ORGANIZATIONAL WHITE COLLAR CRIME

NAMA          : MANSHUR ZIKRI

NPM              : 0906634870

MATA KULIAH ENTERPRISE AND WHITE COLLAR CRIME

 

 

Jika kita berbicara tentang kejahatan organisasi, terlebih dahulu kita harus dapat membedakannya dengan kejahatan terorganisir. Karena umumnya orang sering salah memahami dengan menganggap dua istilah tersebut sebagai istila yang memiliki definisi yang sama. Kejahatan organisasi atau organizational crime adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dilakukan dengan dukungan dan dorongan dari sebuah organisasi formal dan cenderung memiliki tujuan yang setidaknya dapat memajukan tujuan dari organisasi. Sedangkan kejahatan terorganisir atau organized crime lebih kepada kejahatan transnasional, nasional, atau lokal yang dijalankan oleh kelompok penjahat untuk tujuan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ilegal, demi keuntungan materil (dan untuk menyukseskan kejahatan itu mereka mengorganisir kejahatannya).

Ada banyak pakar yang berusaha mendefinisikan organizational white collar crime. Diantaranya adalah Schrager dan Short, yang mendefinisikan organizational crime sebagai tindakan ilegal atau kealpaan dari komisi individu atau sebuah kelompok individu di sebuah organisasi formal yang sah, di mana tindakan itu berada dalam persetujuan atau sesuai dengan tujuan operatif (yang berlaku) dari organisasi, yang memiliki dampak serius dalam hal fisik atau ekonomi bagi karyawan, konsumen atau masyarakat umum (Box, 2003).

Pihak yang melakukan tindakan organizational crime umumnya adalah perusahan-perusahaan besar, baik swasta atau milik pemerintah. Penyimpangan seperti melanggar ketentuan Undang-Undang, pembohongan publik (misalnya melalui iklan), atau melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sering dilakukan oleh badan-badan perusahaan ini untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu contoh organizational crime oleh perusahaan adalah kejahatan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation.

Pada era globalisasi ini, banyak bermunculan perusahaan multinasional, yang secara tidak langsung telah memegang kendali pasar internasional. Multinational Corporations (MNCs) merupakan suatu fenomena baru, seperempat abad belakangan status perusahaan multinasional meningkat menjadi aktor yang dominan dalam serangkaian kunci tren ekonomi, sosial, dan politik dalam skala internasional. Kontrol dari negara tidak lagi berjalan dengan efektif karena kemunculan pasar modal global. Negara-negara di dunia pada umumnya telah bergantung pada perusahaan multinasional tersebut, di mana kekuasaan negara secara tidak langsung tertekan dalam persaingan modal produktif, dan mau tidak mau harus ikut serta dalam proses kompetisi global untuk menarik atau mempertahankan penanaman moda (Gill and Law, 1988: 192, dalam Pearce and Tombs, 2004: 361)

Pemegang modal, terutama dalam bentuk multinasionalnya, semakin memegang keuntungan atas negara, yang beroperasi dalam mode “footloose” (dapat bergerak ke masa saja, karena pasar bebas), dan mampu mendikte syarat-syarat investasi yang akan ditanamkan. Oleh sebab itu, pemerintah terpaksa harus merangkul kebijakan deregulasi, pajak rendah, menurunkan pengeluaran, sehingga menurunkan kemampuan mereka (negara) untuk mempertahankan atau mengembangkan otonomi ekonomi, publik, dan kebijakan sosial (Leys, 2001: 8-37, dalam Pearce and Tombs, 2004: 361).

Kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional ini berpeluang besar untuk terjadinya tindakan kejahatan organisasi. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh World Bank atau Bank Dunia dalam kasus pinjaman dana untuk bencana Tsunami di Aceh (Berita2.com, Februari 2010). Pinjaman tersebut menambah hutang negara Indonesia, di mana bunga dari pinjaman tersebut masuk ke Bank Dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia, secara tidak langsung, harus mengikuti aturan main dari Bank Dunia, bersamaan dengan sistem pengadaan barang dan jasa. Padahal Indonesia sudah memiliki Keppres No. 80, tahun 2003, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Contoh lai dari kejahatan organizational crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara, atau yang biasa disebut sebagai State Crime. State crime sering juga diistilahkan sebagai government crime, dan merupakan bagian dari organizational white collar crime. Kejahatan ini dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan negara atau instansi di dalamnya, dan dalam praktektnya sering melakukan pelanggaran HAM untuk dimensi nasional, dan agresi untuk dimensi internasional.

Organisasi yang melakukan kejahatan ini cenderung didominasi oleh rasionalitas instrumental, mengadopsi apa yang mereka anggap efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kejahatan negara dapat dikenali dengan mengidentifikasi tiga jenis katalis kejahatan, yaitu motivasi, struktur peluang, dan kontrol sosial (Kauzlarich and Kramer 1998: 248, dalam Green and Ward, 2004: 108).

Tanda atau indikasi dari motivasi dilakukannya state crime umumnya dipengaruhi oleh komitmen yang kuat untuk tujuan ideology dari sebuah negara. Contohnya pembantaian yang dilakukan oleh Pemerintah Libya, Moamar Khadafi, untuk mempertahankan kekuasaannya berdasarkan ideology yang dianutnya.

Struktur peluang diartikan sebagai ketersediaan ‘daya’ yang relatif dan daya tarik dari cara yang sah dan tidak sah pada institusi untuk mencapai tujuannya. Hal ini memungkinkan bagi negara untuk menggunakan pengekangan-pengekangan yang ditentukan antara lain oleh sumber daya yang tersedia untuk penindasan dan cara lain memanfaatkan sumber daya untuk menyelesaikan konflik (Brockett 1991). Contohnya adalah pemberontakan yang terjadi di Honduras pada tahun 1980, meskipun menggunakan tenaga dari CIA untuk menghalau para gerilyawan, tidak terjadi pembunuhan yang menyeluruh seperti negara-negara tetangga mereka (Lihat McClintock 1985; Schimer 1998). Hal ini disebabkan Honduras tidak memiliki tentara yang cukup kuat seperti Guatemala dan El Salvador, dan tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenehui tuntutan gerakan petani, kaum gerilyawan tidak merasakan ancaman yang berarti. Honduras tidak memiliki struktur peluang yang cukup (Green and Ward, ibid., 116).

 

Yang ketiga adalah kontrol sosial. Ketakutan yang disebarluaskan oleh negara dapat menjadi cara yang paling efektif untuk memiliki kontrol sosial. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh negara Guatemala (1982-1983) yang memaksa petani untuk mengikuti patrol sipil dan menteror petani lainnya. Negara mewajibkan seperempat dari populasi orang dewasa untuk melakukan patrol tersebut (Yunus 1991: 150). Pasukan yang melakukan patrol sipil sering dipaksa untuk melakukan pembunuhan di desa mereka sendiri. Pada dasarnya, tindakan kekerasan seperti ini terjadi karena ulah negara.

Contoh lain kejahatan organisasi yang dilakukan oleh negara, dalam konteks Indonesia adalah kasus Bank Century. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan Bank Cenury tersebut menumbulkan banyak kerugian, baik oleh pengguna jasa bank maupun masyarakat lainnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Box, Steven. Power, Crime and Mystification. NewYork: Taylor & Francis e-Library, 2003.

Pearce, F. and Tombs, S. Dance Your Anger and Your Joys: Multinational Corporations, Power, Crime. in Sumner, C., The Blackwell Companion to Criminology. Victoria: Blackwell Publishing Ltd, 2004, pp 359-376.

Green, P. and Ward, T. State Crime. London: Pluto Press, 2004.

 

 

 

Author: Manshur Zikri

Penulis

1 thought on “ORGANIZATIONAL WHITE COLLAR CRIME”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s