Makalah Kejahatan Lingkungan: Tentang Pencemaran Sumber Air

Analisis Kasus Air

Pada peringatan Hari Air Dunia XVIII, di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 lalu, tuntutan terhadap komitmen Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sumber air baku menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting. Hal ini merujuk kepada kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di sungai-sungai di Kalimantan. Karena kegiatan PETI tersebut, banyak sungai-sungai di Kalimantan tercermar oleh logam berast dan merkuri. Dampak dari kegiatan ini memang tidak dirasakan secara langsung, tetapi pasti akan dirasakan oleh masyarakat selama bertahun-tahun.

Berbicara tentang air, terlebih dahulu harus kita sadar bahwa air adalah kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Hal ini pun sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai Hak Asasi Manusia mengindikasikan ke dalam dua hal, yang pertama adalah pengakuan bahwa air merupakan kebutuhan penting bagi kebutuhan setiap umat manusia. Yang kedua adalah perlunya perlindungan kepada setiap orang untuk dapat mengakses atau mendapatkan air. Oleh karena itu, Negara, dalam hubungannya dengan air sebagai Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap kebutuhan individu untuk mendapatkan air serta mengakses sumber-sumbernya.[1]

Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pasal 20 ayat 1, secara jelas ditegaskan bahwa “Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.” Oleh karena itu menjadi penting untuk diingat bahwa perusakan lingkungan yang dapat mengganggu keberadaan sumber daya air adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Kegiatan penambangan di sungai-sungai Kalimantan dan di lokasi-lokasi sumber daya alam lainnya, seperti pertambangan batubara sebagaian besar dikuasai oleh perusahaan swasta. Hal ini kemudian menjadi semakin parah ketika pada era reformasi, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menguasai pertambangan, melainkan oleh banyak perusahaan kecil bahkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar untuk memiliki izin menambang, atau yang dikenal dengan istilah Penambangan Tanpa Izin.

Pada tahun 1997, tercatat sebanyak 197 perusahaan tambang ilegal yang kemudian meningkat menjadi 445 perusahaan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2004, era reformasi, jumlah perusahaan naik drastis menjadi 842 perusahaan. Sungai-sungai di Kalimantan kemudian mengalami masa yang sangat-sangat sulit ketika seluruh perusahaan illegal ini pada kemudian harinya dilegalkan oleh pemerintah.[2]

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sungai. Bukan hanya di Kalimantan, sebagian besar sungai-sungai di Indonesia telah mengalami kerusakan. Menurut data dari WALHI, dikatakan bahwa sebanyak 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dari total 470 DAS di seluruh Indonesia berada dalam kondisi yang kritis. 64 DAS tersebut antara lain yang berada di Sumatera 12 DAS, di Jawa 26 DAS, Kalimantan 10 DAS, Sulawesi 10 DAS, Bali, NTT dan NTB 4 DAS, Maluku serta Papua 2 DAS.[3] Khusus untuk Kalimantan, terdapat tiga sungai besar (DAS) yang lingkungannya sudah tercemar dengan merkuri dalam tingkat yang membahayakan. Dari pemantauan BPPLHD, wilayah DAS sungai Barito tercemar oleh merkuri yang telah melebihi batas baku mutu, yaitu dengan konsentrasi 5,519 mikro gram per liter, di wilayah Sungai Tewah. Padahal sudah ditetapkan bahwa batas baku mutu yang diperbolehkan adalah 2,000 mikro gram per liter. Sementara itu untuk DAS Kahayan, ditemukan konsentrasi merkuri tinggi antara 2,966 hingga 4,687 mikro gram per liter di Bawan Tanjung Sanggalan, Tumbang Rungan, Jembatan Kahayan, Jabiren, dan Pulang Pisau. Kondisi yang paling parah ditemukan di wilayah DAS Kapuas, yaitu kandungan merkuri yang mencapai 7,029 mikrogram per liter, di sungai Mentangai, Kuala Kapuas, Pulau Tilu, Timpah, Masaran, dan Masaran Hulu. Kandungan merkuri yang sangat tinggi di tiga sungai ini disebabkan oleh aktivitas mesin sedot untuk menambang emas milik Penambang Emas Tanpa Izin, yang menggunakan merkuri untuk proses penyaringannya.[4] Logam-logam berat, terutama merkuri, mencemari sungai-sungai di Kalimantan karena tidak bisa terurai oleh alam, melainkan mengendap di sungai. Cepat atau lambat, reaksi dari pengendapan logam-logam berat ini akan segera terlihat.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 98 hingga pasal 100, secara tegas dinyatakan bahwa hukuman bagi para pelaku perusakan lingkungan dan sumber daya air adalah minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Namun demikian, setegas apa pun UU yang telah dibuat, implementasi di lapangan sangat sulit untuk membuktikan para pelaku (baik orang atau perusahaan) bahwa mereka telah melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan.

Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, secara jelas dinyatakan dalam pasal 90 hingga pasal 120 tentang tindak pidana kejahatan terhadap lingkungan hidup. Dalam UU tersebut dijelaskan secara garis besar bahwa kejahatan terhadap lingkungan memiliki unsur: Seseorang atau badan yang melakukan perbuatan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat (orang lain).[5] Penjelasan ini memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta serta para penambang illegal di Kalimantan dan daerah-daerah DAS dan sumber daya air lainnya di Indonesia adalah suatu tindakan kejahatan lingkungan.

Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera menanggulanginya sebelum hal yang ditakutkan terjadi. Karena sesuai dengan pasal 91, UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yaitu “Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”


[1] Adhiyul, “Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia”, docstoc, diakses dari http://www.docstoc.com/docs/17584234/HAK-ATAS-AIR-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA, pada tanggal 10 April 2010, pukul 04:06 PM

[2] Udiansyah dan Luthfi F. Arsyad, “Dampak Pertambangan Batubara pada Ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan”, 2008:1. Paper dipresentasikan dalam seminar sehari mengenai Problematika Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan yang diadakan oleh Walhi, 14 Mei 2008 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan

[3] WALHI, “Pelayanan Air Minum Jakarta dan Pencemaran Air”, WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diakses dari http://www.walhi.or.id/in/kampanye/air-dan-pangan/43-privatisasi-air/90-pelayanan-air-minum-jakarta-dan-pencemaran-air, pada tanggal 11 April 2010, pukul 07:56 AM

[4] SAVEOURBORNEO, “Tiga Sungai Besar di Kalimantan Tercemar Merkuri”, Save Our Borneo, diakses dari http://saveourborneo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=36, pada tanggal 11 April 2010, pukul 08:09 AM

[5] Harli Abdul Muin, SH, MSc, “Kejahatan Lingkungan dan Kasusnya di Tanah Air”, 2009. Makalah ini pernah disampaikan dalam wacana diskusi di Green Aceh Institute pada September 2009; Talkshow Program Perbincangan RadioRumoh PMI, Oktober 2009

About these ads

One thought on “Makalah Kejahatan Lingkungan: Tentang Pencemaran Sumber Air

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s