UU BHP dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik

Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) telah menjadi perdebatan berbagai kalangan di masyarakat. Dari tukang sayur yang memikirkan pendidikan anaknya, mahasiswa, para pemikir dan kaum intelektual negeri, hingga para kaum elite dan pejabat-pejabat Negara yang duduk di kursi pemerintahan. Pro-kontra dari kalangan yang mendukung dan menolak rancangan kebijakan tersebut memicu berbagai diskusi untuk membahas tujuan dan dampak  yang akan dihasilkan oleh UU tersebut. Bahkan setelah UU ini disahkan pada tanggal  17 Desember 2008, perdebatan diantara dua kubu tetap terus berlanjut.

Pihak yang optimis dengan kebijkan UU BHP menganggap bahwa dengan memberikan hak otonomi kepada institusi pendidikan akan memberikan peluang kepada setiap institusi untuk membangun dan mengatur lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan dan meningkatkan eksistensi sebagai lembaga pendidikan level dunia. Sementara itu, pihak yang kontra, seperti mahasiswa, orang tua murid dan para pengamat pendidikan, yang tidak menyetujui kebijakan ini menganggap bahwa dengan memposisikan institusi sebagai Badan Hukum Pendidikan berarti melanggar amanah UUD 1945, mempersempit akses semua masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, serta memupuskan harapan dan kesempatan anak-anak cerdas dari kalangan bawah karena mahalnya biaya pendidikan.[1]

Pada pengujung bulan Maret lalu, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini memberikan harapan baru kepada masyarakat bahwa biaya kuliah bisa menjadi murah kembali. Putusan ini disebabkan karena Mahkamah tidak setuju dengan penyeragaman bentuk institusi pendidikan menjadi badan hukum pendidikan seperti yang diatur dalam UU BHP. Menurut Mahkamah Konstitusi, masih ada lebih dari seribu perguruan tinggi di Indonesia yang belum siap dengan UU tersebut. Apabila penyeragaman ini tetap dilaksanakan, perguruan tinggi yang tidak siap itu akan mati karena tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Padahal, banyak dari lembaga pendidikan negeri yang mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas mereka sebagai institusi pendidikan yang berkualitas.[2]

Yang menjadi pertanyaan, apa yang salah dengan kebijakan UU BHP? Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU BHP tentunya berdasarkan pertimbangan tentang dampak yang akan dihasilkannya. Selain isi dari UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan yang ada di dalam UU BHP juga memberikan dampak yang bersebarangan dengan dua teori dalam ilmu sosiologi. Kekeliruan dalam UU BHP ini dapat dijelaskan dalam sudut pandang analisis teori struktural fungsional dan teori konflik.

Teori struktural fungsional merujuk kepada teori biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang memiliki organ-organ dengan fungsi berbeda namun saling mempengaruhi dan ketergantungan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Teori struktural fungsional menurut Talcot Parson berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari sekumpulan subsistem yang memiliki diferensiasi secara struktur dan fungsi. Masing-masing subsistem ini memiliki fungsi sendiri yang dapat mempengaruhi fungsi subsistem yang lainnya. Menurut Parson, ada empat komponen penting dalam teori struktural fungsional, yaitu Adaptation, Goal Atainment, Integration, dan Latency (AGIL).  Adaptation (adaptasi) berarti bahwa sebuah sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Goal Atainment (pencapaian) berarti bahwa sebuah sistem harus memiliki kejelasan maksud dan dapat mengidentifikasi tujuannya. Integrastion (integrasi) berarti bahwa sebuah sistem harus mampu mengatur hubungan masing-masing komponen agar dapat berkerja dengan sinergis. Latency (laten) mengandung arti bahwa sebuah sistem memiliki kemampuan untuk memelihara pola yang dimilikinya.[3]

Dari penjelasan teori di atas, bisa kita lihat bahwa sebuah sistem harus memiliki tujuan yang jelas (kejelasan maksud). Isi dari UU BHP sangat bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa pencerdasan masyarakat (mencerdaskan kehidupan bangsa) adalah salah satu tujuan utama dari bangsa Indonesia. Dengan adanya UU BHP, tujuan ini jelas terhambat. Karena mahalnya biaya pendidikan, masyarakat kalangan bawah tidak dapat memperluas akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan hal ini akan membunuh talenta anak-anak cerdas yang berpotensi untuk memajukan negeri. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu UU BHP memiliki kelemahan dalam aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan undang-undang lain.[4]

Dalam teori konflik yang digagas oleh Marx, hal yang paling ditegaskan adalah kesetaraan dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh rakyat, dan harus diatur oleh Negara. Marx saat itu melihat bahwa adanya pertentangan antara kaum borjuis dengan buruh menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat kalangan bawah dan miskin (buruh) tidak mendapatkan hak yang sama dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan penghidupan.

UU BHP jelas menutup kemungkinan rakyat bawah untuk mendapat hak pendidikan. Dalam pendangan Marx, privatisasi pendidikan sama halnya dengan memberikan kuasa kepada kalangan tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan (komersialisasli pendidikan). Dalam UU BHP, secara tersirat mengindikasikan bahwa pemerintah lepas tangan terhadap pendidikan di negeri ini dan menyerahkannya ke tangan pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha (dalam kedok Badan Hukum Pendidikan) ini nantinya akan memeras masyarakat (terutama mahasiswa) untuk menggalang dana agar dapat meningkatkan kualitas lembaga mereka. Akibatnya, hanya orang-orang kaya lah yang bisa masuk perguruan tinggi karena mereka sanggup membayar uang pendidikan yang sangat mahal. Di sini, Marx melihat bahwa penguasaan pendidikan oleh institusi-institusi yang menjerat leher rakyat miskin adalah salah satu penyebab ketidaksetaraan dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa untuk menghancurkan tembok pembatas antara kaum buruh (miskin) dengan borjuis (kaya) maka pendidikan harus dipegang oleh suatu lembaga diktator (negara) yang dapat menjamin semua kelas dalam masyarakat untuk mengakses pendidikan: pendidikan adalah milik Negara, pendidikan adalah milik rakyat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu diapresiasi. Memberikan hak otonomi kepada setiap lembaga pendidikan adalah langkah yang baik untuk memajukan kredibilitas masing-masing institusi pendidikan, tetapi bukan berarti membuka peluang untuk mengkomersilkan pendidikan sebagai barang yang bisa dibeli dengan uang. Seyogyanya Pemerintah memberikan kontrol terhadap kebijakan setiap lembaga pendidikan dalam membuat peraturan dan ketentuan tentang pungutan uang sekolah (biaya operasional). Pemerintah harus membuat payung hukum baru untuk mengakomodasi perkembangan institusi pendidikan negeri yang memiliki kondisi beragam.

Oleh Manshur Zikri, 0906634870


[1] Mustafa Silalahi, Anton William, Sudrajat, “Kuliah Murah Cuma Mimpi”, Koran Tempo edisi Minggu, 11 April 2010, hlm.A6-A7.

[2] Ibid.

[3] Slamet Widodo, “Perspektif Teori tentang Perubahan Sosial; Struktural Fungsional dan Psikologi Sosial”, Learning of Slamet Widodo, diakses dari http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/perspektif-teori-tentang-perubahan-sosial-struktural-fungsional-dan-psikologi-sosial/, pada tanggal 14 April 2010, pukul 08:00 PM

[4] Mustafa Silalahi, Anton William, Sudrajat, op.cit., hlm.A6

Author: Manshur Zikri

Penulis

5 thoughts on “UU BHP dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s