Gerakan Perdamaian Baku Bae Maluku

Konflik di Maluku yang terjadi pada bulan Agustus, 1999, pada mulanya dipicu oleh konflik yang terjadi di Ambon, pada tanggal 19 Januari, 1999, yaitu peristiwa Idul Fitri Berdarah, di mana terjadinya pembakaran terhadap Masjid Al-Fatah Ambon. Konflik ini terjadi secara terbuka sehingga menimbulkan banyak korban. Konflik yang berlangsung hingga bulan Desember, 2000, ini mengakibatkan tewasnya 8000 sampai 9000 orang yang umumnya adalah warga asli di daerah tersebut.

Konflik yang dipolitisasi oleh beberapa oknum menjadi konflik agama ini kemudian menyebar hingga ke Maluku Utara. Konflik pertama terjadi pada bulan Agustus, 2009, yaitu pertikaian antara Suku Kao, penduduk asli, dengan Suku Makkian, kaum pendatang. Konflik ini terus berlanjut dan terulang lagi pada bulan Maret, 2000. Konflik kali ini merupakan imbas dari konflik yang terjadi di Maluku Tengah. Konflik yang terjadi berupa serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Kristen terhadap desa Muslim di Gahoku, Toguliwa, Gurua, Kampung Baru, Gamsungi, Lauri, dan Popilo yang berada di Kecamatan Tobelo, serta desa Mamuya di kecamatan Galela. Dalam konflik ini, tercatat kurang lebih 800 orang yang menjadi korban, di mana 200 orang diantaranya meninggal karena terbakar hidup-hidup di Masjid Baiturrachman di Desa Popilo. Di Desa Duma Kecamatan Galela juga terjadi konflik pada bulan Juni, 2000, serangan dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam terhadap masyarakat di Desa Duma yang mayoritas beragama Kristen. Menurut data, sedikitnya tercatat 215 orang meninggal dan kurang dari 500 orang dinyatakan hilang saat mengungsi menggunakan Kapal Nusa Bahari.[1]

Banyak dari masyarakat yang menganggap konflik terjadi disebabkan oleh pertikaian antara pemeluk Agama Kristen dengan pemeluk Agama Islam. Namun pada pertemuan para pemuka agama di Bogor, bulan Juli 2001, sejumlah tokoh agama Islam, Kristen dan Katolik mengambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik antaragama, melainkan konflik yang melibatkan kelomok umat beragama. Simbol agama dieksploitasi dan dipolitisasi oleh para elite kekerasan sehingga menimbulkan suasana eksplosif dan tidak aman pada masyarakat Maluku.[2]

Masyarakt Maluku yang telah jenuh dengan kekerasan mulai mencari solusi untuk menuju perdamaian. Inisiatif masyarakat ini kemudian terhimpun dalam suatu gerakan bernama Gerakan Perdamaian Baku Bae, yang diprakarsai aktivis organisasi nonpemerintah Ichsan Malik. Nama Baku Bae sendiri adalah sebuah dialek orang Maluku yang dipakai untuk menunjukan aktifitas berbaikan antara dua pihak yang sebelumnya terlibat perkelahian (Baku Mara). Aksi dan langkah yang dilakukan oleh Ichsan Malik adalah mengadakan pertemuan dengan sejumlah aktivis Komando Jihad di Kaliurang, Yogyakarta, dengan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan oleh kalangan aktivis NGO di kelompok pemeluk agama Kristen yang diwadahi oleh Yayasan Hualopu dan kelompok pemeluk agama Islam yang tergabung dalam Inovasi Group, yang kemudian membentuk panitia bersama untuk Baku Bae Maluku.[3]

Usaha dari gerakan Baku Bae ini terus berlanjut pada pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh 12 tokoh dari kelompok masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen Maluku. Lalu dilanjutkan lagi pada pertemuan Bali, yang diikuti oleh  40 tokoh dari kelompok Muslim maupun Kristen. Pada pertemuan ketiga, yang diadakan di Yogyakarta, melibatkan 80 orang dari kedua kelompok dengan melibatkan para korban, pemuka agama, tokoh adat, para kapitan perang, dan tokoh-tokoh intelektual, menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan zona-zona netral untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dua zona netral yang ditetapkan adalah daerah Nania dengan melibatkan Komunitas Baguala-Passo (Kristen) dan Komunitas Jazirah Leihitu (Muslim), dan daerah Pule dengan melibatkan masyarakat kota di sekitar kawasan Pohon Puleh, Ambon. Gerakan Baku Bae juga melakukan kegiatan persiapan penegakan hukum, diantaranya dengan membentuk tim investigasi independen untuk mencari dan membongkar akar masalah konflik Maluku. Selain pembentukan tim independen tersebut, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik di Maluku. Menurut Pendeta Piet Manoppo, salah seorang yang aktif dalam gerakan Baku Bae, inisiatif yang diambil oleh gerakan perdamaian ini antara lain adalah meyakinkan umat beragama (Kristen) bahwa ada simpul-simpul alternatif yang dapat dilakukan untuk bergerak menuju rekonsiliasi. [4]

Berdasarkan kronologis konflik yang terjadi di Maluku, bisa diambil pengertian bahwa suatu konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam elemen masyarakat disebabkan oleh latar belakang sosial budaya, pengetahuan, keyakinan, norma dan nilai yang dianut. Pengaruh etnosentrisme menyebabkan persepsi yang keliru dan menumbuhkan semangat kesukuan atau keagamaan sehingga banyak individu yang mencintai kelompok masing-masing dengan berlebihan dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah atau patut disalahkan. Setiap etnik, ras, golongan atau pemeluk agama tertentu terikat “Folkways” yang mengatur hubungan atau komunikasi antarbudaya intraetnik maupun antaretnik. Keterikatan intraetnik atas nilai-nilai budaya dalam suatu kelompok ini mengakibatkan semakin kuatnya rasa “In Group” yang berhadapan dengan “Out Group” sehingga menyebabkan disintegrasi sosial antaretnik.[5]

Konflik antaretnik atau agama yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia disebabkan oleh rapuhnya persatuan dan kesatuan warga masyrakat. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya kepentingan konspirasi kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepentingan ini dilatarbelakangi tujuan politik dan ekonomi. [6] Konflik yang awalnya hanyalah masalah sepele, contohnya di Ambon dan Maluku, menjadi konflik besar dan lahan terjadinya kekerasan disebabkan ulah para elit atau golongan tertentu yang memanfaatkan situasi dengan mengembar-gemborkan masalah agama.

Usaha yang digagas oleh Gerakan Perdamaian Baku Bae ini sangat diperlukan, mengingat konflik antar etnis merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya disintegrasi. Satu-satunya cara hanyalah menumbuhkan integrasi sosial di masyarakat Maluku untuk meredakan pertikaian antar umat beragama.

Integrasi sosial adalah sebuah langkah untuk mencapai tujuan yang menyiratkan hak yang sama dan setara pada setiap manusia. Dalam masalah ini, integrasi memiliki pengertian sebagai suatu langkah untuk mewujudkan pengendalian akan konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, juga menyatukan semua unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya antaretnik, mengubah hubungan dan stereotip, mempererat jarak sosial, dan menghilangkan sikap diskriminasi antaretnik.[7]

Usaha untuk meredakan konflik dan menumbuhkembangkan integrasi sosial di wilayah konflik akan sulit dicapai apabila syarat-syarat dari integrasi sosial tidak terpenuhi. Syarat untuk berhasilnya suatu proses integrasi sosial tersebut antara lain adalah adanya perasaan saling mengisi kebutuhan dan saling ketergantungan antara tiap warga masyarakat. Selain itu, dalam masyarakat juga harus tercapai suatu konsensus atau kesepakatan mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku cukup lama dan konsisten. Karena itu, dibutuhkan langkah untuk mensosialisasikan sikap toleransi serta membuka kesempatan bagi setiap warga untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bersama agar dapat menentukan persamaan visi dan misi yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat.[8]

Manshur Zikri


[1] Mantri Karno Diharjo, SUMBER-SUMBER KONFLIK DI MALUKU UTARA (1999-2004)”, tidak tercantum tanggal. Diakses dari http://mantrikarno.wordpress.com/2008/06/25/sumber-sumber-konflik-di-maluku-utara-1999-2004/#_ftn1, pada tanggal 10 Mei, 2010, pukul 07:11 PM

[2] Bambang Wisudo, Konflik Maluku: “Ini Bukan Perang Agama”, September 2001. Ambon Berdarah On-line, diakses dari http://www.oocities.com/baguala67/kompas100901a.htm?201010, pada tanggal 10 Mei 2010, pukul 07: 38 PM.

[3] Bambang Wisudo, “Gerakan Baku Bae Maluku Perlawanan terhadap Penganjur Perang”, September 2001. Ambon Berdarah On-line, diakses dari http://hardnosekate.goodot.co.cc/baguala67/kompas100901b.htm, pada tanggal 10 Mei 2010, pukul 07: 52 PM

[4] Ibid.

[5] Suwardi Lubis, “Integrasi Sosial dan Komunikasi Antar Budaya (Studi Kasus di Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara)”, 1998., hlm.2

[6] Rusmin Tumanggor, Jaenal Aripin dan Imam Soeyoeti, “Dinamikan Konflik Etnisdan Agama Di Lima Wilayah Konflik Indonesia”, tidak terterat tahun. Diakses dari http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/PDF/rusmin.pdf, pada tanggal 10 Mei 2010, pukul 09:09 PM.

[7] Suwardi Lubis, op. cit., hlm.2

[8] Diakses dari http://sosiologipendidikan.blogspot.com/2009/03/integrasi-sosial.html, pada tanggal 10 Mei 2010, pukul 09:18 PM.

Author: Manshur Zikri

Penulis

4 thoughts on “Gerakan Perdamaian Baku Bae Maluku”

  1. persatuan dan kesatuan di negeri kita ini telah memudar, perlu upaya keras untuk menumbuhkannya lagi.kita semua mesti belajar, belajar men ghargai tentunya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s