PRIVATISASI AIR MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

Oleh Manshur Zikri, 0906634870

Pelanggaran HAM telah menjadi masalah tersendiri yang penting untuk dipelajari. Karena adanya pengakuan bahwa pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan, serta anggapan bahwa HAM adalah sesuatu yang harus dilindungi, banyak peraturan dan perundang-undangan yang dirancang untuk menegakkan hukum yang dapat melindungi HAM, khususnya di Indonesia. Akan tetapi, beberapa dari peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan malah memberikan dampak terhadap pelanggaran HAM itu sendiri. Salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yang memberikan ruang untuk terlaksananya agenda privatisasi air dan komersialisasi air di Indonesia.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama untuk hidup. Oleh karena itu, setiap manusia juga memiliki hak atas apa-apa yang berkaitan dengan kelangsungan hidup.  Mengakui air sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dapat diindikasikan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah air sebagai kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah adanya perlindungan kepada setiap orang untuk mengakses atau mendapatkan air.[1] Air juga telah diakui oleh dunia sebagai sesuatu yang penting bagi hidup manusia sehingga air menjadi hak dasar bagi manusia itu. Pengakuan ini diteguhkan dalam Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh PBB pada bulan November tahun 2001. Hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan air. Sebut saja minum, sebagai salah satu aktivitas yang selalu dilakukan setiap individu setiap harinya. Atau bahkan pasokan listrik ke daeah-daerah di dunia juga tidak lepas dari peran air itu sendiri.

Di Negara Indonesia, air juga diakui sebagai Hak Asasi Manusia. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini mengandung makna bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak rakyat agar semuanya dapat mengkases sumber air serta memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol para investor asing atau perusahaan swasta yang berusaha mengeksploitasi sumber-sumber air di Indonesia karena apa yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Namun, diberlakukannya UU tentang Sumber Daya Air, menyebabkan perlindungan terhadap hak masyarakat (terutama masyarakat miskin) untuk tetap dapat mengakses air dengan mudah menjadi hilang. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan makna dari pasal 33 ayat 2, UUD 1945 tersebut. UU tentang Sumber Daya Air memberikan peluang kepada para pengusaha swasta (baik berupa badan usaha maupun individu) untuk dapat menguasai sektor penyediaan air. Selain itu, mereka juga dapat menguasai sumber-sumber air, seperti air tanah, air permukaan, dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Indonesia. Jaminan masyarakat untuk tetap dapat mengakses air adalah ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu siapa yang sanggup membeli atau menjual air.[2]

Privatisasi air adalah suatu langka yang ditempuh oleh para penggiat kapitalis global dengan melakukan investasi besar-besaran agar dapat menguasai sumber-sumber air di negeri Nusantara ini. Dengan privatisasi air ini, penyediaan pasokan air bersih di daerah perkotaan dan di desa-desa dikuasai oleh pihak swasta. Masyarakat yang membutuhkan air terpaksa harus membeli air dalam bentuk kemasan botol atau galon karena tidak lagi memiliki akses ke sumber airnya langsung. Pola-pola seperti ini semakin memperjelas bahwa gencarnya usaha para penggiat kapitalis untuk terus melakukan penjajahan secara halus di negeri kita. Perlu diingat bahwa privatisasi air menjadi salah satu syarat dari World Bank agar dana pinjaman program WATSAL dapat dicairkan. Sama halnya dengan masa penjajahan Belanda, yang melakukan berbagai cara untuk meluluhkan hati para raja agar bisa menguasai asset-aset penting di negeri ini, pada masa sekarang para kapitalis juga melakukan berbagai cara (rayuan) agar pintu untuk menguasai negara-negara berkembang terbuka dengan lebar. Di Negara Indonesia sendiri, privatisasi air ini benar-benar menjadi ancaman yang serius bagi rakyat. Rakyat miskin yang tidak memiliki uang tidak akan dapat mengakses air karena harganya yang terus naik. Salah satu contohnya adalah ketika Pemerintah Daerah Jawa Barat memberlakukan Peraturan Daerah tentang irigasi, yaitu penerapan sistem cost recovery, dimana para petani harus mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu untuk pemulihan saluran irigasi. Tentu hal ini menyebabkan sector pertanian menjadi semakin mahal bagi para petani itu sendiri.[3]

Privatisasi air dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM karena memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah terjadinya depedensi ekonomi, dimana ketergantungan masyarakat kepada pihak swasta yang menguasai sumber-sumber air semakin tinggi. Badan usaha yang dapat berkuasa dalam komersialisasi air hanyalah badan usaha yang mampu berinvestai dengan padat modal dan memiliki teknologi yang canggih. Hal ini menyebabkan terjadinya monopoli dan oligopoli penyediaan air minum dan penetapan harga jual beli air. Setelah terjadinya depedensi, dampak lain akan segera muncul, yaitu adanya eksploitasi tarif dengan layanan marginal, perluasan distribusi yang minimum dan sulit dikontrol. Pada perkembangan selanjutnya, karena pendistribusian dikuasai oleh perusahaan swasta, tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan akses terhadap sumber air sehingga harus bergantung kepada pasokan air dari badan-badan usaha yang menetapkan harga jual dengan tarif yang sangat tinggi. Badan usaha dan para investor yang memiliki modal besar, teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang sangat memadai, rata-rata berasal dari luar negeri. Hal ini menyebabkan badan usaha dan investor dalam negeri tidak memiliki banyak peran dalam penguasaan pasokan air karena kalah bersaing dengan badan usaha dan investor luar negeri. Oleh karena itu, investor aisng memiliki kontrol yang dominan terhadap mekanisme pasar dalam menentukan harga air. Dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang terus bertambah dan tidak adanya barang substitusi air, menyebabkan swasta penyedia air minum dapat menentukan harga semaunya tanpa memperhitungkan penderitaan rakyat miskin. Monopoli oleh pihak asing ini akhirnya menyebabkan Indonesia semakin terpuruk secara ekonomi, sosial dan politik. [4]

Penjelasan di atas menjadi faktor penguat bahwa privatisasi air adalah langkah yang dapat membelenggu kemerdekaan rakyat untuk dapat bertahan hidup dan menjalankan kesehariannya dengan tentram. Banyak dari kita sekarang yang tanpa sadar telah berada dalam kunkungan gerakan hitam para kapitalis. Rata-rata masyarakat di kota-kota yang bergerak secara dinamis dengan mobilisasi tinggi menetapkan air kemasan botol atau galon sebagai salah satu kebutuhan pokoknya. Tanpa sadar, kita sendiri telah membantu usaha para penjajah kontemporer untuk terus melanjutkan usahanya dalam menguasai mekanisme pasar di negeri ini. Coba bayangkan, apabila tarif air kemasan botol dan gallon terus naik, masyarakat dengan ekonomi rendah tidak akan bisa mendapatkan air karena pemerintah pun tidak memperlihatkan langkah yang signifikan dalam penanganan permasalahan ini. Malahan pemerintah meberlakukan UU yang membuka peluang besar utuk terjadinya aksi privatisasi air dan komersialisasi air.

Privatisasi dan komersialisasi air jelas melanggar UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan perbaikan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Apabila perlu, UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air harus dihapuskan untuk menutup kemungkinan penguasaan air dan sumbernya oleh pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri.


[1] Adhiyul, “Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia”, docstoc, diakses dari http://www.docstoc.com/docs/17584234/HAK-ATAS-AIR-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA, pada tanggal 12 April 2010, pukul 01:06 AM

[2] Sumber diambil dari media online, yaitu website WALHI, diakses dari http://www.walhi.or.id/in/kampanye/air-dan-pangan/, pada tanggal 12 April 2010 pukul 01:31 AM

[3] Ibid.

[4] Gatot Iriyanto, “Dampak Privatisasi Air Minum” dimuat pada surat kabar Kompas, tanggal 19 Februari 2004.

Author: Manshur Zikri

Penulis

3 thoughts on “PRIVATISASI AIR MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s