Mengapa Memantau Media?

Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan, analisis wacana terhadap segala teks dan citra yang diproduksi oleh media. Pembongkaran diskursus tersebut nantinya akan berujung pada produksi pengetahuan baru berupa dekonstruksi makna terhadap segala informasi yang diterima masyarakat.

“Democracy is yet to learn”, kalimat yang menjadi judul atau tajuk dari video karya Adhyatmika, peraih penghargaan kompetisi tahunan Democracy Video Challenge (DVC), di Amerika Serikat, tahun 2010[1] lalu itu sepertinya memang pas untuk penulis kutip dalam usaha untuk menggambarkan wajah demokrasi Indonesia sekarang. Semenjak era reformasi 1998, euforia kebebasan dalam bidang sosial, politik dan budaya menjadi hal utama yang selalu dikedepankan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam segala bidang tanpa perlu takut akan represi dari penguasa, yang terjadi pada era pemerintahan sebelum reformasi. Namun, apakah kebebasan itu benar-benar telah kita rasakan? Mungkin lebih tepat jika kita katakan bahwa masyarakat Indonesia ‘hidup bebas’ dalam kegagapan tentang demokrasi itu sendiri.

Katanya, kita negara demokrasi! Katanya, kita negara bebas! Akan tetapi kita masih hidup di dalam lingkungan kekuasaan dan dominasi kelompok tertentu yang secara terus menerus menciptakan kebebasan yang bersifat semu. Tanpa sadar, persepsi masyarakat dan opini publik dikonstruksi oleh tangan-tangan pelaku pemangku kepentingan di ranah kekuasaan dan kepemilikan modal. Lebih dari sepuluh tahun sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang menggunakan kekuatan militer dan penguasaan media dalam melancarkan gerakan represi dan doktrinasi ideologinya, masyarakat kita masih belum sempurna berdiri dan sadar akan kata independensi.

Makalah ini mengedepankan pemikiran bahwa masyarakat dewasa ini, di mana pun keberadaannya, tidak akan pernah lepas dari praktik kekuasaan dan dominasi pihak-pihak yang memiliki daya dalam menegaskan strata sosial, atau menegaskan posisinya demi kepentingan-kepentingan yang mereka bawa. Penulis berangkat dari pemikiran Foucault yang mendefinisikan ‘kuasa’ bukan sebagai ‘kepemilikan’, melainkan sebagai satu hal yang dipraktikkan dalam satu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Kuasa tidak muncul dari luar ruang lingkup yang saling berhubungan itu, tetapi muncul dari dalam untuk menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan tersebut. Praktek kekuasaan di dalam masyarakat itu sendiri muncul dan ditopang dengan kegiatan produksi pengetahuan dan wacana tertentu, yang akhirnya akan menghasilkan satu kebenaran yang diyakini oleh khalayak dan menggiring masyarakat untuk mengikuti kebenaran yang telah diproduksi.[2] Akhirnya, kekuasaan tidak menjadi milik masyarakat atau rakyat, tetapi kekuasaan itu dimunculkan dari dalam dan dipraktekkan di dalam masyarakat itu sendiri untuk mengontrol masyarakat.

Pada titik ini, masyarakat bukan lagi dikontrol melalui perangkat-perangkat yang represif atau yang bersifat mengancam dan mengintimidasi, tetapi lebih kepada kontrol psikologis melalui permainan bahasa dan konstruksi wacana secara terus menerus sehingga mempengaruhi pola pikir masing-masing individu. Masyarakat secara tidak langsung dibutakan akan kebenaran yang sesungguhnya, masyarakat disuapi ilmu pengetahuan yang sengaja diciptakan untuk mengikuti keinginan pihak penguasa secara sukarela. Umumnya, kontrol terhadap masyarakat muncul dalam bentuk aturan tegas tertulis, pemberitaan media, atau serangan iklan, yang kemudian membentuk satu keyakinan yang terhegemoni.

Demokrasi bukan lagi menjadi milik rakyat atau masyarakat, tetapi dimiliki oleh kalangan elit tertentu. Kata demokrasi dan kebebasan beraktivitas dalam segala bidang menjadi tameng dan pembenaran bagi para pelaku yang memiliki kuasa. Kekuasaan tidak lagi dimunculkan atau diperlihatkan secara fisik terpusat seperti jaman Orde Baru. Kekuasaan muncul melalui permainan relasi dan jaringan di balik layar, melalui penguasaan perangkat-perangkat milik publik di tingkat mikro, tetapi sesungguhnya diprakarsai oleh para pemilik modal yang berpusat di kota-kota besar. Penguatan dari kebijakan pemerintah sejatinya diintervensi melalui opini publik atau suara masyarakat yang sesungguhnya telah dikonstruksi dan dimaksudkan demikian, bukan dari kesadaran masyarakat itu sendiri secara mandiri.

Kekuasaan Melalui Media

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menjabarkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan: mengapa kita harus memantau media? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, politik dan budaya, media merupakan salah satu akses yang paling dekat dan menghubungkan masyarakat dengan penguasa (pemerintah dan pemilik modal). Oleh karenanya persinggungan masyarakat dengan media itu sendiri menjadi hal yang penting.

Di bagian awal, penulis membangun rumusan masalah dalam makalah ini berupa persoalan stratifikasi sosial yang bersifat vertikal, kegagapan akan demokrasi, dan ketiadaan akses bagi masyarakat terhadap kekuasaan. Praktek kekuasaan yang berkembang di dalam masyarakat itu secara tidak langsung membagi masyarakat dalam berbagai tingkatan atas dan bawah, membutakan masyarakat tentang makna demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Lebih jauh, praktek kekuasaan yang mendominasi dalam proses produksi informasi dan pengetahuan tersebut akhirnya memberikan jarak yang sangat jauh bagi kelompok yang dikuasai terhadap akses-akses yang seharusnya mereka dapatkan untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Di sini lah persoalan tentang media menjadi perhatian.

Media sebagai ”pilar ke empat demokrasi” yang memiliki fungsi sebagai wadah edukasi (pendidikan), hiburan, pengawasan dan transmisi budaya menjadi celah yang rawan untuk dimanfaatkan oleh penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Melalui media, dan kegiatan komunikasi massa, penguasa menyalurkan doktrinasi ideologinya berupa informasi dan pengetahuan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk sajian berita dan hiburan, dan kemudian diyakini sebagai satu kebenaran umum.

Pada kenyataannya, media memang menjadi senjata utama bagi penguasa untuk melakukan kontrol bagi masyarakat. Terlebih lagi, kontrol yang bersifat psikologis untuk membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat, media menjadi alat yang paling tepat.

Kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dalam melakukan propaganda kepada masyarakat agar membenci PKI dengan memproduksi film Gerakan 30 September/PKI, dan kampanye gerakan atau program Keluarga Berencana (KB). Melalui media, pemerintah Orde Baru mampu menonjolkan aspek-aspek yang pro pemerintah dan menenggelamkan wacana-wacana lain yang anti pemerintah, padahal sesungguhnya wacana tersebut merupakan kebenaran yang asli. Melalui media pula, pemerintah Orde Baru mampu melancarkan serta menyukseskan agendanya dalam menekan jumlah penduduk dengan memberitakan segala keuntungan tentang KB dan menyembunyikan kerugian-kerugian atau efek samping dari program KB bagi perempuan.

Pada era reformasi ini, media memang tidak dikuasai lagi oleh pemerintah. Media dapat berdiri sendiri. Akan tetapi karakter pembangunan pada masa Orde Baru yang mensubordinasikan media alam arus kekuasaan dominan negara dan sekaligus kepentingan pemilik modal. memberikan efek buruk bagi media dangan terbentuknya industrialisasi media. Hal ini menyebabkan munculnya tiga hal. Pertama, media nampak kian tak berdaya di tengah arus kooptasi rezim kekuatan modal. Kedua, seiring dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, media juga menjadi arena perebutan kepentingan strategi”political marketing”, dominasi opini publik dan politik representasi dari kalangan elit pelaku kekuasaan dan parpol. Ketiga, karena kepentingan bisnis dan industrialisasi semakin kuat, media semakin terseret pada komoditisasi dan komersialisasi realitas.[3]

Pada akhirnya, kekuasaan itu masih tetap bersemayam di dalam masyarakat melalui media. Persoalan gender, ras, atasan-bawahan, buruh-pengusaha, rakyat dan pemerintah, semuanya dicairkan dalam wacana yang umumnya selalu mengutamakan kepentingan pihak yang lebih berkuasa. Sebagai contoh dalam persoalan gender, pemberitaan media tentang pemerkosaan atau pelecehan terhadap perempuan di angkutan umum lebih cenderung menyoroti perempuan sebagai pihak yang disalahkan karena gaya berpakaian atau aktivitasnya di malam hari. Contoh lainnya, demo atau aksi buruh dianggap sebagai aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum, sedangkan pengusaha atau perusahaan digambarkan sebagai pihak yang mengikuti aturan dan mengutamakan jalan damai melalui perundingan.

Situasi seperti ini lah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengatakan bahwa persoalan stratifikasi sosial sangat erat kaitannya dengan praktik kekuasaan melalui media. Dengan adanya media pula, yang dikontrol dan dipegang aksesnya secara penuh oleh penguasa dan pemilik modal, masyarakat justru dijauhkan dari kesadaran tentang demokrasi, bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki akses penuh terhadap media itu sendiri. Namun pada kenyataannya, karena kepentingan-kepentingan tertentu, masyarakat justru diarahkan melalui permainan agenda seting dari media itu sendiri yang sesungguhnya dikuasai oleh modal. Suara dan opini masyarakat yang bertentangan dengan kepentingan penguasa, yang disalurkan ke media-media arus utama, itu pun harus melewati seleksi terlebih dahulu demi menjaga kestabilan penguasa sendiri.

Intinya, masyarakat dikuasai oleh penguasa melalui media. Opini dan pola pikir masyarakat, tanpa sadar, dikonstruksi oleh penguasa (tanpa represi) melalui ‘serangan-seranga’ pemberitaan dan hiburan melalui media demi melanggengkan kekuasaannya.

Wajah Media di Indonesia Saat Ini

Melihat wajah media di Indonesia saat ini, kita dapat membaginya ke dalam tiga keadaan. Pertama, masyarakat kebanjiran informasi yang dihasilkan oleh media. Kedua, media sekarang cenderung untuk bergerak di tingkat mikro atau lokal. Ketiga, media masih digenggam oleh kalangan tertentu, terutama pemilik modal dan pengusaha, yang berpusat di kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan lain-lain). Di tiga keadaan itu lah praktik kekuasaan dan dominasi masih dimainkan oleh kelompok elit dalam rangka melanggengkan kekuasaaannya.

Banjirnya Informasi

Dengan berkembangnya dan mudahnya akses teknologi informasi oleh masyarakat, telah memberi peluang bagi siapa saja untuk terlibat aktif dalam aksi bermedia. Terlebih lagi, sejak terbebasnya kita dari belenggu rezim Orde Baru, dan semakin canggihnya perkembangan teknologi internet, masyarakat juga memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan sekaligus memaknai semua teks dan informasi yang disajikan oleh media lokal, nasional, maupun internasional.

Akan tetapi, perkembangan seperti ini tidak serta merta menegaskan bahwa masyarakat telah dekat dengan situasi komunikasi yang diidealkan (terlebih lagi tentang kesadaran akan konsepsi tentang bagaimana lingkungan pertukaran teks dan sambol-simbol harus ditata). Kenyataannya, basis sitem produksi media kita sekarang ini masih digerakkan oleh dinamika never-ending circuit of capital accumulation (money-commodity-more money). Selain itu, kegiatan produksi teks oleh media itu sendiri semakin lama semakin terisi oleh sebuah ramuan aneh, hasil kombinasi antara rasionalitas formal (mengejar keuntungan dan akumulasi modal) dengan rasionalitas substansif yang rawan terisi oleh ideologi patriarki, dan berbagai sentimen rasialisme serta primordialisme.[4]

Setiap detik, setiap hari, kita dihadapkan oleh banyak informasi dan berita serta hiburan, tanpa tahu dan sadar bagaimana memilah dan mengkonsumsi sajian media yang benar-benar dapat dipercaya. Satu informasi berpindah ke informasi lain dengan begitu cepat; satu isu tenggelam oleh isu lain dengan mudahnya. Kesemua itu terjadi di lingkungan media kita sekarang ini sebagai satu hal yang dianggap wajar oleh khalayak, tanpa kecurigaan tentang adanya permainan politik, uang dan konflik kepentingan di baliknya. Masyarakat terlenakan dengan harta karun informasi dan pengetahuan yang berlebihan, tetapi tidak mengerti bagaimana menyikapi dan mendayagunakan informasi dan pengetahuan tersebut.[5]

Penguasaan Media Lokal

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, produksi informasi oleh media di tingkat lokal berkembang dengan sangat pesat. Sekarang ini, ada ratusan media, baik cetak maupun elektronik, yang berdiri untuk menyajikan informasi atau berita terkait dengan isu-isu lokal. Di ranah dunia maya, berbagai situs yang memuat konten lokal juga berkembang, dan dapat dikatakan melebihi kecepatan perkembangan media cetak dan elektronik (televisi dan radio).

Namun, hal menarik yang harus diperhatikan ialah perkembangan media-media lokal itu tidak lepas dari tangan-tangan penguasa dan pemiliki modal yang berada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan lain-lain. Meskipun satu media bergerak di tingkat lokal atau daerah tertentu, tampuk kekuasaan dan penentu kebijakan dari media itu sendiri masih bersifat terpusat, dan memiliki relasi yang sangat erat dengan pelaku usaha yang bermain di ranah bisnis dan industri. Media-media lokal ini muncul bukan sebagai gerakan kesadaran melek media dan inisiatif untuk memproduksi informasi dan pengetahuan secara mandiri, tetapi merupakan bagian dari lingkaran perusahaan media yang mengutamakan kepentingan komersil dan menomorduakan tujuan idiil.

Dari sekian banyak perusahaan media yang bermain di tingkat lokal, Grup Jawa Pos yang diprakarsai dan dimiliki oleh Mentri Badan Usaha Milik Negara ke-6, Dahlan Iskan, menjadi salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian. Grup Jawa Pos atau Jawa Pos National Network  (JPNN) yang mulai berdiri sejak kepemimpinan Dahlan Iskan di tahun 2000 dan bertempat di Surabaya, Jawa Timur, sekarang ini memiliki 151 surat kabar daerah dan nasional, serta belasan tabloid dan majalah. Hampir sebagian besar media cetak atau koran lokal yang berada di bawah Grup Jawa Pos memiliki awalan ‘Radar’, seperti Radar Surabaya, Radar Depok, dan sebagainya.[6] Grup Jawa Pos juga memiliki badan usaha berupa stasiun televisi swasta berjaringan, Jawa Pos Multimedia Corporation (JPMC), yang telah menyebarkan jaringannya ke hampir seluruh wilayah di Sumatera dan Jawa serta Kalimantan.[7]

Genggaman Media oleh Pemilik Modal

Pengusaha, pebisnis, dan pemilik modal yang memiliki media merupakan satu fenomena yang sudah berkembang sejak awal kemunculan media itu sendiri. Pada situasi masyarakat Indonesia sekarang, hampir seluruh media massa yang bergerak di tingkat nasional dikuasai oleh para pebisnis yang juga turut andil dalam kancah perpolitikan dan kebudayaan. Kepemilikan mereka terhadap media akan mempengaruhi keberpihakan media itu sendiri terhadap pemiliknya sehingga media tidak lagi berdiri secara independen.

Berikut ini akan dijabarkan beberapa pihak penguasa media yang memiliki cakupan di tingkat nasional.[8]

  1. PT. Bakrie & Brothers Tbk,  yaitu perusahaan yang didirikan oleh Aburizal Bakrie, bergerak di bidang telekomunikasi, media, produksi pipa, bahan bangunan, komponen otomotif, dan investasi dalam pertambangan batu bara. Dalam bidang media, perusahaan ini memiliki Visi Media Asia, yang membawahi dua stasiun televisi swasta, PT Cakrawala Andalan Televisi (ANTV) dan PT Lativi Media Karya (TVOne), serta media online, PT Viva Media Baru (VIVANews).
  2. Grup Salim, perusahaan konglomerat besar di Indonesia yang didirikan oleh Sudono Salim. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk Indofood, produsen mi instan terbesar dunia dan Bogasari, perusahaan operasi tepung terbesar. Grup Salim juga memiliki perkebunan kelapa sawit (sekitar 1,000 kilometer persegi) dan konsesi penebangan. Saat ini, Grup Salim memiliki kuasa terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, yang menaungi sektor penyiaran (Indosiar, Elshinta TV, Radio Elshinta FM), media cetak (majalah Gaul dan Mama Mia!) serta situs online (Elshinta.com), bekerja sama dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
  3. PT Global Mediacom Tbk, sejak tahun 2002 dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo, yang saat ini juga aktif di bidang politik bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem). Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Di bidang media, perusahaan besar ini memiliki PT Media Nusantara Citra Tbk yang bergerak di bidang penyiaran, periklanan, media cetak, manajemen artis, rumah produksi dan pelayanan asuransi dan keuanyan. Beberapa diantaranya ialah stasiun televisi swasta, seperti RCTI, GlobalTV, MNCTV, dan SINDOtv, media cetak (Koran Sindo), Rumah Produksi (SinemArt dan MD Enterteinment), serta situs online (Okezone.com dan SINDONews.com).
  4. Media Group, kelompok usaha yang didirikan oleh Surya Paloh, seorang pengusaha yang juga merupakan politikus dan pendiri organisasi Nasional Demokrat (penyokong dana Partai Nasional Demokrat), memiliki harian Media IndonesiaLampung PostBorneonews, stasiun televisi MetroTV, dan Yayasan Sukma.
  5. CT Corp (Para Group), yang didirikan oleh Chairul Tanjung, memiliki beberapa unit usaha yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Mega Corpora, yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, pasar modal dan pembiayaan. Kedua, PT CT Global Resources, yang bergerak di sector pemberdayaan sumber energi, pertambangan, perkebunan dan infrastruktur. Dan ketiga, Trans Corp, unit usaha yang bergerak di bidang media, gaya hidup, dan hiburan. Di bidang media, Trans Corp memiliki Trans Corpora Media, yang menaungi dua stasiun televisi swasta, yaitu TransTV dan Trans7, serta situs online DetikCom.
  6. Grup Lippo, didirikan oleh Mochtar Riady, perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan properti. Perusahaan ini juga memiliki PT Matahari Putra Prima Tbk, yaitu sebuah perusahaan ritel di Indonesia yang merupakan pemilik dari jaringan supermarket Hypermart dan Foodmart. Di bidang media, Grup Lippo memiliki BeritaSatu Media Holdings, yang bergerak di sektor penerbitan media cetak (seperti Jakarta Globe dan Suara Pembaruan), situs online (BeritaSatu.com) dan televisi (BeritaSatu TV atau QChannel).
  7. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, didirikan oleh Susanto Suwarto, pemilik PT Surya Citra Media, Tbk, yang bergerak di bidang penyiaran (SCTV) dan situs online (Liptan6.com).
  8. Kompas Gramedia, yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Perusahaan ini terutama memiliki Harian Kompas, yang dapat dikatakan sebagai surat kabar nomor satu di Indonesia, dan Warta Kota. Perusahaan ini juga memiliki badan pers di tingkat daerah, umumnya menggunakan brand ‘Tribun’, yang beredar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi hingga Papua, seperti Tribun Pekanbaru, Tribun Kaltim, Tribun Jogja, Tifa (Papua) dan Harian Surya (Surabaya). Selain itu, perusahaan media ini juga memiliki usaha di dalam bidang penerbitan (seperti Gramedia Pustaka Utama), penyiaran (KompasTV dan Radio Sonora), serta media cetak majalah (terutama National Geographic Indonesia).

Dari jabaran di atas tentang banjirnya informasi, penguasaan media lokal oleh kalangan tertentu, dan kuatnya pengaruh pemilik modal (pebisnis) terhadap media-media arus utama, kita dapat berasumsi bahwa informasi dan pengetahuan dipegang oleh pihak-pihak penguasa. Masyarakat secara tidak langsung teralienasi dari proses produksi informasi dan konstruksi wacana tersebut, dan justru menjadi komoditi dalam proses pengabsahan wacana yang dimaksudkan. Penguasaan informasi dan produksi pengetahuan yang timpang ini tentunya menjadi satu sumber masalah yang perlu mendapat perhatian kita semua.

Penutup dan Saran

Jika kita berkaca pada kalimat “democracy is yet to learn”, kita seharusnya menyadari bahwa di jaman kontemporer saat ini, keterlibatan masyarakat dalam menjunjung tinggi kata demokrasi itu masih terbilang rendah. Tentunya, partisipasi dan kontribusi tidak bisa hanya diukur dari keterlibatan masing-masing warga negara dalam pemilihan umum. Dalam rangka menghilangkan kegagapan akan demokrasi, meretas batas stratifikasi sosial, dan membuka pintu yang sesungguhnya tentang akses terhadap kekuasaan bagi masyarakat, diperlukan satu langkah konkret untuk meningkatkan inisiatif dari masyarakat dalam memproduksi sendiri ilmu pengetahuannya.

Namun, cita-cita untuk menciptakan satu media yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri tersebut bukan berarti menghilangkan keberadaan media yang dimiliki oleh pemilik modal sama sekali. Bagaimanapun, penguasa dan pemilik modal akan tetap terus ada dan mengembangkan media-media mereka. Selain membuat media sendiri secara mandiri tanpa bergantung kepada kepentingan lembaga pemilik modal, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga arus kekuasaan yang hidup dalam jutaan sajian informasi dan pengetahuan dari media arus utama ialah pemantauan atau monitoring terhadap gerak atau aktivitas media-media arus utama tersebut, baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional.

Dari pendirian ini, kita harus memiliki cita-cita tentang masyarakat yang produktif dan kritis dalam membongkar wacana atau diskursus yang biasanya selalu diciptakan oleh pihak yang lebih berkuasa dan dominan. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan, analisis wacana terhadap segala teks dan citra yang diproduksi oleh media. Pembongkaran diskursus tersebut nantinya akan berujung pada produksi pengetahuan baru berupa dekonstruksi makna terhadap segala informasi yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, kontrol atau monitoring dari masyarakat, terutama  di tingkat bawah, terhadap segala aktivitas sosial, politik dan budaya, serta terhadap para pemangku kebijakan dan pelaku yang memiliki andil dalam konstruksi wacana dan opini public (pelaku media arus utama), merupakan satu keharusan. Dengan demikian, masyarakat lebih kritis dalam menilai satu kebenaran yang telah dikonstruksi oleh pihak-pihak tertentu.


[1] Indonesiaproud, “Adhyatmika: Sutradara Pemenang Democracy Video Challenge, AS”, diakses dari http://indonesiaproud.wordpress.com/2010/06/23/adhyatmika-sutradara-pemenang-democracy-video-challenge-as/, 18 Desember 2011, 10:29 AM.

[2] Eriyanto, “Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media”, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001, hlm. 65 – 67.

[3]Dikutip dari http://www.infokorupsi.com/, “Pertanggungjawaban Akademis”, diaskses dari http://www.infokorupsi.com/id/about.php?ac=dig/2&l=pertanggungjawaban-akademis, 18 Desember 2011, 01:23 PM.

[4] Dikutip dari tulisan Dedy N. Hidayat yang menjadi ulasan pengantar dalam Eriyanto, “Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media”, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001, hlm. vi.

[5] Masalah tentang keadaan masyarakat yang banjir informasi ini dapat dijelaskan dalam kerangka pikir teori yang digagas oleh Paul F. Lazarsfeld dan Robert K. Merton,  narcotizing dysfunction. Mereka berpendapat bahwa masyarakat menjadi apatis ketika diasupi oleh banyak informasi secara terus menerus sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas akan berbagai isu, dan memiliki keyakinan bahwa mereka telah membantu memberikan solusi. Masyarakat seolah-olah memiliki perhatian yang tinggi serta dekat dengan berbagai isu, namun sesungguhnya, masyarakat telah dibingungkan dengan deretan isu sendiri, di mana telah terjadi overexposure dari pesan-pesan atau informasi-informasi yang mengakibatkan melemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses dan aktivitas politik. Lihat Paul Lazarsfeld & Robert Merton, “Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action,” dalam Lyman Bryson, ed., The Communication of Ideas (Cooper Square, 1964), hlm. 95-118.

[6] Grup Jawa Pos, diakses dari Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_Jawa_Pos, 18 Desember 2011, 07:11 PM.

[7] Jawa Pos Multimedia Corporation, diakses dari Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos_Multimedia_Corporation, 18 Desember 2011, 07:11 PM

[8] Semura ikhtisar tentang pengusaha penguasa media ini diakses dan dikutip dari Wikipedia Indonesia.

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s