PEDOMAN DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN (FISIP UI)

Kata Sambutan

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah dan Rasul-Nya atas berbagai kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian buku saku ini.

Kehidupan Lembaga Mahasiswa membutuhkan sebuah aturan yang mengatur tentang susunan, kedudukan maupun fungsi lembaga mahasiswa, kerana hal inilah yang menjadi dasar bagi lembaga mehasiswa dalam melaksanakan kegiatannya dan dalam berinteraksi dengan lembaga mahasiswa lainnya.

Terbentuknya Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI tahun 2006 patut diapresiasi agar ada kesinergisan dalam melangkah diantara lembaga mahasiswa, untuk itu peran Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaa (PDKK) amandemen tahun 2006 adalah sebagai dasar (konstitusi) bagi kehidupan lembaga mahasiswa yang bersumber dari hasil interaksi dan kesepakatan antar lembaga mahasiswa bukan melalui sebuah keputusan yang top down.

Untuk itu, terima kasih kepeda semua pihak, khususnya komisi kelembagaan BPM 2008, yang telah membukukan PDKK sehingga terlihat simpel dan menarik. Semoga dapat memberi kebermanfaatan dalam kehidupan lembaga mahasiswa yang ada di FISIP baik HM, BO, BPM maupun BEM. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami

Wassalamualaikum wr.wb

Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI periode 2008

Ananda Ridwansyah

PEDOMAN DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

(PDKK IKM FISIP UI)

TAHUN 2007

BAB1

KETEMTUAN UMUM LEMBAGA KEMAHASISWAAN FISIP UI

Pasal 1

(1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktifitas kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

(2) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan IKM FISIP UI

Pasal 2

Lambaga Kemahasiswaan dalam wadah IKM fisip UI adalah:

  1. Forum Lembaga Kemahasiswaan
  2. Badan Perwakilan Mahasiswa
  3. Badan Eksekutif Mahasiswa
  4. Badan Otonom
  5. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 3

IKM FISIP UI berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 4

IKM FISIP UI bersifat kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan, kepekaan sosial dan kebersamaan.

Pasal 5

IKM FISIP UI bertujuan untuk bersama-sama civitas akademika lainnya :

  1. Berusaha mewujudkan insan akademis yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berwatak serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia.
  2. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara ilmiah sebagai salah satu peran aktif mahasiswa dalam pembangunan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Semua usaha yang dilakukan oleh lembga kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut sesuai dengan asas dan sifat kegiatan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fisip Universitas Indonesia adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Fisip Universitas Indonesia.

Pasal 8

(1) Anggota Ikatan Keluarga mAhasiswa FISIP Universitas Indonesia terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.

(2) Anggota aktif adalah Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif tingkat universitas dan fakultas.

(3) Anggota biasa adalah Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia.

Pasal 9

(1) Prosedur penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia FISIP Universitas Indonesia memiliki muatan berupa pangenalan fakultas, akademis-profesi,kerohanian, dan nilai kemahasiswaan.

(2) Penanggung jawab prosedur penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Univesrsiata Indonesia untuk program pendidikan D3, S1reguler, dan Ekstensi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 10

Hak anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasisw FISIP Universitas Indonesia:

(1) mendapatkan pelayanan dan fasilitas Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;

(2) mangeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;

(3) memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku;

(4) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia ,sesuai dengan prosedur dan berlaku;

(5) berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;

(6) membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam/atau di lingkungan FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;dan

(7) mengajukan tuntutan kepada Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

Hak anggota Biasa Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia sama dengan hak anggota aktif, kecuali hak untuk dipilih.

Pasal 12

Kewajiban Anggota Ikatan Keluaga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia :

(1) mentaati dan melaksanakan PDKK FISIP Universitas Indonesia dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di Iktan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia;

(2) menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Inonesia; dan

Pasal 13

(1) Setiap Anggota Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia FISIP Universitas yang melaggar kewajiban akan dikenakan sanksi.

(2) Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi akan diatur kemudian.

Pasal 14

Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia dinyatakan kehilangan anggotanya dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Unversitas Indonesia apabila :

(1) tidak terdaftar lagi secara akademis sebagai mahasiswa FISIP Universitas Indonesia;

(2) dicabut keanggotaannya, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan

(3) meninggal dunia.

Pasal 15

Pembinaan adalah proses pengembangan Anggotan Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas indonesia dari Anggota Biasa menjadi Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia.

Pasal 16

Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia bertujuan untuk memperkenalkan Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia sebgai wadah bersama mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya

Pasal 17

(1) Penanggung jawab perumusan konsep dan alur pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia adalah Badan Perwakilan Mahasiswa.

(2) Penanggung jawab pelaksanaan teknis alur pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia adalah lemvaga Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang dibantu oleh Himpunan Mahasiswa.

BABIV

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 18

Keuangan,kekayaan dan perbendaharaan lembaga kemahasiswaan meliputi segala uang tunai, surat-surat beharga, piutang dan barang-barang yang dimiliki secara sah dan halal.

Pasal 19

(1) Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik lembaga kemahasiswaan harus di invetariskan dan dapat dipertanggungjawabkan pada satu periode kepengurusan.

(2) Segala sesuatu yang menyangkut utang dan piutang menjadi tanggung jawab kepengurusan periode yang bersangkutan.

(3) Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil.

Pasal 20

Sumber-sumber keuangan lembaga kemahasiswaan berasal dari :

(1) Dana Kemahasiswaan fakultas dan universitas

(2) Hasil usaha sendiri (mandiri) yang sah dan halal.

(3) Sumbangan atau usaha lainnya yang sah dan halal dan tidak mengikat

Pasal 21

Sisa hasil usaha harus dilaporkan secara transparan dan diatur denganaturan pelaksana yang dibuat oleh Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 22

Setiap lembaga kemahasiswaan wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara berkala kapada BPM yang kemudian dipublikasikan kepada publik.

BAB V

FORUM LEMBAGA MAHASISWA

Pasal 23

(1) Forum Lembaga Mahasiswa yang selanjutnya disebut FORBAMA merupakan lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Badan Otonom Mahasiswa.

(2) Anggota FORBAMA terdiri atas:

  1. Pimpinan Badan Perwakilan Mahasiswa Umum yang dapa diwakilkan;
  2. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan;
  3. Semua Ketua Badan Otonom Mahasiswa atau perwakilannya;dan
  4. Semua ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau perwakilannya;

(3) Segala putusan FORBAMA ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat sluruh mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI.

(4) Setiap anggota FORBAMA mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 24

Wewenang FORBAMA:

  1. melakukan perubahan terhadap PDKK;
  2. membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan FORBAMA
  3. melakukan koordinasi antar lembaga di ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI
  4. menerima laporan kinerja lembaga kemahasiswaan yanga ada di dalam IKM FISIP
  5. mengesahkan pendirian dan pembubaran Badan Otonom Mahasiswa yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam ketetapan BPM;
  6. Melantik dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UI;
  7. Memberikan dan mencabut mandat Ketua dan wakil ketua Bdan Eksekutif Mahasiswa FISP UI untuk menyusun kepengurusan Badan Eksekutf Mahasiswa;
  8. Menjadi mediator dan mewakili dalam kasus-kasus tertentu.

Pasal 25

(1) Pimpinan Tetap FORBAMA terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium.

(2) Pimpinan Tetap FORBAMA dipilih dalam Sidang Pleno FORBAMA.

(3) Masa Jabatan Anggota dan Pimpinan Tetap FORBAMA berlaku selama satu tahun.

Pasal 26

Persidangan FORBAMA:

  1. Sidang-sidang FORBAMA dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
  2. Persidangan terdiri atas:
    1. Sidang Umum
    2. Sidang Pleno
    3. Sidang Dengar Pendapat
    4. Sidang Istimewa
  3. Mekanisme diatur melalui ketetapan FORBAMA

BAB VI

BADAN PARWAKILAN MAHASISWA

Pasal 27

Badan Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disingkat BPM adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi legislatif di dalam IKM FISIP UI.

Pasal 28

Keanggotaan BPM terdiri dari :

  1. Perwakilan Umum yang dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh mahasiswa melalui mekanisme Pemira Fakultas
  2. Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi yang pemilihannya melalui mekanisme Pemira masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan/Mahahasiswa Program Studi.

Pasal 29

Syarat-syarat calon anggota BPM :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Terdaftar sebagai anggota aktif IKM FISIP UI.
  3. Memiliki integritas, kepribadian dan berbudi pekerti luhur serta mampu menjalankan tugas.
  4. memiliki IPK minimal 2,50
  5. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia.
  6. Tidak pernah terkena sanksi akademis secraa formal karena pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan Universitas Indonesia.
  7. Tidak dicabut haknya dipilih dan memilih pada tahun akademik yang sedang berjalan.
  8. Telah mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia serata berdasarkan masa studi yang berlaku dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa sesuai dengan Tata Tertib BPM.

Pasal 30

Jumlah anggota BPM dalam satu periode ditentukan berdasarkan Tata Tertib BPM.

Pasal 31

Masa jabatan BPM adalah satu tahun terhitung sejak diadakannya serah terima jabatan BPM yang lama kepada BPM yang baru

Pasal 32

Setelah diadakan serah terima jabatan, BPM baru dilantik oleh mahasiswa dan sisaksikan oleh Dekan atau pimpinan fakultas.

Pasal 33

Pimpinan BPM terdiri dari seorang Ketua dan Paling sedikit dua orang wakil ketua :

  1. Pimpinan BPM dipilih dari anggota BPM dalam Sidang Pleno BPM.
  2. Pimpinan BPM dipilih melalui sidang pleno yang dipimpin oleh anggota BPM tertua dan termuda.

Pasal 34

Kewajiban-kewajiban BPM :

  1. mengevaluasi dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja BEM FISIP UI.
  2. Menyusun Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja BPM
  3. Bertindak sebagai penyelia dalam kegiatan BEM dengan turut langsung dan ikut terlibat sebagai wakil BPM untuk efektifitas dan evaluasi kegiatan BEM.
  4. Menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak yang bersangkutan, khususnya kepada BEM da pihak dekanat
  5. Menyampaikan hasil penilaian secara formal dan terbuka terhadap pertanggungjawaban BEM dan hasil kerja BPM kepada mahasiswa dan memberitahukan kepada FISIP UI.
  6. Menjadi mediator dan mewakili dalam kasus-kasus tertentu.
  7. Menyelanggarakan pemilihan Ketua dan wakil ketua BEM yang tata cara pemilihannya diatur berdasarkan Tata.Tertib Badan Perwakilan Mahasiswa yang berlaku

Pasal 35

Hak-hak BPM:

  1. Membuat ketetapan-ketetapan /peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan mengingat peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI.
  2. Meminta dan menerima pertanggungjawaban BEM pada pertengahan masa jabatan, diakhiri masa jabatan dan waktu-waktu lain bila dianggap perlu.
  3. Memiliki hak budget, resolusi, interplasi, angket, dan mosi yang diatur dalam tatib BPM.
  4. Menyelengarakan referendum bila dianggap perlu, yang mekanisme kerjanya diatur dalam ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa.
  5. Melaksanakan fungsi konsultatif terhadap aktifitas-aktifitas BEM yang bersifat eksternal.
  6. Mengelola dan mengatur rumahtangganya sendiri.
  7. Mendaptkan fasilitas dan alokasi anggaran dari rektorat, ekanat, dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionallan kegiatan kemahasiswaan.
  8. Mendapatkan informasi dan transparansi serta diikutsertakan dalam pembuatan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan mahasiswa.
  9. Menjatuhkan sanksi (penjelasan terdapat di pasal 37,38,39)

Pasal 36

Kewajiban-kewajiban anggota BPM :

  1. Mentaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP Universitas Indonesia.
  2. Melaksanakan program kerja BPM.
  3. a. Mewakili dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada umunya

b. Mewakili dan menyalurkan aspirasi mahasiswa jurusan/program studi pilihannya

4. Mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan BEM

a. Untuk anggota BPM yang berasal dari umum berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa pada umumnya.

b. Untuk anggota BPM yang bersal dari Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program studi, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawapan kepada mahasiswa jurusan/program studi.

c. pertanggung jawaban dilaksanakan formal dan terbuka.

Pasal 37

Hak-hak anggota BPM

1.Setiap anggota BPM dapat menggunakan hak tanya terhadap BEM

2. Setiap anggota BPM dapat mengusulkan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan BEM

3.Setiap anggota bPM dapat mengadakan pengumpulan pendapat dan mengadakan dialog dalam rangka mencari informasi dengan mahasiswa jurusan/program studi yang diwakilnya atau mahasiswa secara umum melalui prosedur kelembagaan yang telah ditentukan.

4.Setiap anggota BPM dapat mengajukan sidang istimewa untuk meninjau kembali struktur BPM bila dianggap perlu.

5. Setiap anggota BPM dapat mengajukan usul untuk mengadakan sidang BPM

6.Semua hak anggota BPM diatur dalam tatib BPM.

Pasal 38

Yang dimaksud sanksi adalah segala tindakan yang diambil berkenaan dengan pelanggaran dan pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Macam-macam sanksi :

1.Berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi :

a. Sanksi internal, adalah tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh anggota BPM.

b. Sanksi eksternal adalah segala tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggaran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku dalam IKM FISIP UI.

2. Berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi :

a. Sanksi secara teknis adalah segala tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh Lembaga Kemahasiswaan yang ada
(di luar BPM) menyangkut permasalahan-permasalahan operasional organisasi yang bisa langsung diberikan oleh komisi bersangkutan.

b. Sanksi luar biasa adalah segala tindakan yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh lembaga kemahasiswaan yang ada (di luar BPM) menyangkut permasalahan mendasar organisasi yang diberikan setelah dilakukan referendum.

Pasal 40

Jenis sanksi

1.Sanksi lisan, diberikan untuk pertama kali bilamana ada pelanggaran/pengabaian yang dilakukan

2. Sanksi tertulis, diberikan apabila sanksi teguran lisan tidak diindahkan atau pada satu pelanggaran yang lagsung dapat dikenai sanksi tertulis karena sifat pelanggaran atau pengabaian

3. Sanksi administratif , diberikan apabila sanksi tertulis tidak diindahkan

4. Sanksi administratif dapat berupa skorsing.

Pasal 41

Persidangan BPM :

  1. Sidang-sidang BPM dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
  2. Persidangan terdiri atas :

a. Sidang umum

` b. Sidang Pleno

c. Sidang Komisi

d. Sidang Dengar Pendapat BPM-Senat Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bahan Kelengkapan Senat Mahasiswa/Pimpinan Fakultas

e. Sidang Khusus

f. Sidang Istimewa

3. Penjelasan mengenai jenis persidangan diatur dalam tatib BPM

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 42

Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi eksekutif di dalam IKM FISIP UI

Pasal 43

BEM dibantu kepengurusannya dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh wakil ketua

Pasal 44

Pemilihan Ketua dan wakil BEM :

  1. Ketua dan wakil BEM dipilih oleh anggota IKM FISIP UI secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil.
  2. Pemilihan dilakukan dalam satu tahap kecuali dalam kondisi tertentu
  3. Penentuan Ketua dan wakil ketua BEM didasarkan pada jumlah suara mayoritas dari total jumlah suara.
  4. Bila terdapat perolehan jumlah suara yang sama antar pasangan kandidat, maka akan diadakan Pemira ulang oleh para kandidat yang memiliki suara terbanyak.
  5. Jika hanya ada satu pasangan calon ketua dan wakil ketua pemira tetap diselenggarakan yang diatur tap oleh BPM
  6. Tata cara pemilihan diatur oleh BPM berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 45

Syarat-syarat calon ketua dan wakil ketua BEM :

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Terdaftar sebgai anggota aktif IKM FISIP UI
  3. Memiliki integritas, kepribadian, dan berbudi pekerti lhur, serta mempu menjalankan tugas.
  4. Telah mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia berdasarkan masa studi yang berlaku dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa , serta memperoleh kredit sesuai diatur dalam tata tertib BPM.
  5. Memiliki IPK minimal 2,50
  6. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia
  7. Tidak dicabut haknya untuk dipilih dan memilih pada tahun akademik yang sedang berjalan
  8. Tidak pernah terkena sanksi akademis secara formal karena pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan Universitas Indonesia

Pasal 46

Kepengurusan BEM :

  1. Kepengurusan BEM terbuka untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang diatur internal oleh BEM
  2. Ketua mempunyai hak sebagai pemutus terakhir dalam kepengurusan BEM
  3. Susunan kepengurusan BEN harus mendapatkan pengesahan dari BPM dan pengesahan dari Dekan atau Pimpinan Fakultas yang dperkuat dengan surat keputusan

Pasal 47

Masa jabatan BEM adalah satu periode terhitung sejak dilakukannya serah terima jabatan dari periode kepengurusan BEM yang lama kepada kepengurusan BEM yang bar.

Pasal 48

Sebelum diadakannya serah terima BEM yang baru harus sudah terlebih dahulu dikukuhkan oleh BPM yang baru.

Pasal 49

Kewajiban-kewajiban BEM :

  1. Mentaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI.
  2. Membuat program kerja yang kongkrit, rasional, dan relevan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang menunjanh terselenggaranya kehidupan kampus sebagai perwujudan dari Tri darma Perguruan Tinggi.
  3. Membuat program kerja BEM berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja BEM yang ditetapkan Oleh BPM.
  4. Membuat Rencana Anggra Pendapatan dan Belanja BEM
  5. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bPM pada pertengahan masa jabatan, di akhir masa jabatan, dan pada waktu-waktu lain yang dianggap perlu sepanjang berkenaan dengan tugasnya baik kegiatan yang ditetpkan dalam Garis-garis Program Kerja maupun kegiatan di luar program yang telah disahkan oleh BPM.
  6. Memberikan penjelasan dan transparasi terhadap kebijaksaan dan program kerja yang dirumuskan BEM kepada seluruh mahasiswa
  7. Melakukan sinergitas program kerja dan gerakan dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam IKM FISIP UI.

Pasal 50

Hak-hak BEM :

  1. Membentuk kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BEM
  2. Meminta dan menerima pertanggungjawaban kepanitiaan
  3. Menyusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh para anggota suatu kepanitiaan dan/atau pengurus BEM sebelum BPM meminta pertanggungjawaban BEM mengenai hal tersebut.
  4. Merintis dan/atau mengusahakan berdirinya Badan Kelenggkapan Senat Mahasiswa
  5. Mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri
  6. Mendapat informasi dan transparasi serta diikutsertakan dalam pembuatan kebijakansanaan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan mahasiswa,
  7. Mendapat fasilitas dan alokasi anggran dari rektorat, dekanat, dan tau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasinalkan kegiatan mahasiswa

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 51

Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat menjadi HMJ/HMPS merupakan pengelompokan mahasiswa berdasarkan jurusan/program studi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai pembentukan dan pembubaran HMJ/HMPS yang baru diatur dalam ketetapan BPM

Pasal 53

Kepengurusan HMJ/HMPS :

  1. HMJ/HMPS dipimpin oleh sorang ketua yang dipilih oleh mahasiswa jurusan/program studi yang beersangkutan
  2. Ketua HMJ/HMPS memberitahukan susunan pengurus HMJ/HMPS kepada BPM dan BEM
  3. Susunan kepengurusan HMJ/HMPS harus diketahui oleh jetua jurusan/Ketua progam Studi yang bersangkutan

Pasal 54

  1. Dalam menyelenggrakan kegiatan-kegiatannya HMJ/HMPS berkordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang ada dalam IKM FISIP
  2. Bentuk koordinasi yang dilakukan sebatas pada mengetahui kegiatan HMJ/HMPS yang bersangkutan

Pasal 55

Hak-hak HMJ/HMPS

  1. HMJ?HMPS berhak mewakili wakil-wakil BPM
  2. Ketua HMJ?HMPS berhak langsung tanpa pemilihan menjadi anggota mewakili reka-rekannyadalam satu jurusan/program studi atau memberikan mandate kepada anggota HMJ/HMPS lainnya untuk mewakilinya sesuai dengan aturan yang berllaku pada HMJ/HMPS masing-masing
  3. Ketua HMJ/HMPS berhak merekomendasi orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan BEM
  4. Mendapatkan fasilitas dan alokasi anggaran dari rektorat, dekanat, program studi/jurusan dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionalkan kegiatan kemahasiswaan

Pasal 56

Kewajiban-kewajiban HMJ/HMPS

  1. entaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI
  2. Membuat program kerja yang kongkrit, rsional dan relevan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang menunjang terselenggranya kehidupan kampus sebagai perwujudan dari Tri darma Perguruan Tinggi
  3. Membuat rancangan kerja dan anggran tahunan
  4. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada mahasiswa dan jurusan/program studi
  5. Memberikan penjelasan dan trensparasi kebijaksanaan dan program kerja kepada mahasiswa jurusan/program studinya
  6. Melakukan sinergitas program kerja dan gerakan dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam IKM FISIP UI

BAB VIII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal57

Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya dingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan

Pasal 58

Unit kegiatan Mahasiswa terdiri dari :

1) Badan Otonom; dan

2) Badan Semi Otonom

Pasal 59

UKM Badan Otonom IKM FISIP Universita sIndonesia adalah UKM ditingkat fakultas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom FISIP Universitas indonesia yang memiliki otonomi.

Pasal 60

Syarat perubahan UKM Semi badan Otonoim FISP Universitas Indonesia menjadi Unit Kegiatan Badan Otonom Universitas Indonesia :

  1. mempunyai anggota sedikitnya 20 anggota aktif dalm IKM FISIP Uiniversitas Indonesia, minimal 3 jurusan
  2. Mempunyai anggran, dengan surplus minimal yang ditetapkan Forum Mahasiswa
  3. Telah berdiri selam 1 tahun; dan
  4. Tanda tangan dari 5% ari seluruh Anggota aktif IKM FISIP UI

Pasal 61

Hak UKM Badan Otononom FISIP Universitas Indonesia:

  1. menetukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan ditingkat IKM FISIP Universitas Indonesia
  2. Mendapatkan fasilitas dan alokasi anggran dari rektorat, dekanat, program studi/jurusan dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionaljan kegiatan kemahasiswaan
  3. Mewakili FISIP Universitas Indonesia sesuai kompetensinya

Pasal 62

Kewajiban UKM Badan Otonom FISIP Universitas Indonesia

  1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FISIP Universitas Indonesia;
  2. Memberikan laporan kinerja kepada Forum Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh forum mahasiswa;
  3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FISIP Universita Indonesia

Pasal 63

Pembubaran UKM Badan Otonom Universitas Indonesia:

  1. Jika telah terbukti melanggar ketentuan IKM FISIP Universita Indonesia;
  2. Jika tidak memenuhi syarat sebagai UKM BO yang disebut pada pasal…ayat 1,2,3
  3. Jika tidak aktif selama kurun waktu 2 tahun akademik dari terakhir penyerahan laporan kinerja kepada Forma
  4. Pembubaran UKM BO melalui mekanisme ketetapan Forma

Pasal 64

UKM BSO Fisip Universitas Indonesia adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FISIP Universitas Indinesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah kordinasi BEM

Pasal 65

Hak UKM BSO Universitas Indonesia:

  1. menetukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat FISIP Universitas Indonesia;
  2. merancang program kerja dibawah kordinasi BEM Universitas Indonesia;
  3. mendapatkan fasilitas dan anggran dengan melakukan kordinasi dengan BEM Mahasiswa FISIP Universita Indonesia; dan
  4. mewakili mahasiswa FISIP Unversutas Indonesia dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan dengan sepengetahuan BEM Universitas Indonesia

Pasal 66

Kewajiban UKM BSO FISIP Universitas Indonesia:

  1. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FISIP Universitas Indonesia
  2. memberikan laporan kinerja kepada BEM mahasiswa FISIP Universitas Indonesia secara berkala dan/atau jika diminta;dan
  3. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FISIP Universitas Indonesia

Pasal 67

Syarat pendirian UKM BSO FISIP Universitas Indonesia

  1. memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan PDKK;
  2. memiliki susunan kepengurusan;
  3. memiliki anggota sedikitnya 15 Anggota aktif IKM FISIP Universitas Indonesia, minimal 3 jurusan/program studi

Pasal 68

Pembubaran UKM BSO Universita Indonesia:

  1. UKM BSO dapat dibubarkan apabila telah melanggar ketentuan IKM Universitas Indonesia;dan
  2. Pembubaran UKM BSO Universitas Indonesia hanya dapat dilakukan oleh BEM

BABV

SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 69

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalan proses pergantian untuk memilih anggota BPM, Ketua Umum BEM, Badan Otonom Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 70

Perodisasi BEM, BPM, dan BO Mahasiswa, HMJ/HMPS adalah satu tahun kepengurusan, sejak Januari hingga Desember,

Pasal 71

Jenis-jenis suksesi Lembaga Kemahasiswaan:

  1. Pemilihan Raya;
  2. Mekanisme internal BO;

Pasal 72

  1. Pemilihan Raya selanjutnya disingkat Pemira dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap setahun sekali.
  2. Pemilih dalam Pemira adalah anggota IKM FISIP.
  3. Pemira diselenggarakan oleh Panitia pemira yang bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 73

  1. Pemira diselenggrakan untuk memilih ketua dan wakil ketuaBEM, Anggota Umum BEM
  2. Anggota umum BPM terpilih, sedikitnya mendapatkan seratus lima piluh suara dari total jumlah peserta Pemira.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemira Diatur dalam Tap BPM

Pasal 74

Mekanisme pemilihan Ketua UKM ditentuka oleh kebijakan internal masing-masing UKM BO

BABXIII

PERUBAHAN PDKK

Pasal 75

  1. Usul perubahan pasal-pasal PDKK dapat diagendakan dalam sidang FORBAMA apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota FORBAMA
  2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, besrta alasannya.
  3. Untuk emngubah pasal-pasal PDKK,Sidang FORBAMA harus dihadiri oleh sekurang-urangnya ¾ dari jumlah anggota FORBAMA
  4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal PDKK dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puliuh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota FORBAMA yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 76

Sejak PDKK Ini disahkan, maka PDKK 1999 dinyataka tidak berlaku.

Pasal 77

Segala peraturan perundang undangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diatur dalam PDKK.

Pasal 78

Semua lembaga yang ada di dalam IKM FISIP UI Univesitas Indonesia masih tetap berfungsi selam belum dibentuk lembaga-lembaga baru menurut PDKK ini.

Pasal 79

Masa kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI nulai berlaku efektif pada Januari hingga Desember 2009. Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI dimlai pada Juni 2007 hingga Juni 2008. Masa transisi suksesi Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI ditentukan oleh FORBAMA

Pengesahan

Musyawarah Umum Lembaga Kemahasiswaan

Pukul 22.37 WIB

13 April 2007, Yongma Lt.2 FISIP UI, Depok

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III

Pipin Sopian Ita Yopi

About these ads

2 thoughts on “PEDOMAN DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN (FISIP UI)

  1. Terima kasih kak atas postingan ttg PDKKnya, sangat membantu terutama bagi para Maba FISIP Ul agar mengetahui aturan dayasar di FISIP.
    Sejarah dibuatnya PDKK bagaimana dan kapan ya?
    Terima kasih sebelumnya.

    Like this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s