RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA YANG MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA YANG MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

 

Disusun sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Viktimologi

Makalah Individual

Pengajar :

 

Dra. Romany Sihite, MA.

Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si

Disusun Oleh :

MANSHUR ZIKRI              0906634870

DEPARTEMEN KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

2011
BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Berbagai penelitian di seluruh belahan dunia menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang mengerikan―bagi perempuan itu sendiri, khususnya―dan merupakan persaoalan yang sangat penting, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (sexual abuse) yang sangat menyebabkan kerugian fisik dan kesehatan reproduksi perempuan. Kekerasan mendalam yang dialami perempuan merongrong kehidupan ekonomi perempuan, partisipasi mereka dalam kehidupan publik, dan keterlibatannya dalam politik (James Ptacek, 2010: 5).

Dalam beberapa tahun belakangan, usaha untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan terus meningkat; menjadi suatu kecenderungan bagi para pakar feminis anti-kekerasan terhadap perempuan untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Namun demikian, merupakan suatu kenyataan bahwa sangat sulit untuk menilai pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan kelembagaan. Bahkan, tanggapan dari sistem peradilan pidana tentang kekerasan domestik masih terus mendapatkan kritik, dan sistep peradilan pidana masih dianggap sebagai lembaga yang tidak fleksibel dan tidak peka pada kepentingan peremupan sebagai kelompok yang rentan (Bureau of Justice Statistics, 2006; Catalano, 2006; Finkelhor and Jones, 2008; Zimring, 2007; Dasgupta, 2003; Goodman dan Epstein, 2008. Lihat James Ptacek, 2010: 5).

Tidak berbeda dengan negara-negara lain di dunia, di Indonesia, perempuan tetap menjadi kelompok yang rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak mansiawi dari pihak-pihak yang lebih berkuasa (laki-laki), baik dalam ranah publik maupun domestik. Kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh perempuan menjadi suatu hal yang meungkin sekali dapat berulang menjadi berlipat ganda (viktimisasi berulang) ketika menjalani proses hukum.

Ira Dwiati (Lihat Ira Dwiati, 2007: 2-4) dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”, dijelaskan bahwa di Negara Indonesia sendiri, usaha untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, masih mengalami kesulitan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti perkosaan, selalu terhenti pada titik keengganan korban untuk melapor ke aparat penegak hukum dengan alasan perasaan malu dan tidak membuka aib ke orang lain, atau merasa terancam oleh pelaku. Dan kalaupun ada kasus yang berhasil diproses sampai ke pengadilan, banyak diantaranya yang tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan korban; pelaku perkosaan tidak dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, pasal 281 s/d 296).

Padahal, dengan menyadari bahwa perempuan sebagai kelompok yang rentan, dan juga dalam konteks tentang perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban, penyelesaian masalah kasus kekerasan hingga tuntas merupakan suatu keharusan. Penyelesaian masalah tidak hanya berhenti pada penentuan nasib para pelaku kekerasan, tetapi juga pada jaminan ganti rugi yang seharusnya diterima oleh korban kekerasan itu, baik dari lembaga resmi yang bertanggung jawab maupun dari pelakunya.

Sebagai ruang lingkup pembahasan dari makalah ini, persoalan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan yang menjadi latar belakang permasalahan akan dipersempit menjadi kekerasan seksual terhadap perempuan.

  1. B.     Permasalahan

Ira Dwiati menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan itu bukan hanya tentang kekerasan yang menimpa dirinya, namun juga tentang proses hukum yang dijalaninya. Dalam kebanyakan kasus, perempuan korban perkosaan tidak jarang yang akhirnya mengalami viktimisasi ganda, terutama dalam proses persidangan, yang memberikan perlakuan tidak adil dan diskriminatif bagi perempuan dalam proses mencari keadilan itu sendiri (Ira Dwiati, 2007: 9)

Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan bahwa harus ada suatu cara yang dapat memfasilitasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlakuan yang adil, yang dapat memberikan jaminan ganti ruginya sebagai korban dan juga dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan.

Restorative justice dianggap sebagai salah satu cara untuk memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan, yang mendepankan kepentingan korban di atas yang lainnya. Namun demikian, berdasarkan hasil studi empiris yang telah dilakukan oleh pakar, masih terdapat banyak perdebatan tentang bentuk ideal dari restorative justice sebagai wadah mediasi antara korban dan pelaku yang menekankan kepentingan korban dari pada yang lain.

Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan seksual adalah permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini melalui kajian pustaka. Terlepas dari temuan empiris yang mengundang perdebatannya secara mendalam, makalah ini lebih menekankan pembahsan pada cara kerja dari restorative justice sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan permasalahan itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

  1. Bagaimana cara kerja serta signifikansi/peran dari restorative justice dalam konteksnya sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan seksual?

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA PIKIR

  1. A.    Kajian Literatur
    1. Penjelasan tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu praktek ketidakadilan gender yang menyebabkan perempuan menjadi korbannya. Kekerasan terhadap perempuan, menurut Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 Desember 1993, didefinisikan sebagai:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Sedangkan Deklarasi Beijing (The United Nations Fourth World Conference on Women, 1995) memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

“violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.

Sedangkan kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti perkosaan, menurut Hukum California, diartikan sebagai hubungan seksual non-konsensual yang melibatkan penggunaan ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pelukaan fisik secara langsung dan melanggar hukum. Kekerasan seksual juga dapat berbentuk pemaksaan hubungan seks melalui dubur, senggama oral, penetrasi daerah anal atau vaginal dengan benda asing, dan/atau secara paksa menyentuh bagian intim orang lain (diakses dari http://www2.ucsc.edu/title9-sh/whatissa.htm, Mei 2011).

Merujuk dari pengertian di atas, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penyerangan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan, baik secara fisik maupun verbal, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan dari segi fisik dan psikologis.

  1. Penjelasan tentang Restorative Justice

Pada tahun 1980an, Braithwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan restorative justice, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelsaikan masalah secara kekeluargaan.

Tony Marshall memberikan definisi dari restorative justice sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.” (John Braithwaite, 2002: 10). Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice  sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” (Marian Liebmann, 2007: 25).

Pada dasarnya terdapat banyak definisi dari restorative justice. Dan pada tahun 2006, Restorative Justice Consortium, memberikan definisi sebagai berikut:

Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harmthe opportunity to have their harmor loss acknowledged and amends made. (Restorative Justice Consortium 2006) (Lihat Marian Liebmann, 2007).

James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong (1997), menjelaskan bahwa restorative justice pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan ‘keadilan distributif’, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah ‘keadilan restoratif’, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Eglash dianggap sebagai orang pertama yang menghubungkan tiga hal tersebut dengan pendekatan yang mencoba untuk mengatasi konsekuensi yang berbahaya dari tindakan pelaku kejahatan dengan berusaha untuk secara aktif melibatkan, baik korban dan pelaku, dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelanggar

Liebmann memberikan merumuskan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut (Lihat Marian Liebmann, 2007: 26-28):

  1. Meprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
  2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
  3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
  4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
  5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
  6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Sedangkan proses dari restorative justice dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tkoh pemuka dalam masyarakat), dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

  1. B.     Kerangka Pikir

Berdasarkan definisinya, kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan sebagai korban. Karena berbagai faktor, seperti rasa malu dan takut akan ancaman, serta adanya persepsi berdasarkan realita bahwa sistem peradilan pidana yang seringkali tidak peka terhadap kepentingan korban menyebabkan adanya usaha untuk mencari alternatif lain dalam usaha menyelesaikan perkara dengan adil bagi kedua belah pihak..

Melalui mekanisme restorative justice, perempuan korban kekerasan seksual dapat lebih ringan untuk mengungkapkan semuanya di depan pelaku dan kepada semua pihak yang juga memiliki kepentingan dalam perkara (seperti keluarga korban dan pelaku). Sementara pelaku kekerasan memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada korban sebagai bayaran ganti rugi atas dampat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Cara kerja restorative justice yang mempertemukan korban dan pelaku dalam satu meja runding bertujuan untuk memecahkan masalah dengan adanya mediator yang netral, untuk menemukan kesepakatan dan mufkata antara kedua belah pihak dengan harapan dapat memuaskan semua pihak.


BAB III

PEMBAHASAN

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, alasan yang menyebabkan sulitnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan untuk diselesaikan adalah karena ketidakfleksibelan dan ketidakpekaan dari sistem peradilan pidana terhadap kepentingan korban. Dalam kajian feminis, ketidakpekaan dari sistem peradilan pidana terhadap korban (terutama perempuan) disebabkan oleh konstruksi masyarakat patriarki, yang memandang persoalan dari cara berpikir laki-laki, sehingga suara perempuan korban kekerasan jarang atau bahkan tidak pernah didengar, dan pengadilan hanya berfokus pada objek kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan.

            Alasan lainnya adalah keenganan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum karena rasa malu dan tidak ingin membuka aib. Hal ini menjadi dilemma tersendiri yang akhirnya mengungkung perempuan dalam rasa bersalah dan ketakutan, terlebih lagi dalam kasus pelaku kekerasan yang mengancam korban untuk menutup mulutnya. Tidak adanya inisiatif dan usaha yang keras dari sistem peradilan pidana untuk membongkar ‘kasus tersembunyi’ ini pun            menjadi penegasan tidak adanya kepekaan dari lembaga formal tersebut, padahal perempuan yang menjadi korban kekerasan mengalami suatu kondisi yang seharusnya mendapatkan perhatian dari semua pihak yang bertanggung jawab (termasuk masyarakat).

            Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, seperti perkosaan, pada dasarnya―mengutip pernyataan Markom dan Dolan―”mengalami keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis”. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu perlindungan dan terapi bagi korban untuk penyembuhan, termasuk luka-luka fisik dan intervensi krisis dengan dukugan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin, dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan (Ira Dwiati, 2007: 79). Namun demikian, hal-hal yang sangat penting ini tidak didapatkan oleh korban dalam sebagai proses hukum yang dijalani oleh perempuan dalam sistem peradilan pidana. Yang lebih parah, mereka justru mendapatkan perlakuan diskriminatif, viktimisasi berganda sebagai akibat tidak adanya perhatian bagi korban terkait dengan kesehatan fisik dan mentalnya.

            Dari ilustrasi di atas, menjadi suatu keniscayaan bahwa harus ada suatu cara alternatif yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan korban, baik secara finansial maupun dukungan emosional. Secara responsibel, hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku kekerasan, yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban. Namun demikian hal itu tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ada intervensi dari pihak lain (mediator) yang bersifat netral, karena akan timbul kekhawatiran bahwa pelaku akan lepas tangan atau justru melakukan kekerasan berulang dengan mengancam korban. Di sini, mediator (seperti pemuka masyarakat atau lembaga yang aktif dalam perlindungan perempuan) berfungsi sebagai penghubung dan penyedia fasilitas untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam suatu meja runding, bersama-sama mencari jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Konferensi dalam restorative justice dapat dilakukan secara privasi dan intern. Dengan demikian korban dapat mengungkapkan tuntutannya (yang harus dipenuhi pelaku) tanpa ada kekhawatiran akan aib yang menyebar di masyarakat, sedangkan pelaku dapat mengerti apa yang dirasakan oleh korban dan juga memiliki hak suara untuk memberikan pandangannya.

Pentingnya Mediasi, Mediator, dan Pendukung

Liebmann menjelaskan mediasi (antara korban dan pelaku) sebagai “langkah yang diambil pihak ketiga, yang tidak memihak, dalam membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses mediasi dapat memberikan pemahaman yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan kadang-kadang untuk perbaikan nyata”.

            Pertanyaan penting yang dapat ditelusuri tentang perempuan korban kekerasan seksual adalah statusnya yang sebagai orang yang bergantung atau tidak: Apakah dia seorang “yang mampu bertahan” dan memiliki akses ke sumber daya yang bisa dia manfaatkan untuk menghadapi pengalaman kekerasan yang dialaminya? Berapa banyak “agen” dari korban yang mungkin dapat permasalahannya? Lalu siapa yang akan menjadi pendukung sosialnya atau pihak yang akan menjamin perawatannya, baik dalam arti geografis atau tempat dan/atau jaringan hubungan, dan/atau dalam masyarakat berkeadilan? (Marilyn Fernandez, 2010)?

            Semua hal itu didapatkan oleh korban dalam mediasi. Dan di dalam mediasi, korban dan pelaku diperantarai oleh pemuka masyarakat atau lembaga yang aktif dalam usaha perlindungan perempuan. Para mediator dianggap sebagai pihak yang benar-benar mengerti tuntutan dan perasaan korban. Karena pada dasarnya, dukungan yang mereka dapatkan dari berbagai pihak, terutama keluarga, akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk bangkit dan segera lepas dari rasa takut dan trauma yang diakibatkan dari kekerasan seksual yang mereka dapatkan. Mediator juga sekaligus menjadi pelindung korban dari ancaman pelaku.

            Signifikansi dari kehadiran pihak pendukung (agen-agen, seperti keluarga, teman dekat, atau pemuka masyarakat dari masyarakat setempat) yang dapat menjaga harkat dan martabat dari korban, dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marilyn Fernandez, terhadap 35 orang perempuan yang mengalami kekerasan di tahun 1997-1998. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa permpuan yang memiliki akses sumber daya personal dan sosial, dengan batnuan yang tepat, dapat dikerahkan dalam suatu pertemuan mediasi dalam mekanisme restorative justice, akhrinya menyembuhkan dan mencegah praktek kekerasan terhadap mereka di masa depan. Banyak dari mereka yang awalnya merasa rapuh dan lelah akan masalah, tetapi mendapatkan dukungnan terus menerus dari ‘agen-agen’ sehingga dapat menyelesaikan masalah mereka. Kelompok agen ini mencakup tidak hanya keluarga dan teman-teman dekat, tetapi juga berupa lembaga perempuan, penampungan, kelompok pendukung, pengacara kabupaten, sistem dan pelayanan hukum lainnya, komunitas agama, dan bahkan korban lainnya yang memiliki pengalaman yang sama (Marilyn Fernandez, 2010: 28-47).

            Dengan diadakannya mediasi, memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik bagi kroban, pelaku, maupun masyarakat dan sistem/lembaga pengadilan itu sendiri. Bagi korban, dia dapat belajar tentang pelaku dan cara menghadapi tindakan kejahatan kekerasan seksual, memiliki kesempatan untuk melakukan protes terhadap pelaku, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka pasca-tindakan kekerasan, berkesempatan dan berhak menerima permintaan maaf dan ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada, memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pengadilan terhadap dirinya, dan mendapatkan ruang untuk melupakan trauma atas kejadian kekerasan yang menimpanya.

            Sedangkan bagi pelaku, dia dapat memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan kejahatan kekerasan seksual yang dia lakukan terhadap korban, menyadari dampak dari perbuatannya, berhak menghantarkan permintaan maaf dan (berkewajiban) memberikan bayaran ganti rugi yang sesuai kepada korban (misalnya seperti tanggung jawab jika kemungkinan korban hamil, atau biaya perawatan medis dan psikologis korban), dan sadar untuk meninjau kembali perilakunya di masa depan dengan perbuatan yang labih baik.

            Sedangkan bagi lembaga pengadilan, mereka dapat memahami dan belajar bagaimana pengaruh tindakan kekerasan seksual bagi korban (perempuan) dan membuat suatu kebijakan yang lebih realistis dan mengutamakan kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan seksual, seperti tunjangan dan dukungan serta perlindungan yang nyata bagi korban.

BAB IV

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan sebagai korban kejahatan kekerasan seksual merupakan pihak yang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan, baik psikologis maupun medis, dorongan dan dukungan sosial. Ketidakpekaan dari sistem peradilan pidan, yang cederung tidak fleksibel dan mengabaikan kepentingan perempuan sebagai korban kejahatan, dapat diselesaikan dengan cara alternatif, yaitu dengan mekanisme restorative justice¸ melalui suatu mediasi yang mempertemukan korban dan pelaku kejahatan serta para pemangku kepentingan dalam perkara, guna mencari solusi yang baik bagi semua pihak. Hal ini kemudian menghilangkan rasa malu korban akibat dari kekerasan yang menimpanya karena mekanisme yang dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa ada penyebaran siu ke publik.

            Dukungan dari keluarga, masyarakat, serta aktivis-aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dihindarkan, demi mendapatkan penyelesaian masalah yang benar-benar meringankan penderitaan yang dialami oleh perempuan korban kejahatan kekerasan seksual. Dengan restorative justice, korban dapat mengambil banyak keuntungan, sedangkan pelaku mendapatkan kesempatan untuk memberikan bayaran ganti rugi yang sesuai dengan korban.

            Jadi, dibutuhkan suatu usaha sosialisasi dari pemerintah dan pejabat/pemangku kepentingan tentang restorative justice kepada masyarakat luas, sebagai cara alternatif (tetapi diutamakan) dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait hal-hal domestik (seperti kekerasan seksual), karena mekanisme ini lebih nyata mengedepankan hak-hak korbannya. Restorative justice merupakan suatu mekanisme yang mutlak diperlukan, terlebih lagi, pada dasarnya, mekanisme ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan sistem norma dan nilai adat dari nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Ofxord: Oxford University Press, 2002.

Dignan, James. Understanding Victims and Restorative Justice. England: Open University Press, 2005

Fernadez, Marilyn. Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger For Healing. UK: Lexington Book, 2010.

Hirsch, A. V. & Julian V. Roberts & Anthony Bottoms. Restorative Justice and Criminal Justice. Canada: Hart Publishin, 2003.

Liebmann, Marian. Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.

Ptacek, James. Restorative Justice and Violence Against Women. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Jurnal

Hudson, Barbara. Restorative Justice: The Challenge of Sexual and Racial Violence. Journal of Law and Society, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1998), pp. 237-256

Tesis

Dwiati, Ira. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 2007.

Perundang-undangan

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

The United Nations Fourth World Conference on Women, (September, 1995). Diakses dari http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm, tanggal 25 Mei 2011, pukul 06.00 AM.

Anonim. What is Sexual Assault?. UCSC. Diakses dari http://www2.ucsc.edu/title9-sh/whatissa.htm, tanggal 25 Mei 2011 06.00 AM.

About these ads

One thought on “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA YANG MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

  1. will says:

    - Ikut mensosialisasikan, memberi pemahaman kepada orang lain tentang dampak kekerasan seksual;
    – Tidak memberi kesempatan kepada siapapun yang mengarah pada perlakuan tindak kekerasan seksual;
    – Ikut berpartisipasi dalam berbagai upaya kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.
    Hal itu dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan yang baru-baru ini makin marak terjadi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s