TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER WCC

Berikut ini adalah lembar jawaban untuk tugas akhir mata kuliah WCC saya. Hasilnya belum keluar, namun demikian tulisan ini tetap dimuat dalam blog ini, sekadar untuk pengarsipan (sebelum komputer saya diserang oleh virus). hahaah

____________________________________________________________________________

MANSHUR ZIKRI, 0906634870

KRIMINOLOGI

MATA KULIAH ENTERPRISE AND WHITE COLLAR CRIME

TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

____________________________________________________________________________

1. Perbedaan antara perusahaan sebagai korban (victim) dengan obyek dari perbuatan kriminal, secara sederhana, dapat dilihat dari penggunaan kata yang melekat padanya. Kata victim (korban dari kejahatan) yang melekat pada perusahaan dapat dimengerti sebagai status dari perusahaan tersebut yang telah terkena suatu tindakan kejahatan sehingga dia menjadi korban. Sedangkan kata objek dari perusahaan yang menjadi objek kriminal dapat dimengerti sebagai status perusahaan tersebut yang belum terkena suatu tindakan kejahatan, tetapi dia memiliki posisi sebagai target yang potensial untuk terjadinya kejahatan.

Apabila kita meninjaunya dari aspek situasi, kondisi dan keadaan, perusahaan sebagai korban (victim) dapat diartikan sebagai keadaan yang ada pada perusahaan dengan kerugian yang sangat besar. Perusahaan (korporasi) menjadi korban kejahatan ketika telah menderita kerugian besar sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum (tindak pidana) yang melibatkan pihak ketiga, termasuk karyawan dan manajer, rekanan bisnis atau mitra perusahaan. Dalam rangka menanggulangi masalahnya, terdapat suatu kecenderungan dari perusahaan untuk tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, dan lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri (secara swasta), terutama apabila kejahatan itu dilakukan oleh orang dalam (karyawannya sendiri). Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya pelaporan, reputasi perusahaan, dampak dan pengaruh yang mungkin akan timbul dari keputusan pelaporan (terutama dalam hal laba), kompensasi, serta efek gentar jera yang dapat ditimubulkan.

Sedangkan kejahatan sebagai objek dari perbuatan kriminal dapat terjadi ketika perusahaan tersebut memberikan suatu akses atau hak istimewa bagi orang dalam perusahaan. Keadaan seperti ini menjadikan perusahaan tersebut berpotensi untuk menjadi objek perbuatan kriminal, terutama di pasar keuangan. Kunci utama yang membedakannya dengan perusahaan sebagai korban adalah hak istimewa atau akses yang dimiliki oleh orang dalam; kejahatan hanya mungkin dan hanya dapat dilakukan oleh orang dalam. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori pelanggaran peraturan (yang ada di perusahaan). Dalam menanggulangi masalah yang terjadi, perusahaan memberikan sanksi kepada pelanggar dengan jalannya siding badan pengatur, bukan siding pengadilan,yang kemudian memunculkan dalam penegakan hukum mengenai hal tersebut.

Contoh kasus dari perusahaan yang menjadi korban, yang terjadi di Indonesia, adalah kasus aliran dana Bank Century. Dalam kasus tersebut, aliran dana yang diberikan ke Bank Century dengan maksud untuk menyelamatkan perusahaan dari kegagalan, disalahgunakan oleh berbagai pihak. Terjadinya penyimpangan tersebut melibatkan para tokoh penting dalam negeri, seperti para politisi, tokoh nasional, bahkan pejabat dari ranah sistem peradilan pidana. Seperti yang diakui oleh Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, bahwa aliran dana tersebut mengalir ke ribuan nama, termasuk salah seorang pengusaha bengkel di Makassar (diakses dari http://www.inilah.com/, tanggal 30 Mei 2011).

Sedangkan contoh dari perusahaan sebagai objek perbuatan kriminal adalah kasus Malinda Dee. Dalam kasus tersebut, si pelaku mendapatkan akses penuh dalam mengatur keuangan (senior relation manager) yang bertugas menarik uang dari para nasabah. Akses yang dimilikinya ini menjadikan perusahan City Bank sangat berpotensi menjadi objek perbuatan kriminal. Dalam perkembangannya, pelanggaran yang dilakukan Malinda terungkap ketika para nasabah melaporkan hal itu ke pihak berwajib (bukan perusahaannya yang melaporkan) dan disorot oleh media publik. Merujuk pada pengertiannya, sesungguhnya perusahaan City Bank bisa saja memberikan sanksi kepada pelaku sebelum hal itu terungkap ke publik. Apa yang terjadi saat ini (proses penanganan kasus Malinda Dee) adalah penyelesaian tindakan kriminal oleh sistem peradilan pidana yang korbannya adalah para nasabah. Namun dapat disadari bahwa perusahaan City Bank, sejatinya, telah menjadi objek perbuatan kriminal.

2. Perbedaan mendasar dari business crime dengan organized crime dapat dilihat dari pelaku atau badan, bentuk dan tujuan dari kejahatannya. Business crime lebih kepada kejahatan dari suatu organisasi, yaitu kejahatan dalam dunia usaha, baik perdagangan maupaun perniagaan, dengan modus operandi yang bersifat perdata maupun pidana. Kejahatan dilakukan oleh perusahan atau badan usaha, atau juga karyawannya, berupa kecurangan, seperti penipuan, eksploitasi pegawai, kejahatan terhadap konsumen, dan sebagainya, yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan perusahaan.

Sedangkan organized crime merupakan suatu bentuk usaha berupa kejahatan yang teroganisir dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang dan jasa secara ilegal, misalnya pelacuran, distribusi dan produksi narkoba, pembajakan, dan perjudian. Dengan kata lain, organized crime merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi yang memang sengaja dibentuk untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, yang dengan demikian menegaskan bahwa organisasi itu juga ilegal di depan hukum, misalnya mafia. Badan yang melakukan kejahatan memperhitungkan untung rugi dari kejahatan yang dilakukan secara teroganisir, mempertimbangkan aspek resiko dari tindak pidana yang akan dilakukan. Berbeda dengan business crime yang melakukan suatu penyimpangan dalam kegiatan usaha yang dianggap sah dalam hukum untuk meningkatkan keuntungan, organized crime merupakan suatu penyimpangan atau kejahatan yang memang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan membentuk suatu organisasi. Dengan kata lain, kejahatan merupakan pekerjaan utama dari organisasi tersebut; dibentuknya organisasi memang bertujuan untuk suatu usaha yang ilegal.

Contoh organized crime di Indonesia adalah pabrik sabu rumahan (home industry) di Apartemen Mediterania Tower Edelweise, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang berhasil digrebek polisi pada tahun 2010 lalu. Para pelaku merupakan jaringan sindikat yang memproduksi sekaligus menjadi bandar sabu, serta melakukan distribusinya baik di dalam maupun di luar negeri. Sindikat ini sengaja dibentuk untuk melakukan suatu usaha yang ilegal, yaitu memproduksi sabu dan menjadikannya sebagai lahan usaha untuk mendapatkan uang.

3. Corporate governance adalah rancangan mekanisme yang mengatur aksi atau tindakan  orang dalam perusahaan (karyawan, manajer, dan pemegang saham) dalam rangka menjaga kepentingan para pemegang/penanam saham dari luar perusahaan yang menjadi mitra perusahaan. Perlindungan yang memadai terhadap hak-hak investor sangat diperlukan untuk mendorong investor luar menyediakan pembiayaan kepada perusahaan.

Dalam corporate governance, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban dari pemerintah/pemimpin maupun aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan aksi yang sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan dalam masyarakat. Prinsip transparasi menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraannya, yang dapat mencakup informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Prinsip partisipasi menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di setiap kegiatan penyelenggaraan corporate governance.

Kerangka peraturan dalam pelaksanaan corporate governance terdiri dari beberapa komponen. Pertama, dari perspektif hukum, sistem tata kelola perusahaan yang terdiri dari hukum non-contractible, seperti perusahaan, kepailitan dan undang-undang sekuritas yang menggambarkan beberapa hak-hak orang dalam perusahaan dan investor luar, serta hukum kontrak yang berurusan dengan pengaturan pribadi yang ternegosiasi. Kedua, peraturan pengungkapan tentang akuntansi dan aturan penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan investor dalam rangka melaksanakan hak-hak mereka. Kegita, peraturan yang mendefinisikan gaya pemerintahan eksternal pada perusahaan yang disediakan oleh pasar bagi kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja manajerial dan persaingan produk-pasar. Keempat, sistem pemerintahan yang efektif memerlukan hukum-hukum dan kontrak dengan baik yang ditegakkan oleh pengatur dan pengadilan serta oleh para pelaku pasar.

Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsi corporate governance. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan mark up maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa contoh kasus, misalnya tiga perusahaan di Surabaya yang dipidana oleh Direktoran Jenderal Pajak, pada Bulan Maret 2010 lalu, karena melakukan pelanggaran dalam hal pajak. Ketiga perusahaan yang dimiliki oleh satu orang ini, melakukan pelanggaran dengan modus operandinya berupa mark up terhadap pajak penghasilan perusahaan tersebut (diakses dari http://www.seruu.com/, 30 Mei 2011). Contoh lainnya adalah kasus mark up pengadaan Merpati MA-60, yang memanipulasi biaya pengadaan pesawat, dari 11,1 juta dalar Amerika menjadi 14,3 juta dolar Amerika. Mark up diduga kuat oleh Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring , Munatsir Mustaman, dilakukan oleh kementerian BUMN, Bappenas dan Departemen keuangan serta departemen Perhubungan, dan melibatkan sebuah perusahaan berinisial PG yang dipimpin oleh seorang berinisal M (diaskse dari http://www.tribunnews.com/, 30 Mei 2011).

Dari dua contoh kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia penerapan prinsip corporate governance  belum berjalan dengan baik.

4. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi professional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan terhadap perusahaan, yang berkedudukan di Amerika, mengklasifikasikan fraud (kecurangan/penipuan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” (diakses dari http://www.bacaanonline.com/fraud–kecurangan—-apa-dan-mengapa, tanggal 30 Mei 2011, pukul 06.00 WIB). Klasisfikasi dari kecurangan terhadap perusahaan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

  1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation), yaitu meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang nyata dan dapat diukur/dihitung (defined value).
  2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement), yaitu meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.
  3. Korupsi (Corruption), merupakan jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Korupsi banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Dalam kasus korpusi, terdapat penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion) (diakses dari http://www.bacaanonline.com/, 30 Mei 2011).

Cybercrime (Dell, 2004) menjadi klasifikasi tambahan dalam kecurangan terhadap perusahaan, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain (diakses dari http://www.bacaanonline.com/, 30 Mei 2011).

Contoh kasus fraud yang terjadi di Indonesia adalah kasus penyalahgunaan wewenang oleh Malinda Dee yang melakukan pembobolan di perusahana City Bank, melakukan penipuan terhadap nasabah yang memiliki deposito di atas Rp 500.000.000,00, dan berhasil menggelapkan uang perusahan senilai lebih kurang 17 Miliar rupiah (diakses dari http://chempornet.com/, 30 Mei 2011). Contoh lain adalah pada tahun 2010, kasus korupsi oleh dua tersangka terhadap Perusahaan Flobamora NTT, yang mengelola dana subsidi bagi KMP Pulau Sabu. Dalam kasus tersebut, didapati kerugian lebih kurang sebesar Rp 900.000.000,00  (diakses dari http://infokorupsi.com/, 30 Mei 2011. Lihat juga di Timorexpress, tertanggal 7 Juli 2010).

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s