut konglomerasi media, diterpa polusi jutaan teks dan gambar. Beriringan dengan perkembangan tekonologi komunikasi dan informasi, di kalangan kaum pengakses internet, kita makin dikerdilkan menjadi robot pecandu citra oleh suatu entitas kekuatan tak berbentuk. Narcotizing dysfunction mengambil alih dalam tingkatan yang baru, yang lebih menakutkan. Hanya dengan sekali klik atau twit, tanpa sadar kita memasuki hubungan lingkaran (relasi sosial) yang di dalamnya terdapat pelaku-pelaku dominan pengeksploitasi opini publik. Tanpa sadar kita melakukan semacam reifikasi tahap kedua, lebih rumit, abstrak, dan semakin tak terkendali. Sementara itu, di kalangan kaum bukan pengakses internet, kita dipaksa duduk kebingungan di depan TV menyaksikan ‘debat-debat terbuka’ para calon yang sesungguhnya dikemas murni untuk hiburan semata, dan perang berita-berita yang mengunggulkan citra tokoh yang satu dibanding tokoh yang lain. Yang lebih parah, masyarakat penonton TV diajari cara mengkritik paling bodoh oleh pelawak-pelawak TV yang sering menggunakan umpatan, istilah cabul dan bully.

Kita adalah bagian dari kedua kalangan itu, dan sama-sama dipaksa berpuas diri melihat lingkungan dirusak oleh sampah reklame yang didesain asal-asalan. Kita semua menerimanya, memakluminya, karena ada ‘hari sakral tanggal 9’ yang perlu dirayakan: beramai-ramai menyalurkan suara ke TPS.  Di satu sisi mungkin kita akan berpikir telah melakukan sesuatu sesuai kehendak individu kita, tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kita tunduk pada “keharusan-keharusan struktural tidak berpribadi dan pembatasan-pembatasan yang tidak dapat dipahami secara memadai dari segi dominasi konkret” (Postone, 1993: 4, dalam Ritzer, 2011)???

Euforia pemilu dengan beragam partai—mengamini perbedaan sebagai berkah—memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kita semua sepakat, keadaan kini lebih baik dibandingkan keadaan terpasung di era Orde Baru. Sialnya, Pemilu 1955, yang digadang-gadang sebagai pemilu paling demokratis, dijadikan contoh tanpa kesadaran akan konteks kondisi sosial-politik di waktu yang berbeda. Berpengalaman sebagai bangsa yang mempunyai fase terbungkam selama lebih kurang 32 tahun, adakah kita sadar bahwa demokrasi semu sedang hidup, bahwa kita telah masuk ke babak oligarki mistis: berkedok, terselubung, tak tampak!? Karir pemerintah yang belum lagi memuaskan hanya mengantarkan kita pada sikap passive resistance, apatis, sinis. Kita terombang-ambing oleh arus disinformasi.

Kita disuguhkan banyak pilihan, tetapi kita diposisikan menjadi pribadi yang tak mampu memilih sebagai individu yang merdeka. Banyaknya pilihan justru membatasi pilihan kita. Partisipasi warga diarahkan menjadi partisipasi follower, bukan leader. Seakan-akan yang leader hanyalah yang dipilih. Bukankah kita harus menjadi pemimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum menentukan wakil kita di meja-meja pemerintahan? Kita memilih bukan dengan jiwa pemimpin, tetapi dengan jiwa yang tunduk. Kita berdiri di salah satu sisi otoritas yang timpang, yakni sisi yang powerless. Di Pemilu 2014 ini, mungkin, masih begitulah kondisi kita, kita yang tak sadar.

Gerakan ‘pemilu cerdas’ kemudian digalakkan oleh berbagai elemen masyarakat ‘yang peduli’. Ajakan untuk tak menyia-nyiakan hak pilih dan hak suara digembar-gemborkan. Oleh sebagian kelompok mahasiswa di UI, menyelamatkan status Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diagendakan, supaya suara-suara tak hilang, katanya. Oleh sebagian kalangan intelektual, keluar anjuran untuk ‘memilih calon dengan benar’ (contohnya, website http://majuindonesia.com/), meskipun sifatnya masih prosedural, agar surat suara tidak rusak, mungkin. Seminar-seminar pun diselenggarakan untuk memanfaatkan detik demi detik menuju tanggal 9 April sebagai momentum. Diskusi-diskusi, kajian-kajian, jurnal-jurnal, hasil survei-survei dan voting-voting sementara, semuanya membanjir.

Tidak ada yang salah dengan semua gerakan itu. Namun, kegelisahan tetap muncul dari seorang mahasiswi dalam diskusi yang saya ikuti. Ia bertanya, “Pendekatan sosiologis apa yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Sebab, tak mungkin mencerdaskan orang banyak dalam waktu yang demikian singkat menjelang hari H pemilu?”

Bung Ganda menanggapi dengan argumen yang tidak langsung menjadi jawaban. Menurutnya, yang paling sering kita lupakan ialah aksi pasca pemilu. Kembali mendasarkan pandangannya pada materi mengenai partisipasi politik, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang paling penting justru saat yang dipilih telah duduk di kursi jabatan dan mulai menjalankan janjinya. Warga masyarakat harus menjadi agen yang menakar apakah implementasi kebijakan itu sesuai dengan harapan atau tidak. Dengan kata lain, yang seharusnya menjadi fokus aksi ialah bukan sekedar memastikan warga menggunakan hak pilih dan hak suaranya (datang ke TPS lalu coblos), tetapi meningkatkan kritisisme mereka terhadap figur-figur, mampu merangkai dan memproduksi argumentasi yang bertanggung jawab, sadar akan hak konstitusional, mengetahui fungsi institusi negara dan mampu menganalisa relasi kekuasaan yang mengakibatkan tersingkirnya kebutuhan warga masyarakat itu.

Masalahnya, kekurangan yang ada di kita sekarang ini, belum banyaknya sarana (media) yang (1) jujur memaparkan tentang apa dan siapa yang paling tepat untuk dipilih; (2) menerangkan secara rinci mengapa dan bagaimana suatu kebijakan dijalankan. Informasi media massa masih sebatas komparasi-komparasi prestasi, kalau bukan kampanye terselubung. Kecenderungan baru akan ‘kampanye negatif’ disikapi dengan gagap dan sering disalahartikan (dan bahkan dipraktekkan) sebagai kampanye hitam. Media massa arus utama (mainstream) menunjukkan aib-nya sendiri: terikat oleh kepemilikan dan mempropagandakan kepentingan tokoh tertentu yang menjadikan pemilu sebagai jalan tol untuk membangun tameng guna mengamankan mereka dari tuntutan kejahatan kemanusiaan.

Kalau sudah jelas demikian keadaannya, faktor apa lagi yang membuat media komunitas—saya lebih senang menyebutnya sebagai media warga—itu tidak penting?!

Mungkin, kita masih meraba-raba untuk mengidentifikasi manfaat pengelolaan media oleh warga bagi pembangunan. Atau, mungkin pula muncul keraguan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan media secara independen hanya akan memperparah banjir informasi yang sudah tak terbendung. Cara berpikir inilah yang harus diluruskan.

Agar kita tak habis diperintah ‘Media’, kita harus menaklukkannya. ‘Media’ mempunyai kekuasaan berupa informasi. Dalam rangka melakukan gerakan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, kita harus merebut alat kekuasaan itu (sebagaimana orang-orang kiri yang menganjurkan buruh merebut alat produksi dari tangan kapital demi membangun masyarakat adil-sejahtera). Informasi (kata lainnya, pengetahuan) adalah kunci bagi pembangunan. Masih ada yang mau menyangkal bahwa keterbatasan bangsa kita terhadap akses informasi (sejarah nasional dan lokal, arsip-arsip surat kabar tempo dulu, dokumentasi-dokumentasi peristiwa, dan blueprint pembangunan era kolonial, yang semuanya tersimpan di perpustakaan bangsa penjajah) menyebabkan kita tertinggal jauh dari bangsa-bangsa Barat? Mengapa kita masih saja tinggal diam jika sudah ada kesempatan untuk merekam apa yang ada sekarang demi perkembangan moral dan pengetahuan generasi masa depan?

Paling tidak, dengan membangun wacana penyeimbang melalui ‘media warga’, warga berpeluang untuk mengadakan pendidikan dialogis, baik bagi wilayah lokalnya sendiri maupun bagi cakupan nasional dan internasional, serta mempengaruhi arah kebijakan daerah dan pusat. Yang menjadkan informasi dari ‘media warga’ sebagai mata air, bukan sebagai air bah, ialah unsur kepentingannya bagi konteks lokal, dalam takaran yang dibutuhkan (bukan mubazir), dan menyuarakan aspirasi yang murni dari warga. Saat media massa diragukan sebagai pilar keempat demokrasi, media warga harus dirayakan sebagai kekuatan baru, baik yang online sifatnya maupun tidak. Mendorong warga mengelola media sendiri, berarti mendorong mereka untuk kritis dan selektif, mampu memilah dan menganalisa.

Kembali kita ke pembahasan Bung Ganda tentang aksi warga pasca pemilu, beliau mengingatkan bahwa aksi akar rumput tak akan ada apa-apanya jika tidak berkesinambungan. “Bangunlah jaringan, dengan berjejaring, aksi tidak akan berhenti di satu titik,” serunya. Dan menurut saya, bermedia, atau membangun media komunitas, adalah bagian dari membangun kerja berjejaring itu.

Pertanyaan terakhir di dalam diskusi itu, muncul dari saya sendiri. Saya bertanya pada Bung Ganda, “Jika berbicara moral, kalau misalnya ada di antara kita yang memang tak lagi percaya pada calon-calon, lalu memilih golput, apakah itu benar atau tidak? Saya sendiri masih ragu dengan pemikiran ini. Bagaimana pandangan Bapak?”

Pertanyaan saya itu ditanggapi oleh Bung Ganda, dan berdasarkan tangkapan saya akan penjelasannya, kira-kira dapat dijabarkan seperti ini: golput, jika kita melihatnya sebagai civil disobedience (maksudnya pembangkangan sipil, tetapi yang bijak dan cerdas), adalah hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Tidak ada yang murni bahwa masyarakat 100% memilih. Golput pun adalah hak. Pertanyaan yang harus kita lemparkan ke diri sendiri, jika memang para calon bertentangan dengan aspek moral kita, dan kita secara sadar memilih golput, apakah kita hanya akan menjadi kalangan golput yang sinis, atau kalangan golput yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab berarti tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang memikirkan masa depan bangsa melalui aksi-aksi konkret, melakukan pengawasan, dan mempengaruhi arah kebijakan. Dan itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Bermedia warga, adalah salah satu cara itu. Sebab, saat warga bermedia dengan cerdas, ia juga berpartisipasi politik secara konkret.

Author: Manshur Zikri

Penulis

1 thought on “Partisipasi Politik Bukan Semata Coblos”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s