rokok gak rokok, asal sadar

Tak disangka, ternyata isu tentang dilema merokok di area kampus semakin teromantisasi sedemikian rupa. Hadirnya bahasan panjang dari Fisipers, yang terbit beberapa waktu lalu, telah menegaskan bahwa permasalahan ini memang harus beranjak dengan lebih signifikan dari ranah gosip ke ranah pemikiran yang terbakukan dalam bahasa yang ‘terbacakan’ dan kemudian ditafsirkan—dan sesungguhnya hal ini sudah dilakukan sejak lama, dari tahun 2003. Sekali lagi, kita melihat kehebatan media meskipun tidak seluruh dari lingkungan kita mau menanggapinya dengan bijak. Terlepas dari kekura-ngan penyajian yang belum mendalam secara optimal, bisa dikatakan Fisipers telah membukakan kita sebuah pintu penyadaran agar mau berpikir ulang tentang masalah ini: masalah sederhana sekaligus rumit yang dekat dengan keseharian kita.

Jelas, ini persoalan penting!

Merokok, jika kita melihatnya dari sudut pandang medis, adalah satu perilaku yang dapat merugikan kesehatan. Anggapan ini berdasarkan penelitian panjang dari para praktisi kesehatan, dan yang kini telah menjadi satu logika umum. Akan tetapi soal carut marut tentang rokok yang selama ini kita lihat, barulah kulit terluar. Keliru, tentunya, jika kita hanya memandang persoalan ini dengan gampang sebagaimana kita dengan mudahnya menghabiskan berbatang-batang rokok dan bergelas-gelas kopi.

Lihat realitasnya! Logika umum dengan mudah terpatahkan oleh keegoisan untuk tunduk kepada hasrat yang telah mendarah daging bagi para perokok aktif, dan wacana-wacana untuk mengubah kultur yang telah melekat di lingkungan kita pun tak lepas dari tanggapan sinis.

Hingga kini, kita belum menemukan jawaban yang menjadi solusi pasti, dan mereka yang berkewajiban mengeluarkan kebijakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI) pun tampak kurang tegas untuk bersikap. Panutan-panutan kita seolah terbawa angin perdebatan tentang hak dan kewajiban individu. Sampai kapan mereka, dan juga kita, harus menunggu perkembangan?

Pada satu hari di semester lalu, di dalam sebuah forum obrolan antara mahasiswa dengan para pejabat kampus (manajer), isu tentang aktivitas merokok ini juga sempat dimunculkan pada sesi tanya-jawab. Pak Dekan, yang dimintai untuk menanggapi, justru membalikkan pertanyaan tersebut kepada para hadirin, apakah setuju apabila kebijakan ‘dilarang merokok’ itu diterapkan di lingkungan kampus FISIP UI. Jawaban dari para peserta forum seimbang antara yang setuju dengan yang tidak. Pak Dekan kemudian menjelaskan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali suara-suara yang tertampung, dan mungkin akan berencana memberikan jalan tengah de-ngan membuka akses yang sama rata bagi para perokok dan yang bukan. Salah satunya dengan menyediakan area-area tertentu khusus untuk merokok.

Akan tetapi, toh, pada waktu itu Dekan hanya bertanya secara mendadak melalui voting. Hasil voting kala itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan, dengan pertimbangan bahwa proporsi mahasiswa yang hadir sangat kecil sekali dibandingkan dengan mahasiswa lain yang memilih untuk menghabiskan waktu pada kegiatan lain. Sejauh ini, kita juga tidak mendengar ada langkah yang jelas dari Dekanat atau pemerintah kampus FISIP UI untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang rencana kebijakan tersebut (atau, langkah itu mungkin ada, tetapi tidak tersampaikan ke masyarakat FISIP secara masif). Akibatnya, sekali lagi kita tidak menemukan jawaban pasti, dan soal rokok-merokok ini kembali bertengger di ranah ‘gunjingan’ belaka.

membela diri, tidak ada salahnya.

Kalau memang tujuannya adalah pelestarian lingkungan, lebih berbahaya mana antara membuang sebatang rokok dengan menebang puluhan pohon untuk bangunan-bangunan?

“Ada ratusan bahkan ribuan puntung rokok dibuang dalam setiap jam! Dan ada berliter-liter asap melayang ke udara setiap detik!” mungkin begitu Anda akan berujar.

Pertanyaan saya: adakah bukti konkret bahwa hal itu merusak lingkungan di kampus kita? Kalau ada, tolong sajikan (karena saya juga penasaran dengan jawaban dari pertanyaan itu)! Ada baiknya pula kita juga menyoroti sikap dan tindakan ‘membuang sampah sembarangan’.

Kemudian, muncul semacam pembelaan bahwa rokok merusak kesehatan. Justru saya akan bertanya: kesehatan itu milik dan urusan siapa? PBB? Langkah PBB untuk peduli dengan kesehatan masyarakat dunia saja masih perlu kita pertanyakan: apa jenis udang di balik batunya?

Merokok mengganggu orang yang tidak merokok? Orang tidak merokok justru mengganggu orang yang merokok.

Saya rasa hal ini cukup adil untuk menjadi bahan perdebatan di lingkungan debat kusir. Intinya, kekuatan argumen dari masing-masing pihak sama besar.

oke, jalan tengah… tapi bukan itu soalnya!

Sebenarnya, inisiatif yang sempat terwacanakan oleh Dekan untuk memberi jalan tengah, yakni akan ada area-area tertentu yang dijadikan tempat merokok, sudah merupakan satu langkah yang mendekati adil. Kebijakan ini, jika memang terealisasi, akan tetap memberikan kesempatan kepada para perokok untuk dapat memu-askan ketergantungannya tanpa mengganggu mereka yang tidak suka dengan batang-batang penghasil asap ‘mematikan’ itu…

“Izinkan saya menyulut sebatang rokok, sejenak!”

Mungkin Anda berpikir, sedari awal, bahwa saya mempermasalahkan kebijakan yang akan muncul terkait rokok-merokok. Bukan! Saya justru sedang penasaran dengan masalah lain: kesadaran.

Saya sempat bertanya kepada seseorang, “Anda yang merokok, jika merokok di satu meja, kemudian ditegur oleh orang yang tidak merokok, apa yang akan Anda lakukan?”

“Mengapa saya ditegur?” tanyanya.

“Asap rokok yang Anda hasilkan mengganggu!” saya memberi contoh.

“Saya akan berkata: ‘Saya justru terganggu karena Anda tidak merokok!’” ujarnya datar.

“Betapa egoisnya?” saya menanggapi.

“Itu bukan egois,” orang yang saya tanya menjelaskan. “Saya tidak melarang dia untuk menegur saya. Suara protesnya merupakan hak asasi. Akan tetapi, jika dia melarang saya melakukan hak saya (merokok), itu jelas gangguan. Saya tidak akan membiarkannya menyebabkan saya mematikan rokok yang sedang saya hisap, tetapi tegurannya merupakan satu hal yang memang perlu dihormati.”

“Bagaimana jika di area itu memang ada larangan merokok, yang dengan kata lain, Anda memang tidak memiliki hak karena sudah ada aturannya?”

“Itu memang masalah. Saya tetap tidak akan menyalahkan orang yang menegur saya. Tapi, saya justru penasaran, ada apa di balik kebijakan itu? Pastinya ada kepentingan-kepentingan tertentu.”

“Di mana korek saya tadi?”

Pada waktu yang lain, sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, terjadi sebuah perdebatan di dalam studio radio kampus kita yang terkenal. Salah seorang aktivis mahasiswa kala itu diundang untuk menjadi tamu dalam acara on air, dan topik pembicaraan tidak lain adalah rokok dan aktivitas merokok.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa merokok pasif itu lebih berbahaya dari pada merokok aktif,” ujar si penyiar. “Jadi, perokok aktif harus menghargai orang yang tidak merokok.”

“Justru pendapat itu, menurut saya, salah!” tepis si aktivis.

“Loh?” si penyiar bingung.

“Yang lebih tepat adalah merokok aktif justru lebih membahayakan dibandingkan merokok pasif, kalau memang kalian menganggap merokok itu berbahaya. Bukankah orang yang merokok aktif, secara tidak langsung, menjadi perokok pasif juga?”

Pertanyaan yang terakhir itu saya anggap sebagai sentilan terhadap kebijakan yang sempat diragukan pada percakapan pertama. Mengapa demikian?

Kebijakan merupakan satu produk dari penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sosialisasi dan opini publik dikonstruksi sedemikian rupa dengan berbagai cara: bahkan dengan menggunakan pendapat para pakar yang seharusnya mencerdaskan masyarakat. Artinya, hasil sosialisasi dari berbagai iklan layanan masyarakat itu, secara tidak langsung, telah mendiskreditkan mereka yang merokok: orang yang merokok akan selalu salah di mata orang yang tidak merokok. Padahal, siapa yang lebih merugi? Apa ini bisa disebut sebagai bentuk diskriminasi? Tentu saja ini hanyalah sebuah pemikiran skeptis yang terlalu berlebihan.

Berangkat dari ilustrasi itu, saya mencoba untuk mulai membangun pertanyaan di dalam kepala Anda: mengapa kebijakan ini perlu direalisasikan oleh penguasa kampus kita, mulai dari lingkungan rektorat hingga lingkungan dekanat?

sentilan dan cubitan

Dalam forum Obama semester lalu, seorang mahasiswa juga sempat memberikan pendapatnya tentang rencana kebijakan tersebut. Secara tegas, si mahasiswa ini mengatakan bahwa masalah kesehatan memang menjadi tanggung jawab kita bersama, tetapi penekanannya lebih kepada individu, sebagaimana kita mempermasalahkan keterpurukan moral. Ketika orang memutuskan untuk merokok (orang dewasa, tentunya), berarti dia telah mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang berdampak bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, sekali lagi, kita harus sadar bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Masalahnya kian menjadi rumit ketika kebebasan seseorang memunculkan gangguan terhadap kebebasan orang lain: aktivitas merokok memiliki dampak buruk juga bagi orang yang tidak merokok sama sekali.

Lebih jauh, si mahasiswa mencoba mengingatkan kepada para hadirin bahwa harus ada pertimbangan tentang dampak yang lebih besar, yang lebih bersifat kolektif, berkenaan dengan pemberlakukan kebijakan tersebut. “Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya ketika aktivitas merokok dilarang di kampus kita. Kira-kira, akan seperti apa protes yang muncul dari mereka yang telah tergantung pada rokok. Kebrutalan massa? Bisa jadi. Meskipun sangat kecil, kemungkinan itu tetap saja ada.”

Sedikit menyentil para petingggi, mahasiswa tersebut justru mengamini kebijakan pelarangan merokok dengan satu syarat. “Jikalau Pak Rektor mau menghentikan pembangunan yang ‘tak jelas’, menghentikan peneba-ngan pohon, memberlakukan pelarangan menggunakan kendaraan pribadi ke dalam kampus, dan bersedia bersama-sama mahasiswa menaiki sepeda kuning atau bis kuning dari Gerbatama menuju kantor, saya berjanji akan mengorbankan diri untuk pergi ke luar lingkungan kampus UI hanya untuk menghisap sebatang rokok!” tegasnya.

Secara tidak langsung, pendapat itu mencoba melihat lebih jauh masalah apa yang seharusnya mendapat perhatian kita bersama. Ada dua kata penting: keasrian lingkungan. Tak jauh berbeda dengan tanggapan dari Kepala Humas FISIP UI: “…reduksi gas dan dampak buruk penggunaan AC serta kendaraan bermotor lebih bermakna dibandingkan dengan konsentrasi berlebih terhadap asap rokok. Pasalnya, isu pemanasan global yang kian hari kian memanas terlihat tidak begitu hits di lingkungan Universitas Indonesia”, demikian menurutnya, yang kemudian ditulis oleh Johannes Natanael Sianturi, dalam “Dilema Poliferasi KTR di FISIP”, pada terbitan Fisipers, edisi ke-23, Bulan Maret 2012.

komoditi, kita komoditi

Tentu Anda tahu video Sex, Lies & Cigarettes’: Vanguard Sneak Peek, sebuah video yang menyajikan hasil liputan, semacam investigasi, tentang beragam fakta mengenai industri dan bisnis rokok di Indonesia. Di dalam video itu, diperlihatkan secara gamblang bagaimana ‘bodohnya’ masyarakat kita yang rela terbuai oleh industri rokok beserta iklan-iklannya yang ilusif. Menonton video tersebut, menjadi aneh pula rasanya ketika menyadari bagaimana definisi ‘terbelakang’ dari kaum Barat dalam melihat negara dunia ketiga. Kita pun menjadi merasa semakin ‘bodoh’ (sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa video itu pun sesungguhnya adalah satu bentuk pembodohan dalam kemasan yang berbeda).

Intinya cuma satu: kita, baik yang merokok maupun yang tidak, menjadi komoditi.

Mungkin ada baiknya kita memahami mengapa rokok dan pabrik-pabriknya tidak bisa dilenyapkan begitu saja di negara kita. Masalah buruh dan dunia pekerjaan, tentu saja. Meskipun basi, alasan itu memang masih harus kita gunakan hingga sekarang.

Menghadapi statements dalam video itu, saya justru menjadi semakin khawatir, serta merta teringat dengan kasus flu burung dan windows, yang mana segala pelarangan itu berasal dari anjuran-anjuran negara-negara Barat—sama halnya dengan masalah adat-istiadat (sebutlah Kayau sebagai salah satu contoh) yang mulai kita anggap tidak manusiawi hanya karena hasutan kompeni: mereka memiliki tujuan dan kepentingan.

Kita yang tidak merokok, pada dasarnya, menjadi komoditi bagi pihak berkepentingan dalam menetapkan kebijakan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah dalam penetapan satu kebijakan, berapa persen di dalamnya unsur suara-suara dari masyarakat yang membutuhkan kebijakan itu? Benarkah proporsi dari suara masyarakatnya menyatakan menolak aktivitas merokok dan mengamini kebijakan pelarangan merokok?

Kita yang merokok, sudah jelas, juga menjadi komoditi. Ketergantungan terhadap barang yang sudah mulai dicap sebagai barang haram itu membuat industri rokok (kaum kapitalis) semakin jaya dan kaya.

Antara rektorat plus dekanat dan para pengusaha rokok, kepentingannya sama besar. Apakah Anda sudah mulai melihat masalah yang sebenarnya? Masyarakat kita sekarang ini sedang diadu-domba oleh kepentingan-kepentingan; dampak yang jelas dari debat wacana. Dan aksi mengadudomba itu sedang menari-nari di FISIP UI.

saya cuma mau bilang, rokok saya habis

Oleh sebab itu, saya harus mengakhiri tulisan ini. Namun, tak enak rasanya jika saya harus mengakhirinya tanpa memberikan semacam penutup yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk berpikir ulang.

Kalau pun memang, kelihatannya, di awal hingga pertengahan tulisan ini saya sedikit meragu-ragukan tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sesungguhnya saya sedang meragukan pemikiran kita masing-masing: saya sedang bertanya-tanya tentang kesadaran kita semua.

Tulisan ini bukan bertanya tentang kesadaran masyarakat bahwa merokok itu salah atau tidak (karena ada banyak argumen yang debatable). Alih-alih, tulisan ini bertanya tentang kesadaran kita tentang posisi dan nasib kita di depan mata aturan atau kebijakan.

Bukan masalah apakah kebijakan itu berlaku atau tidak, tetapi sadarkah kita apa signifikansi dan kepentingan di balik kebijakan tersebut? Bukan berarti saya mendukung aktivitas merokok sepenuhnya dan menyalahkan mereka yang tidak merokok, tetapi sadarkah kita bahwa kebijakan itu, bisa jadi, bukan suara masyarakat kita yang sesungguhnya (di lingkungan FISIP UI, khususnya)?

Dan bukan pula saya mau menghakimi mereka yang merokok, tetapi sadarkah kita (yang merokok ini) telah menjadi objek dan mainan dari kalangan-kalangan yang berkepentingan? Secara jujur saya bukan melarang orang merokok, tetapi bisakah kita lebih bijak dalam melakukan aksi memuaskan hasrat pribadi sehingga tidak menggangu orang lain?

Jadi, bukan merokok atau tidak merokok yang menjadi soal; bukan pula menolak atau mendukung kebijakan. Sekali lagi saya tegaskan, saya mempertanyakan kesadaran kita semua (ada baiknya pula kita belajar dari masyarakat kulit hitam yang memiliki kesadaran kelas sehingga mereka tak bisa dipandang sebelah mata).

Kita butuh solusi? Ya, kita memang butuh sebuah solusi. Solusinya sederhana: merokok gak merokok, asal sadar! Maka sadarlah!

_________________________________

Artikel ini saya buat, tanggal 17 Mei 2012, sebagai sebuah esai dalam menanggapi isu kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI). Pesebaran artikel ini dilakukan dengan cara menyebarkannya dalam lembaran kertas fotokopi-an bolak-balik. Lembaran bacaan itu saya (dan teman-teman) beri nama Buklethapmas. Bisa dikunjungi blognya di sini http://buklethapmas.wordpress.com/

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s