Good Governance dan Anti Korupsi

NPM                : 0906634870

Mata Kuliah     : Kebijakan Kriminal

 

 

Tata pemerintahan yang baik, good governance, merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan suatu keadaan yang ideal bagi negara. Good governance adalah cara yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk melaksanakan wewenangnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Tata pemerintahan yang buruk akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi suatu negara itu, misalnya pelayanan public yang buruk, iklim investasi yang lemah, dan korupsi. Oleh karena itu, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, good governance sangat perlu diwujudkan oleh pemerintah demi menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut dalam konteks perwujudan good governance pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, agenda yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah mereformasi birokrasi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Reformasi birokrasi sangat perlu untuk direalisasikan mengingat berbagai permasalahan yang telah melanda negeri ini, seperti korupsi dan pelayanan public yang buruk, disebabkan oleh birokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Di dalam kehidupan birokrasi yang ada saat ini, terdapat hal-hal yang membuat situasi menjadi kondusif untuk melakukan penyimpangan. Hal-hal tersebut antara lain adalah kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban, monopoli kekuasaan, dan inefisiensi dalam birokrasi yang bersifat mubazir.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh itu, secara ringkas, dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, antara lain adalah meningkatkan kinerja dari birokrasi sendiri dan memperbaiki tata pelayanan terhadap publik. Birkorasi reformasi yang baik sesungguhnya meliputi tiga hal utama yang patut untuk dibenahi, yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia (SDM). Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Departemen Keuangan merupakan contoh yang layak dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Namun dalam konteks pemerintahan SBY-Boediono, yang direformasi adalah seluruh lembaga atau organisasi yag aktif dalam pemerintahan.

Pertama, dalam aspek kelembagaan atau organisasi,  langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan perbaikan adalah dengan menjadikan semua organisasi atau lembaga yang aktif dalam kegiatan pemerintahan menjadi sebuah lembaga atau organisasi yang mementingkan dan menekankan pada fungsi dan berorientasi kepada pemangku kepentingan. Setiap lembaga dan organisasi harus membentuk unit kepatuhan internal dan membangun pusat pengaduan layanan (complaint center) sehingga kerja dari suatu lembaga atau organisasi tetap dapat dikontrol dan diawasi. Selain itu, lembaga atau organisasi juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari lembaga atau organisasi tersebut.

Kedua, aspek ketatalaksanaan. Terkait dengan aspek yang pertama, patokan tata cara pelaksanaan dari lembaga-lembaga tersebut adalah harus sederhana dan transparan, efisien dan efektif, akuntabel, serta memuat janji layanan, seperti persyaratan, biaya, dan waktu. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang harus dilakukan adalah membangun sistem kontrol (built in control system), menerapkan sistem pemebritaan atau laporan yang  otomatis dan terintegrasi (automatic and integrated reporting system). selain itu juga dibutuhkan fasilitas dan pemberlakuan UU keterbukaan informasi untuk memastikan adiministrasi lebih transparan, serta menerapkan manajemen resiko dan pemantauan kerja melalui indikator kinerja utama.

Ketiga, aspek manajemen SDM. Beberapa poin yang harus diperhatikan demi mendapatkan sumber daya manusia yang baik lagi bersih antara lain adalah basis kompetensi, penerapan kode etik dan majelis kode etik, dan penerapan indikator kinerja utama pada masing-masing SDM. Perbaikan sistem birokrasi dalam suatu lembaga, dalam aspek SDM ini, perlu juga diperhatikan persoalan gaji. Meningkatkan jumlah gaji harus dibarengi dengan perbaikan rekrutmen, promosi, penempatan jabatan, serta pelatihan dan pendidikan yang baik demi mendapatkan SDM yang berkualitas dan dapat memberikan hasil yang baik.

Setelah melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mentata kehidupan  di segala area utama dalam pemerintahan demi memaksimalkan tta pemerintahan yang baik tersebut. Pemberantasan korupsi lebih baik diprioritaskan di area-area yang rawan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memperbaiki serta memberantas segala penyimpangan di sistem peradilan (hakim, jaksa, dan polisi) juga penting untuk langkah dan prakarsa anti korupsi berikutnya. Pengawasan dan pencegahan eksploitasi alam yang berlebihan dan pengrusakan lingkungan juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah agar tidak menjadi lahan yang subur bagi tindakan penyimpangan seperti korupsi.

Dengan diwujudkannya tata pemerintahan yang baik atau good governance diharapkan dapat menyelesaikan segala akar permasalahan di bangsa ini serta mencegahnya kembali menjadi masalah yang meresahkan seluruh rakyat Indonesia.

 

Advertisements

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s