Jurnalisme Warga Sebagai Langkah Dalam Mereduksi Immoralitas, Ketidaketisan Dan Pelanggaran Hukum Oleh Media[I]

Pemberdayaan sistem jurnalisme warga menjadi satu keniscayaan, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah di belahan dunia.

Media sering kali melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi, baik berupa berita maupun hiburan kepada khalayak. Kesalahan ini berujung pada pelanggaran moral, kode etik, dan bahkan pelanggaran hukum. Persoalan ini menjadi salah satu kecenderungan dari para pelaku media, baik perseorangan maupun dalam bentuk lembaga, untuk mempertahankan keberadaannya atau untuk merebut perhatian dari masyarakat.

Pelanggaran yang sering kita lihat, baik di media kaca maupun media cetak, berbentuk kesalahan-kesalahan kecil yang sering luput dari perhatian publik. Misalnya, ketidakjelasan antara iklan dan informasi berita yang disampaikan dalam TV. Ada beberapa stasiun televisi yang menyisipkan porpaganda iklan di dalam siaran beritanya, atau sebaliknya, iklan yang seolah-olah berpenampilan seperti berita dalam TV. Sementara itu, di media cetak, dapat kita temui beberapa tulisan pers yang kurang berimbang dalam penyampaiannya.

Contoh yang paling gamblang dari perilaku media yang melanggar ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah jurnalistik, serta ketentuan-ketentuan moral dan hukum yang berlaku, bisa kita lihat pada kasus Antasari. Salah satu staisun televisi, TV One, menyajikan berita yang kurang berimbang, karena hanya menyampaikan sudut pandang dari pihak polisi. Hal ini bertentangan dengan prinsip media yang harus dapat menyajikan informasi kepada publik yang berasal dari segala sudut pandang dan bersifat berimbang, sesuai dengan idiom cover both side. Tindakan seperti ini, melanggar pasal 3, Kode Etik Jurnalistik (2008), yang disusun oleh Dewan Pers, yaitu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Maria Georetti, 2010).

Contoh lainnya dapat kita lihat pada bentuk pelanggaran etika privasi yang dilakukan oleh media pers, seperti mencantumkan nama lengkap, identitas, dan foto dari subjek pelaku tindak pidana. Hal ini sempat terjadi ketika kasus Institut Pemerintahan Salam Negeri (IPDN) yang secara sensasional mencuat di media pers. Para pelaku media secara eksplisit mengekspos foto, nama dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam praktek penyimpangan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan tersebut (http://www.waspada.co.id, 2007). Selain itu, media juga sering menyampaikan berita bohong, seperti penyajian hasil wawancara fiktif dari narasumber terkait terorisme, seperti yang terjadi di salah satu harian Surabaya, di mana wartawan mengaku telah melakukan wawancara dengan isteri Nurdin M. Top, padahal wawancara tersebut merupakan rekayasa si wartawan. Tindakan ini melanggar pasal 2 dan 4, Kode Etik Jurnalistik Indonesia (2008), yaitu kewajiban wartawan Indonesia untuk menempuh cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, dan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul (Maria Georetti, 2010).

Pelanggaran yang dilakukan oleh media tidak berhenti di titik itu saja. Terdapat juga indikasi bahwa media dengan sengaja menyajikan berita yang tidak utuh atau berita tertentu ke masyarakat karena pertimbangan kepentingan politis. Misalnya, pada saat kehebohan kasus lumpur Lapindo, stasiun TV One memiliki kecenderungan untuk meminimalisir ketertarikan dan kekritisan publik terhadap peristiwa tersebut, dengan minimnya penyampaian berita kesengsaraan yang dialami masyarakat Sidoarjo, dan lebih kepada pembelaan terhadap pihak Aburizal Bakrie. Hal ini dapat dipahami bahwa stasiun TV One sendiri merupakan milik PT Visi Asia Media, Tbk, yang merupakan kelompok usaha milik Bakrie & Brothers. Hal yang serupa terjadi pada stasiun Metro TV, yang ketika pada Pemilu 2009, menyajikan berita yang menguntungkan partai Golkar sebagai bentuk indikasi kampanye, karena pada saat itu, pemilik Metro TV, Surya Paloh, yang memimpin badan usaha Media Group, adalah anggota partai yang bersangkutan.

Pada media cetak, contoh pelanggaran moral, etika dan hukum media ini sering terjadi pada koran kuning. Koran tersebut lebih mengutamakan oplah, dengan strategi pemasaran berupa pemberitaan materi yang menonjolkan hal-hal berbau seks dan kriminal, sebagai sesuatu yang dianggap dapat memuaskan hasrat keingintahuan dasar manusia atau pembaca, yang kemudian berujung pada hilangnya kualitas dan keakuratan isi dari berita yang dimuat.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, kita dapat membagi tiga kategori tipologi kausa terkait tentang pelanggaran dan penyimpangan yang sering dilakukan oleh media, yaitu media ignorance and recklessness (terkait kompetisi yang ketat dan ongkos produksi yang tinggi), political media (ambiguitas posisi media di ranah politik), dan media fraud and scam (terkait ambisi untuk memenangkan kompetisi dan posisi).

Penulis memiliki tanggapan dan pendapat bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh media memang menjadi satu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian, penulis berada di pihak yang menyetujui pembagian tiga tipologi kausa dari bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh media tersebut.

Pendapat ini didasari atas keberadaan suatu lembaga yang tidak akan pernah lepas dari kepentingan atau latar belakang politis yang menaunginnya. Setiap organisasi, badan, kelompok atau lembaga yang berdiri memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mereka miliki. Dalam situasi ini, antara lembaga yang satu dengan yang lain, terjadi semacam konflik kepentingan yang memicu mereka untuk melakukan apa saja, bahkan dengan melanggar norma masyarakat dan hukum yang berlaku, demi keuntungan.

Konflik kepentingan dapat dipahami sebagai situasi di mana individu maupun kelompok (organisasi, badan, lembaga, dan sebagainya) terlibat dalam kepentingan-kepentingan yang beragam, yang kemudian memungkinkan mereka untuk merusak tujuan awal yang baik untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat berdampak terjadinya tindakan korupsi, manipulasi, dan penyimpangan lain yang memberikan keuntungan sepihak dan merugikan orang lain. Michael McDonald (2007) mendefinisikan konflik kepentingan sebagai,

“a situation in which a person, such as a public official, an employee, or a professional, has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties.” (Michael McDonald, 2007: 11)

Konflik kepentingan, dalam konteks pelaku media, selain dipengaruhi faktor keberadaan dan pertahanan posisi di mata publik,  juga disebabkan oleh faktor keuntungan materil berupa hasil produksi dan tujuan ideologi politik yang dianut oleh lembaga media tersebut. Kenyataannya, media tak ubahnya dengan pelaku industri yang mengutamakan keuntungan komersil yang mengejar oplah, pada media cetak (koran, majalah, dan sebagainya) dan rating, pada media kaca (stasiun TV). Media arus utama juga demikian, yang meskipun masih mendasarkan pada prinsip jurnalistik yang baik, tidak menghindarkan mereka pada kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan-kepentingannya (seperti contoh kasus TV One dan Metro TV).

Fenomena pelanggaran terhadap moral, etika dan hukum yang sering dilakukan oleh media, harus ditanggapi dengan kritis melalui pengkajian dan pengoreksian melalui satu langkah penelitian. Dengan mengetahui immoralitas, ketidaketisan dan pelanggaran hukum oleh media, kita dapat memahmi persoalan moral, etika dan hukum terkait media itu sendiri. Pemahaman yang diraih dari pengkajian ini dapat menghantarkan kita pada satu langkah untuk melakukan perbaikan.

Menanggapi persoalan ini, penulis sendiri memiliki pendapat bahwa pentingnya langkah untuk merealisasikan gerakan produksi informasi sendiri oleh warga masyarakat lokal yang tidak bergantung pada penyajian materi oleh media arus utama yang telah banyak melakukan pelanggaran, baik di tataran moral, etika dan hukum. Pemberdayaan sistem jurnalisme warga menjadi satu keniscayaan, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah di belahan dunia. Melalui jurnalisme warga, masyarakat dapat memproduksi informasi berita dan hiburan dari perspektif warga masyarakatnya sendiri, lebih jujur dan objektif dalam memandang masalah lokal dan nasional, sehingga meminimalisir tindakan pelanggaran dalam aksi bermedia.

Bowman dan Willis menyatakan argumen bahwa kehadiran dari jurnalisme warga memiliki maksud untuk mengedepankan independensi, realibilitas, informasi akurat, relevansi dan luasnya sajian berita yang menuntut demokrasi (Bowman dan Willis, 2003). Hal ini hanya bisa dicapai tanpa adanya pengaruh konflik kepentingan dari media tersebut, dan oleh karenanya, keterlibatan masyarakat dalam produksi informasi sangat diperlukan dan bersifat penting. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa media yang mendasarkan cara kerja jurnalisme warga, seperti akumassa.org dari Indonesia (http://www.akumassa.org/),  Pew Center For Civic Journalism (http://www.pewcenter.org/) dan Oh My News (http://international.ohmynews.com/), yang menggagas ide untuk memperbaiki konsep pemberitaan oleh media arus utama dengan melibatkan warga.

Bagaimana pun, konflik kepentingan tidak dapat dihindari ketika individu atau satu badan telah berdiri dan berjalan. Namun, mendayagunakan masyarakat dalam ranah kerja jurnalisme warga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif dalam mengurangi pelanggaran moral, etika dan hukum terkait media yang disebabkan oleh konflik kepentingan tersebut.

 

Daftar Pustaka

Bowman, S. and Willis, C. “We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information.” 2003The Media Center at the American Press Institute.

Goretti, Maria. (2010). “Contoh Pelanggaran Terhadap Kode Etik Jurnalistik”. Diakses dari http://belajaretika.blogspot.com, 6 Oktober, 2011

McDonald, Michael. (2007). “Ethics and Conflict of Interest”. W. Maurice Young Centre for Applied Ethics.

Peraturan Dewan Pers, No. 06/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Diakses dari http://www.dewanpers.org/upload/kej/7cc41713ba1b1 dc60f2f5f6421866712/attach/Peraturan_Dewan_Pers_No.6_tentang_Kode_Etik_Jurnalistik,_2008.pdf, 6 Oktober, 2011

Waspada Online (2007). “Banyak Media Pers Langgar Etika Privasi”. Diakses dari http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=7990, 6 Oktober, 2011.

 


[i] Tulisan ini merupakan tugas esai-tanggapan atas materi yang diberikan dalam mata ajar kuliah Moral, Etika dan Hukum Media.

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s