Etika Komunikasi Massa*

Berikut ini merupakan kutipan surat pembaca yang pernah dimuat di harian surat kabar Kompas:

“Beberapa waktu lalu, saya memerhatikan penayangan iklan mentega Blueband yang menceritakan si cucu sedang dititipkan di rumah neneknya, dan ibunya menjemput dengan lapisan mentega Blueband. Ada adegan tidak etis dan dapat mengajarkan kepada masyarakat, terutama anak-anak kecil, untuk berlaku kurang ajar terhadap orang tua, terutama nenek. Lewat iklan itu digambarkan bagaimana rumah sang nenek sudah kacau balau karena ulah cucunya yang bermain. Saat si ibu memberikan kue kepada nenek, dengan santainya si anak kecil mengambil dari piring walaupun ada ucapan terima kasih. Namun tetap hal itu tidak mengubah persepsi karena masyarakat kita dengan mudah meniru perilaku anak kecil itu. Mohon pihak stasiun televisi atau terutama pengiklan, lebih berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu dampak buruk bula menayakngkan iklan yang “aneh-aneh”, yang sering kita lihat langsung mengajarkan kepada masyarakat untuk berlaku serupa, terutama anak-anak, untuk kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Rasa sayang nenek tidak berarti membiarkan perilaku kurang ajar dapat ditoleransi.” (Kompas, 16 Juli 2003)

Demikian surat pembaca yang dimuat dalam rubrik “Redaksi YTH” di harian Kompas, yang dikutip oleh Nurudin dalam pembahasannya tentang etika komunikasi massa di dalam Pengantar Komunikasi Massa (2007). Surat pembaca yang dijadikan contoh oleh Nurudin dalam menggambarkan tanggapan yang akan mungkin muncul dari masyarakat tentang ketidaketisan media massa, menjadi bukti bahwa etika masih menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat untuk diperhatikanoleh media massa dalam menyiarkan informasinya.

Nurudin menjelaskan poin-poin penting yang berkaitan dengan etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Rees (1991), yaki (1) tanggung jawab; (2) kebebasan pers; (3) masalah etis; (4) ketepatan dan objektivitas; dan (5) tindakan adil untuk semua orang.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab mempunyai dampak positif. Dengan adanya tanggung jawab, media akan berhati-hati dalam menyiarkan atau menyebarkan informasinya. Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa pun yang ia siarkan; apa yang diberitakan/disiarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing. Jika apa yang diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, pihak media massa harus bertanggung jawab dan bukan menghindarinya. Jika dampak itu sudah merugikan secara perdata maupun pidana, media massa haris bersedia bertanggung jawab seandainya pihak yang dirugikan tersebut protes ke pengadilan.

Kebebasan Pers

Kebebasan yang bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan kebebasanlah berbagai informasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Jakob Oetama (2001) dalam Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus mengemukakan bahwa “pers yang bebas dinilainya tetap bisa lebih memberikan kontribusi yang konstruktif melawan error and oppression (kekeliruan dan penindasan), sehingga akal sehat dan kemanusiaanlah yang berjaya”. Robert A. Dahl mengatakan bahwa kebebasan pers menjadi penting sebagai the availability of alternative and independent source of information.

Masalah Etis

Jurnalis itu harus bebas dari kepentingan. Ia mengabdi kepada kepentingan umum. Walau pada kenyataannya bahwa pers tidak akan pernah lepas dari kepentingan-kepentingan, yang diutamakan adalah menekannya, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers.  Ada beberapa ukuran normatif yang dijadikan pegangan oleh pers:

  1. Seorang jurnalis sebisa mungkin harus menolak hadia, alias “amplop, menghidari menjadi “wartawan bodrek”.
  2. Seorang jurnalis perlu menghindari keterlibatan dirinya dalam politik, atau melayani organisasi masyarakat tertentu, demi menghindari conflict of interest.
  3. Tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita (news value).
  4. Wartawan atau jurnalis harus mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan public, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
  5. Seorang jurnalis atau wartawan harus melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Tugas wartawan adalah menyiarkan berita yang benar-benar terjadi.
  6. Seorang wartawan atau jurnalis harus menghindari praktek palgiarisme.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber berita.
  3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
  5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
  6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.
  7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melahani hak jawab.

Ketepatan dan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas di sini berarti dalam menulis berita wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Objektivitas yang dimakusd adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawannya. Oleh sebab itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

  • Kebenaran adalah tujuan utama; orientasi berita yang berdasarkan kebenaran harus menjadi pegangan pkok setiap wartawan.
  • Objektivitas dalam pelaporan beritanya merupakan tujuan lain untuk melayani pbulik sebagai bukti pengalaman profesional di dunia kewartawanan. Objektif itu berarti tidak berat sebalh; harus menerapkan prinsip cover both sides.
  • Tiada maaf bagi wartawan yang melakukan ketidakakuratan dan kesembronoan dalam penulisan atau peliputan beritanya. Dalam hal ini, wartawan dituntuk untuk cermat di dalam proses peliputannya.
  • Headline yang dimunculkan harus benar-benar sesuai dengan isi yang diberitakan.
  • Penyiar radio atau reporter televisi harus bisa membedakan dan menekankan dalam ucapannya mana laporan berita dan mana opini dirinya. Laporan berita harus bebas dari opini atau bias dan merepresentasikan semua sisi peristiwa yang dilaporkan.
  • Editorial yang partisansip dianggap melanggar profesionalisme atau semangat kewartawanan. Editorial atau tajuk rencana yang dibuat, meskipun subjektif sifatnya (karena merepresentasikan kepentingan media yang bersangkutan) harus ditekan untuk “membela” sat golongan dan memojokkan golongan lain. Praktik jurnalisme ini sangat sulit dilakukan oleh media cetak yang awal berdirinya sudah partisansip, tetapi ketika dia sudah mengklaim media umum, tidak ada alasan untuk membela golongannya.
  • Artikel khusus atau semua bentuk penyajian yang isinya berupa pembelaan atau keseimpulan sendiri penulisnya harus menyebutkan nama dan identitas dirinya.

Tindakan Adil untuk Semua Orang

  • Media harus melawan campur tangan individi dalam medianya. Artinya, pihak media harus berani melawan keistimewaan yang diinginkan seorang individu dalam medianya.
  • Media tidak boleh menjadi “kaki tangan” pihak tertentu yang akan memengaruhi proses pemberitaannya.
  • Media berita mempunyai kewajiban membuat koreksi lengkap dan tepat jika terjadi ketidaksengajaan kesalahan yang dibuat (fair play).
  • Wartawan bertanggung jawab atas lapprang beritanya kepada public dan public sendiri harus berani menyampaikan keberatannya pada media.
  • Media tidak perlu melakukan tuduhan yang bertubi-tubi pada seseorang atas suatu kesalahan tanpa member ksempatan tertuduh untuk melakukan pembelaan dan tanggapan. Media dilarang melakukan trial bu the press (media massa sudah mengadili seseorang sebelum pengadilan memutuskan ia bersalah atau tidak).


* Ringkasan tulisan Nurudin (2007) Pengantar Komunikasi Massa: Bab 8 Etika Komunikasi Massa, halaman 251-266.

Author: Manshur Zikri

Penulis

1 thought on “Etika Komunikasi Massa*”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s