DEBAT KASUS

REVIEW DEBAT KASUS

PERDA TIBUM DKI JAKARTA

PASAL TENTANG KEBERADAAN PENGEMIS

Oleh : Manshur Zikri, 0906634870

 

catatan: gambar-gambar yang dimuat dalam tulisan ini didapatkan (diambil secara acak) dari google images.

Salah satu pasal Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum (Tibum) DKI Jakarta adalah larangan terhadap masyarakat memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis (gepeng). Apalagi sanksinya tercantum angka denda sebesar Rp20 juta atau kurungan maksimal 60 hari bagi pemberi sedekah.

Masalah ini diangkat dalam forum diskusi pro dan kontra yang diikuti oleh MABA Kriminologi 2009 dalam kegiatan MABIM di gedung Miriam Budiarjo Resorce Center FISIP UI. Dalam debat diskusi ini, mahasiswa dituntut untuk menyampaikan argumen dan opini mengenai Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum, dipandang dari sudut masalah sosial dan kriminologi. Selain itu, mahasiswa juga diharapakn untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diperdebatkan.

Kelompok Pro.

Kelompok yang mendukung Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum ini memiliki beberapa alasan. Dan sebagian besar dari alasan yang disampaikan itu merujuk pada sikap objektif dalam memandang Perda itu sendiri.

Alasan pertama ialah bahwa para pengemis dan gelandangan yang berserakan di ibu kota tentunya mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota. Dan dengan adanya Perda ini, diharapkan keberadaan para gelandangan itu dapat berkurang atau setidaknya dapat dikontrol. Selain itu, menurut kelompok pro, tujuan dari pemerintah membuat Perda ini adalah juga untuk menindak oknum-oknum yang memanfaatkan kaum pengemis dan gelandangan tersebut. Dan dengan sendirinya hal ini secara tidak langsung juga mengurangi tindak kejahatan dan kriminalitas di masyarakat.

Disamping itu, pihak pro juga melihat dari kebiasaan para pengemis dan gelandangan yang secara umum sudah terbiasa dengan hidup meminta-minta (pemalas), dengan kata lain permasalahan tentang mental orang Indonesia yang kurang memiliki etos kerja. Banyak para pengemis yang berada dalam usia produktif, tapi menjadi pengangguran dan bahkan rela menjadi pengemis di jalanan. Hal ini menambah alasan dukungan terhadap Perda itu, yaitu bahwa dengan diberlakukannya Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum, khususnya tentang kerbeadaan para pengemis, pemerintah sesungguhnya memfasilitasi pengemis untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kaum pro percaya bahwa dengan Perda ini akan menjadi motivasi untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia.

Kelompok Kontra

Alasan utama tidak setujunya kelompok kontra mengenai Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum (Tibum), khususnya mengenai keberadaan para pengemis dan gelandangan ini adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok kontra menganggap keputusan Perda yang membatasi ini pada dasarnya bukan memfasilitasi para pengemis untuk meningkatkan taraf hidup. Seharusnya pemerintah membuat wadah yang menjamin kelangsungan para gelandangan tersebut. Dan hal ini juga secara jelas memperlihatkan bahwa tidak adanya implikasi dari Perda itu sendiri, dengan kata lain Perda ini hanya bersifat temporer dalam menanggapi masalah pengemis dan gelandangan.

Alasan lain yang menguatkan penolakan terhadap Perda ini adalah keputusan pemerintah yang seolah-olah menyamaratakan para pengeis dan gelandangan tersebut dengan para pelaku tindak kejahatan. Dan ini jelas-jelas telah melanggar HAM. Dan yang paling tidak masuk akal adalah tindak pidana yang sangat memberatkan bagi masyarakat yang dengan sengaja memberi uang kepada para pengemis atau gelandangan, ataupun membeli barang-barang dari para pedagang keliling yang ada di jalanan atau di pemberhentian lampu merah. Selain itu hal ini juga sangat bertentangan denga norma agama yang mengatakan bahwa memberi adalah perbuatan terpuji dan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya.

Kalaupun Perda ini memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan ketertiban umum, faktanya program ini kurang memberikan efek yang signifikan karena masih banyak kaum gelandangn dan pengemis bertebaran di Ibu Kota Jakarta. Dilain pihak, kebijakan ini malah mengorbankan para pengemis dan gelandangan, serta memicu kerusuhan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang menentang Perda itu sendiri.

Solusi

Diakhir debat diskusi tersebut, masing-masing kelompok diminta memberikan solusi mereka mengenai masalah Perda No 8 Tentang Keteriban Umum DKI Jakarta tersebut. Solusi yang disampaikan dari kacamata para mahasiswa tersebut dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut :

  1. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi Perda agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta memperhitungkan aspek kemanusiaan (HAM).
  2. Kepada masyarakat (khususnya para mahasiswa sebagai kaum intelektual) turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah para gelandangan ini, salah satunya dengan membentuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mengayomi para gelandangan tersebut tanpa pungutan biaya.
  3. Mengoptimalkan transmigrasi (pemerataan penduduk) dengan mempertimbangkan latar belakang budaya untuk menghindari konflik. Dengan begini, diharapkan para masyarakat bawah termotivasi untuk lebih produktif.
  4. Melakukan sosialisasi kepada para gelandangan tentang pentingnya semangat etos kerja. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang dipahami dan diterima oleh kaum pengemis dan gelandangan, agar mereka mau berubah dari hati nurani.
  5. Mengubah pola pikir rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah pencegahan semakin parahnya permasalahan pengemis dan kaum gelandangan, khusunya di Ibu Kota Jakarta.
  6. Benahi oknum-oknum yang terkait dalam menjalankan program pemerintahan ini.
  7. Beri tindakan tegas kepada para pelaku yang memanfaatkan para pengemis dan kaum gelandangan karena hal itu jelas-jelas merupakan tindakan kejahatan/kriminal.
  8. Diaharapkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih arif dan juga kreatif sehingga tidak memicu perdebatan dari kalangan intelektual.

Kesimpulan

Kelompok Pro : Setuju dengan diberlakukannya Perda No 8 Tentang Ketertiban Umum (Tibum) DKI Jakarta, mengenai keberadaan para pengemis dan gelandangan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik

Kelompok kontra : Seharusnya kita sebagai mahasiswa lah yang bergerak dan berinisiatif dalam menanggulangi masalah sosial seperti ini. Mari sebagai mahasiswa kita menjadi agen-agen perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Author: Manshur Zikri

Penulis

1 thought on “DEBAT KASUS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s