Perubahan Komposisi Etnik dan Kekuatan Konflik di Kepulauan Riau

Oleh Manshur Zikri, 0906634870

Judul Asli             :  Changing Ethnic Composition and Potential Violent Conflict in Riau Archipelago, Indonesia: An Early Warning Signal

Pengarang           :  Aris Ananta, Ph.D.

Data Publikasi     :  Population Review, Volume 45, Number 1, 2006

Latar belakang diangkatnya masalah ini merujuk kepada penjelasan Bookman (2002), yang mengatakan bahwa etnis bisa dikaitkan dengan pendistribusian (ekonomi) sumber daya (kebutuhan) kepada masyarakat. Banyak kelompok etnis tertentu yang secara tidak langsung mempunyai kekuatan dalam memanipulasi kekuasaan politik. Ukuran etnis sangat penting dalam penentuan distribusi sumber daya langka, yang kemudian dapat memicu kolusi. Selain itu, masalah tentang migrasi juga menjadi pemicu munculnya masalah antar etnis. Adanya pergerakan dari kaum pendatang ini, yang terdiri dari etnis dan agama yang berbeda-beda, menyebabkan adanya perubahan komposisi etnis dan agama di suatu daerah yang didatangi. Kaum pendatang biasanya berpeluang besar untuk memenangi persaingan hidup dan juga mempunyai kemampuan yang lebih dominan dalam kompetisi pendistribusian sumber daya. Oleh karena itu, kecemburuan sosial menjadi meningkat dan kekerasan konflik mudah terjadi.

Artikel Aris Ananta ini menyajikan serta menjelaskan permasalahan etnis dan kelompok agama di Kepulauan Riau. Analisa data berdasarkan pada data sensus penduduk pada tahuan 2000. Data kemudian digunakan untuk menjelaskan tingkat ekonomi sosial dalam masalah pendidikan, sektor pekerjaan, status pekerja, dan pengangguran, yang merujuk pada ruang lingkup pembahasan etnis dan agama.

Kemunculan Demokrasi dan Otonomi Daerah

Di tahun 1999, yaitu masa Reformasi, ada dua langkah kritis terhadap masyarakat demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah Pemilu yang demokratis, yang dilaksanakan oleh Presiden Habibie. Kemudian pada tahun 2004, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden pertama yang dipilih secara langusung. Kemudian antara tahun 2005-2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Yang kedua adalah kebijakan Otonomi Daerah yang dicanangkan oleh Presiden Habibie, UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, yang dilaksanakan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Karena kebijakan ini masing-masing daerah mendapat pembagian penghasilan sumber daya yang lebih baik. Masing-masing daerah tersebut memiliki wewenang sendiri untuk mengatur dan membangun daerahnya. Namun, hal ini menjadi buruk ketika kebijakan otonomi daerah dihubungkan dengan permasalah Putra Daerah, etnisitas, dan agama, karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan serta kestabilitasan politik dalam negeri.

Beberapa Kasus Konflik di Indonesia

Contoh konflik yang ada di Indonesia antara lain adalah konflik antara Suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Kaum pendatang, Madura, memiliki konflik dengan penduduk asli, Dayak, disebabkan oleh adanya perbedaan karakter. Selain itu ada juga konflik agama terjadi di Maluku, antara Muslim dan Kristen. Menurut analisa Klinken (2006), pertikaian antara Muslim dan Kristen ini disebabkan oleh kecemburuan antar satu agama kepada agama yang lain. Kaum Muslim menganggap kaum Kristen, yang merupakan penduduk asli, mendapatkan pekerjaan dengan mudah karena adanya hubungan pertalian darah, bukan karena kemampuan mereka. Sedangkan kaum Kristen menganggap kaum Muslim, yang merupakan kaum pendatang, telah mengambil lapangan pekerjaan orang-orang penduduk asli di Maluku.

Muslim-Melayu, Etnis, dan Kelompok Agama di Kepulauan Riau

Pokok persoalan Putra Daerah menjadi hal penting di Kepulaun Riau. Di provinsi ini, seorang melayu pada hakekatnya berhubungan dengan alam melayu, yang berdasarkan kepada pertalian darah. Anggota ningrat (kaum aristokrasi) mengklaim diri mereka sebagai “orang melayu yang sebenarnya”. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai hak atas tanah yang diwariskan oleh nenek moyang. Pekerjaan, jabatan dan kedudukan, serta peluang usaha lebih diutamakan kepada generasi asli melayu. Oleh karena itu Kepri, yang memisahkan diri dari Provinsi Riau, berharap dapat melaksanakan impian kaum aristokrasi untuk membentuk “provinsi melayu” yang murni.

Persentasi kaum pendatang terbesar di Kepulauan Riau adalah kelompok agama Protestan dan etnis Batak, sementara Budha, Cina, dan Melayu adalah persentase terkecil. Karena pendatang sering memiliki kekuatan untuk mendominasi, mereka lebih berpeluang untuk meraih kesuksesan di bidang ekonomi dan politik. Protestan dan Batak adalah pemilik tingkat ekonomi-sosial tertinggi sementara Budha, Melayu, dan Cina berada di tingkat yang lebih rendah. Persentase yang relatif lebih tinggi, yang dimiliki oleh kaum pendatang ini, meningkatkan kecemburuan orang melayu sebagai Putra Daerah dan kekhawatiran akan tersisihkannya mereka oleh orang-orang non-Muslim dan non-Melayu. Oleh karena itu, orang Melayu ingin memperkuat peran dan hak mereka sebagai putra daerah di tanah mereka sendiri, Provinsi Kepulauan Riau.

Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengangguran pada Etnisitas dan Agama di Kepulauan Riau

Dalam masalah pendidikan, Etnis Cina dan kelompok agama Budha menempati tingkat ekonomi-sosial terendah di Kepualan Riau. Sebaliknya, Etnis Batak dan kelompok agama Protestan menempati posisi teratas. Sementara itu, etnis lain dan kelompok agama lain berada di antaranya.

Berdasarkan data (tabel) dalam artikel Aris Ananta, di sektor pekerjaan (di sektor formal dan non-formal), etnis Batak menempati posisi tertinggi dalan tingkat ekonomi-sosial, diiktui oleh etnis Minang. Dalam kelompok agama, agama Protestan menempati posisi pertama yang diikuti oleh kelompok agama Katolik. Sedangkan yang menempati strata terendah ditempati oleh etnis Cina dan Melayu dalam kelompok etnis, oleh Hindu dan Budha dalam kelompok agama.

Etnis Melayu menempati nilai tertinggi sebagai kelompok yang tidak bekerja (unemployment), posisi kedua ditempati oleh etnis Batak. Sementara itu etnis Cina adalah kelompok yang paling sedikit anggotanya yang tidak memiliki pekerjaan. Kelompok agama Islam menempati posisi tertinggi dalam kategori “tidak bekerja”, diikuti oleh kelompok agama Protestan. Sementara itu agama Hindu menjadi kelompok yang anggotanya paling sedikit berstatus “tidak bekerja”.

Kesimpulan

Masuknya kaum pendatang ke dalam provinsi Kepulauan Riau menyebabkan perubahan komposisi masing-masing etnis dan agama, serta perubahan sistem pendistribusian sumber daya ekonomi dan politik yang merugikan orang Melayu. Hal ini juga dibarengi oleh perubahan komposisi populasi pada tingkat/strata ekonomi-sosial, khususnya bila diukur dari sudut pendidikan dan pekerjaan: kaum pendatang, yaitu etnis Batak dan kelompok agama Protestan dan Katolik,  menempati posisi atas dalam strata ekonomi-sosial, sedangkan penduduk asli, yaitu etnis Melayu dan Cina seta kelompok agama Budha dan Hindu, menempati strata/tingkat ekonomi-sosial terendah.

Perubahan komposisi ini bisa menjadi sinyal dini bahwa kekerasan konflik bisa terjadi di Kepulauan Riau. Secara politis, sentimen orang Melayu akan menjadi masalah terpendam (latent issue). Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Republik Indonesia untuk mengurangi atau menghilangkan sisi negatif dari perbedaan etnis dan sebaliknya mengoptimalkan peluang dari munculnya heterogenitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pembuat kebijakan hendaknya memprioritaskan keharmonisan antar etnis dan kelompok agama dalam provinsi tersebut.

Advertisements

Author: Manshur Zikri

Penulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s