REVIEW KONSEP SISTEM POLITIK

Tugas Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia

Manshur Zikri, 0906634870

REVIEW KONSEP SISTEM POLITIK [1]

A.  Konsep Sistem Politik oleh David Easton

Sistem Politik adalah merupakan alokasi dari nilai-nilai dalam mana pengalokasian dari nilai-nilai tadi bersifat paslaan atau dengna kewenangan, dan bersifat mengikat masyarakat sebagai siatu keseluruhan (David Easton, 1965)

Menurut Easton, suatu sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

  1. Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan lingkunga luarnya.
    1. Unit-unit sistem politik, yaitu unsur-unsur yang mmbentuk sistem
    2. Perbatasan (garis batas).

Yang termasuk sistem politik kurang lebih yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

  1. 2. Input dan Output

-          Agar supaya sistem bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input yang mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu sistem itu dapat berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu.

-          Apa yang terjadi di dalam suatu sistem merupakan akibat dari upaya angggota-anggota sistem yang menanggapi lingkungan yang selalu berubah-ubah.

  1. 3. Diferensiasi dalam suatu sistem.

Anggota-anggota dari suatu sistem paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangusungnya kegiatan-kegiatan itu.

  1. 4. Integrasi dalam suatu sistem sosial.

Suatu sistem harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasi atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam keadaan minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif.

Ada dua jenis pokok input, yang memberikan enerji dan bahan informasi yang akan diproses oleh sistem tersebut dalam suatu sistem politik, yaitu:

  1. Tuntutan. Tuntutan-tuntutan (bersal dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat) disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat yang kemudian menjadi input dalam sistem politik. Tuntutan ini terbagi dua, yaitu tuntutan eksternal (luar sistem) dan tuntutan internal (dalam sistem)
  2. 2. Dukungan. Input dukungan (support) menjadi enerji untuk menjaga keberlangusungan fungsi sistem politik itu sendiri, yaitu berupa bentuk tindakan atau pandangan  yang memajukan dan merintangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya.
    1. a. Wilayah dukungan, yaitu mengarah pada tiga sasaran: komunitas, rejim, dan pemerintah.
    2. b. Kuantitas dan Ruang-lingkup Dukungan. Jumlah dukungan tidak mesti seimbang dengan luas ruang lingkupnya.

Output-output sebagai Mekanisme Dukungan

Output (keputusan) dari suatu sistem politik merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu. Dorongan dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Politisiasi sebagai Mekanisme Dukungan

Cadangan-cadangan yang telah diakumulasikan sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang lalu bisa ditingkatkan dengan suatu metode rumit untuk menghasilkan dukungan secara tetap melalui proses yang disebut politisiasi. Politisiasi sendiri memiliki pengertian sebagai cara-cara yang ditempuh anggota masyarakat dalam mempelajari pola-pola politik.

Gambar dari konsep sistem politik menurut David Easton:

B. Konsep Sistem Politik oleh Gabriel A. Almond

Menurut Almond, sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:

  1. Tahap mencari informasi tentang sobjek. Ahli ilmu politik memiliki perhatian yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian (unit-unit), seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lain.
  2. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain.
  3. Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan (regularities) dan ubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik.

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi.

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam sistem politik, terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Ciri sistem politk menurut Gabriel A. Almond:

  1. semua sistem politik mempunyai sturukut politik
  2. semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.
  3. semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu.
  4. semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan.

Gambar sistem politik (sturuktur dan fungsi) oleh Gabriel A. Almond:

C. Analisis Konsep Sistem Politik oleh Mohtar Mas’oed[2]

Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond antara lain adalah:

  1. Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.
  2. Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almon berasumsi bahwa semua sitem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan pembandingan sistem politik yang seragam.
  3. Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat dan non-”modern”.

Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond:

  1. Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural-fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak menghasilkan teori).
  2. Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu lebih mentitikberatkan pada penjelasan analisis.
  3. Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik.
  4. Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat.
  5. Kedua pendekatan itu juga dikritik kecenderungan ideologisnya karena cara memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton dan Almond menyamakan masyarakat dengan organisme, yang selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu mereka juga memandang masyarakat sebagai makhluk biologis yang selalu mencari keseimbangan dan keselarasan.
  6. Obsesi Almond tentang ekuilibrum dan kestabilan telah membuatnya keliru tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-ekuilibrum, seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrum bisa dipakai untuk mencniptakan keadilan sosial, ketika cara-cara konvensional tidak mungkin dilakukan. Contohnya perang kemerdekaan melawan penjajah atau pemberontakan melawan kediktatoran.

[1] Diambil dari bahan mata ajar/buku rujukan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Drs. Mochtar Mas’oed dan Dr. Colin MacAndrews, ”Perbandingan Sistem Politik”, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, 1983, hlm 4-116.

[2] Diambil dari Mohtar Mas’oed,, hlm 106-116

About these ads

20 thoughts on “REVIEW KONSEP SISTEM POLITIK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s