featured

manis yang ternyata tak pernah hilang

Saya (kembali) mem-post sebuah puisi (cinta-cintaan) yang sudah pernah saya muat di blog ini. Puisi yang jadi salah satu arsip pribadi saya yang penting, yang saya buat di sela-sela kegiatan workshop akumassa, di Serang, bersama Komunitas Sebumi. Saya tidak sedang bercerita tentang workshop itu, hanya tentang puisinya (yang tidak ada kaitan sama sekali dengan agenda/materi kegiatan workshop), tapi saya bubuhkan juga beberapa foto dokumentasi bersama teman-teman partisipan workshop pada waktu jam istirahat dan riset lapangan.

Komunitas Sebumi bertemu Gol A. Gong (dari kiri ke kanan:

Komunitas Sebumi bertemu Gol A. Gong (dari kiri ke kanan: Yugo, Ageung, Damar, Dolly, Mira, Gol A. Gong, saya, Susa, Doci, dan Dafi).

Puisi ini saya buat pada Bulan Agustus, 2010, untuk Ageung yang waktu itu masih berstatus sebagai teman dekat saya. Benih-benih ketertarikan sebenarnya sudah muncul jauh sebelum bulan itu, tetapi karena intensitas pertemuan dan keseruan yang didapatkan selama workshop, ketertarikan ini menguat.

Namun begitu, saat di Serang saya belum berani menyampaikannya secara langsung. Di facebook, saya menulis puisi ini. Niatnya, jadi semacam kode kepada Ageung bahwa saya tertarik padanya. Keberadaan puisi ini di note facebook saya, telah dihapus karena pacar saya pada waktu itu tak menyukainya (entah bagaimana, dia tahu saja kalau puisi ini bukan tentang dan/atau untuk dia). Dia marah sekali. Saya menghapusnya supaya pertengkaran kami tak berlarut-larut.

Ageung (tengah) bersama Doci (kiri) dan Susa (kanan).

Ageung (tengah) berfoto bersama Doci (kiri) dan Susa (kanan) ketika melakukan riset ke Benteng Surosowan.

Mira

Mira (kiri), teman dekat saya juga, ketika sedang berdiskusi soal Benteng Surosowan bersama para partisipan workshop (dari kiri ke kanan: Doci, Radit, Dafi dan Sri).

Ageung ketika melakukan riset di tempat billiard yang dulunya gedung bioskop.

Ageung ketika melakukan riset di tempat billiard yang dulunya gedung bioskop.

Dalam perjalanan pulang dari Serang menuju Jakarta, Ageung sempat bertanya kepada saya tentang puisi ini. Sepertinya, ia sadar puisi ini tentang dan untuk dirinya. Ageung bertanya melalui SMS, “Kenapa puisinya dihapus?”. Saya tak menjawab, karena yakin bahwa tentunya ia juga tahu alasannya.

Kegiatan iseng di waktu rehat malam hari

Kegiatan iseng, berfoto, di waktu rehat malam hari.

Kegiatan iseng di waktu rehat malam hari.

Asik berfoto narsis di waktu jeda kegiatan workshop.

Ageung dan saya tak pernah lagi membahas soal puisi ini sampai pada waktu kami, akhirnya, berpacaran dua tahun kemudian. Kalau saya tidak salah ingat, obrolan tentang puisi ini terjadi ketika kami telah menjalin hubungan lebih kurang satu tahun. Ageung tak segan-segan menunjukkan kekesalannya dan menyalahkan saya yang tega menghapus si puisi. Saya bisa bilang apa?! Hahaha!

Saya kemudian mencoba membuat puisi baru, tapi tetap saja Ageung tak puas. Ia ingin membaca sekali lagi puisi yang saya buat di Serang itu.

Ageung dan Zikri

Saya sempat percaya dan pasrah (lebai), puisi ini sudah benar-benar hilang sama sekali. Kemarin, saya terkejut menemukan puisi ini ter-posting di dalam blog saya ketika sedang membaca kembali satu per satu semua arsip tulisan. Oh, Arsip, betapa gembira dan lucunya melihat masa lalu dari sudut pandang kini! #asyek

Saya coba ingat, pernahkah saya meng-copy puisi ini ke blog sebelum menghapusnya…[?] Ah, itu tak jadi soal sekarang! Nyatanya, puisi ini masih ada. Tanpa pikir panjang, dan dengan hati yang riang, saya menunjukkannya kepada Ageung kemarin. “Dian, puisinya tidak hilang!”

Ageung senang sekali. Begitu juga saya.

Ageung sedang terlelap di sela-sela kesibukan editing video saat workshop di Serang.

Alasan Kenapa Kita Terlelap Berdua

kadang-kadang aku terjaga
dengkuran tidurmu menyebabkan mataku tersentak terbuka
aku usap punggungmu, dengkuran pun mereda
kemudian kau bergerak ke samping,
batang hidungmu berjarak lima jari dari mataku
kulihat tampang lelah menghadapiku

lelah bukan sekadar lelah mengelilingi kota jawara
lelah akan takdir juga ikut menghiasi
dalam kepalaku, kemudian, timbul simpati
karena, sedikit banyak, aku tahu cerita-cerita kecilnya

bukan, bukan,
aku bukan membual atau menggombal
tentang ombak menggulung kemudian surut,
menggambarkan keinginan bayang-bayang yang sudah akut
niatku mungkin sedikit lebih berbudi
walau mungkin, mungkin, aku harus berbohong kepada hati
tidak, ini bukan karena dugaanmu akan sesuatu yang sangat aku inginkan

sebenarnya kau lebih beruntung
punya hidup sedikit berwarna
sayangnya, sekelopak bunga bisa terbawa arus air sungai penuh batu tajam
dengan gesekan-gesekan hilanglah warnanya
sedang diriku mengaggumi warna itu

tahulah kau sekarang, engkau
kita terlelap berdua
karena kepedulianku dan rasa ingin menjaga

Serang, Agustus 2010

Tooftolenk Manshur Zikri

featured

Akses Terhadap Pemilu Layaknya Akses Warga Terhadap Perbaikan Jalan

Artikel ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 10 April, 2014.
________________________________________________________________________

IMG_3575

Rencana saya di tanggal 9 April, 2014, berantakan gara-gara bangun kesiangan. Pukul setengah sepuluh, saat terjaga, saya langsung bangun dari tempat tidur dan berlari menuju TPS di Gang Anyar, Jalan Lenteng Agung. Bukan untuk nyoblos, tapi untuk memperhatikan orang-orang nyoblos, khususnya Mbak Minah dan Mas Min, pasangan suami-isteri yang merupakan induk semang di kontrakan tempat Forum Lenteng bermarkas.

IMG_3582

Sudah pastilah harapan saya ketika berlari tak akan terwujud, yakni menyaksikan Mbak Minah dan suaminya nyoblos. Sebab, sehari sebelumnya mereka bilang akan nyoblos pada jam tujuh pagi. Setibanya di TPS No. 16, RT 007/RW 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa itu, saya hanya melihat pemandangan biasa yang tak jauh beda dengan peristiwa pemungutan suara Gubernur Jakarta pada Bulan Juli, 2012. Saya sempat memperhatikan peristiwa itu beberapa menit, lalu memutuskan kembali ke kontrakan Forum Lenteng, memutar otak untuk mencari angle baru untuk tulisan yang hendak dibuat.

IMG_3636 IMG_3635

Siang harinya, saya kembali mendatangi TPS itu. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sedang menghitung jumlah suara. Panitia menyebut, “Satu suara untuk si anu dan partai anu” atau terkadang juga menyebut, “Satu suara untuk partai anu saja, tanpa nama calon”. Karena peristiwa itu masih membosankan, saya pulang lagi ke Forum Lenteng.

Sore harinya, saya datang lagi ke TPS. Panitia masih menghitung suara. Beberapa orang sibuk di depan papan pencatatan suara, menghitung-hitung dan menulis jumlah suara. Saya menunggu cukup lama, tapi tak terjadi sesuatu. Saya bertanya ke salah seorang ibu yang ada di sana, “Hasilnya sudah diumumkan, Bu?”

Nggak, katanya hasilnya nggak diumumin,” jawab ibu itu.

Lalu, saya mendengar salah seorang panitia berseru, “Ini dilipat saja, ya?! Sudah dihitung, kan?”

Sedetik kemudian saya menghampiri si panitia, dan meminta izin ingin mengambil foto kertas-kertas penghitungan suara yang akan dilipat. Sialnya, saya hanya dapat mengambil foto hasil suara untuk pemilihan DPD.

IMG_3625 IMG_3626

Saat kembali ke Forum Lenteng maghribnya, saya tetap tak menemukan angle baru. Sebab, memang incaran saya adalah kisah Mbak Minah dan suaminya saat mencoblos. Pertimbangan saya mengapa harus Mbak Minah dan suaminya adalah karena pasangan suami-istri ini merupakan rantauan dari Cilacap dan Kebumen yang sudah tinggal cukup lama di Jakarta. Pandangan mereka mengenai peristiwa Pemilu 2014, secara umum melalui pengalaman mereka di TPS Lenteng Agung, saya rasa cukup tepat untuk membuka wacana perspektif warga masyarakat awam mengenai demokrasi.

Akhirnya, Kamis pagi, 10 April, 2014, saya putuskan untuk tetap mewawancarai Mbak Minah dan suaminya. Saya minta mereka menceritakan pengalaman mereka saat nyoblos. Percakapan yang tertera di bawah ini hanya kira-kira, seingat saya saja, karena memang wawancaranya tak saya rekam. Lebih kurang, dialog yang saya tuliskan di sini mengandung inti percakapan kami.

IMG_3640

“Saya gak tahu, Kri!” ujar Mbak Minah. “Gak ngerti omongan yang begitu. Milih, ya milih aja. Kemarin juga datangnya telat, udah sepi…”

“Kemarin ke TPS-nya jam berapa, Mbak?” tanya saya. “Sama-sama dengan Mas Min juga?”

“Siang saya datangnya… Kalau Mas Min udah duluan, pagi-pagi.”

“Ya, saya pengen tahu, bagaimana Mbak Minah milihnya,” saya coba pancing terus ketika ada penolakan darinya untuk berbagi pengalaman. “Kenapa milihnya si itu, alasannya apa?”

“Saya juga bingung,” katanya. “Orang kemarin saya panggil panitianya, ‘Sini-sini, saya gak tahu ini gimana caranya?!’ … Begitu!” Mbak Minah memperagakan ceritanya dengan menggerakkan tangan seperti memanggil orang.

“Lagi survei, Mas?” tanya seorang laki-laki yang kebetulan waktu itu ikut duduk di depan warungnya Mbak Minah. Saya tak tahu dia siapa.

“Iya, untuk tulisan tentang pemilu,” kata saya.

“LSI atau…?”

“Ini, Forum Lenteng,” kata saya sambil menunjuk kantor Forum Lenteng yang berada tepat di depan warung Mbak Minah.

“Sama dia aja, dia lebih tahu!” kata Mba Minah.

“Ya, yang lain juga nanti saya tanya, tapi saya mau tahu pengalaman Mbak Minah dulu,” kata saya. “Gini, lho, Mbak! Pengalaman Mbak Minah aja, pertimbangan Mbak Minah kenapa milihcaleg-nya. Calegnya gak perlu disebut.”

“Orang aja gak kenal, gak tahu mau milih yang mana…”

“Tapi tetap nyoblos, kan? Pernah lihat calon-calonnya di TV atau tahu dari mana, gitu?”

Nggak, sekarang ini saya udah jarang nonton TV, Kri…”

“Terus, pas milih kemarin, gimana nentuinnya?”

“Ya, pilih yang mana suka aja.”

“Alasan sukanya…?”

“Kemarin sebelum masuk nyoblos, saya lihat dulu di papan depan TPS, tuh, kan ada foto-foto calonnya,” cerita Mba Minah. “Pas mau nyoblos, bingung… ‘Oh, iya! Ingat fotonya, sempat lihat di depan…!’ Ya, saya pilih itu.”

Gitu doang???”

“Iya…” kata Mbak Minah dengan ekspresi meyakinkan. “Orang bingung… beda kayak yang pemilu dulu.”

Emang yang dulu gimana?” saya penasaran. “Bedanya apa?”

“Kalau dulu itu, kan ada foto-fotonya, ada partainya, ada namanya,” kata Mbak Minah. “Kalau yang sekarang nggak, foto aja semua. Ada juga yang cuma partainya doang, terus nama-nama, gak ada foto.”

IMG_3573 IMG_3572 IMG_3571

Lalu saya meminta Mbak Minah menjelaskan bentuk surat suara yang ia coblos. Penjelasannya serupa dengan contoh surat suara Pemilu 2014 yang saya lihat di internet. Surat pertama berwarna merah yang di dalamnya tertera foto-foto bernama (tanpa partai), untuk memilih anggota DPD. Kedua (biru) dan ketiga (kuning) adalah surat yang di dalamnya tertera logo partai dan nama-nama di bawah setiap logo, yakni surat untuk memilih anggota DPRD dan DPR RI. Menurut Mbak Minah, pemilu sebelumnya tidak seperti itu. Kemasannya lebih lengkap, setiap partai mencantumkan foto dan nama. Oleh sebab itu, Mbak Minah menentukan pilihannya berdasarkan foto yang ia lihat terpampang di papan pengumuman depan TPS. Ia pun tak mencoblos nama, hanya logo partainya.

IMG_3642

“Pokoknya bingung, Kri…!” kata Mbak Minah menegaskan lagi. “Kalau nenek-nenek yang milih pasti juga makin bingung…”

Saya tertawa mendengar keluhan Mbak Minah itu. Diam beberapa saat, laki-laki yang tadi bertanya kepada saya, mencoba memberikan pendapatnya.

“Sekarang ini, ya susah juga, Mas!” katanya, yang ketika saya tanya mengaku bernama Suyanto. “Kalau milih, belum tentu baik buat kita. Gak milih, juga gak baik buat kita. Jadi, ya daripada gakmilih, ya ikut nyoblos aja.”

Saya diam saja mendengar pendapatnya dan dia berkata lagi, “Daripada gak ada…?! Palingnggak, ya satu suara untuk partai. Karena, kan sekarang ini susah kalau gak lewat partai. Mana ada sekarang tokoh yang independen terus maju jadi presiden?! Makanya, yang pileg kemarin, coblos untuk partainya saja.”

“Ya, memang sih, susah kalau berpolitik gak lewat partai,” kata saya.

“Terus juga kalau diamati, ya, Mas, masyarakat itu juga memilih kalau bukan karena duit, ya gak akan milih,” katanya. “Banyak itu kejadian. Contohnya, kayak di kampung isteri saya itu, begitu…!”

“Kampungnya di mana, Mas?”

Mas Suyanto diam sebentar, lalu berakta, “Ya, di sekitaran Solo lah…”

“Hm… terus, terus?!”

“Ya, masyarakat awal dukung yang ini. Pagi-pagi sebelum milih, dikasih seratus lima puluh, langsung semuanya balik,” kata Mas Suyanto melanjutkan cerita. “Walaupun masyarakat dukungnya yang ini, kalau lawannya bisa ngasih duit lebih banyak, ya semua orang milih yang ada duitnya.” Mas Suyanto bercerita sambil memperagakan sekawanan orang-orang di atas meja dengan jarinya, lalu jari-jari tangannya itu bergerak ke arah yang berlawanan.

“Iya, saya juga mah kalau ada duitnya, gak bakal nolak!” Mbak Minah menimpali, lalu tertawa keras.

“Tapi, ya kalau dipikir-pikir, dari semua caleg itu, yang nyuap juga cuma dua puluh persen,” kata Mas Suyanto lagi. “Selebihnya, masyarakat yang minta, yang akhirnya bikin para caleg menyuap secara gak langsung.”

Saya mengerutkan kening mendengar pendapat itu. Menyadari kebingungan saya, Mas Suyanto menjelaskan lagi, “Sekarang-sekarang ini memang udah jarang orang yang datang ngasih duit supaya masyarakat mau coblos. Tapi, warga di kampung-kampung itu biasanya akan milih kalau si calon bisa kasih sesuatu buat kampungnya.”

Cerita Mas Suyanto itu cukup panjang. Ringkasnya, menurut Mas Suyanto, umumnya warga akan memilih seorang calon jika calon tersebut dapat memenuhi tuntutan warga pada saat pra pemilihan. Dalam pandangan Mas Suyanto, warga sudah sulit untuk percaya dengan para calon karena jika sudah terpilih, ujung-ujungnya hanya dibohongi dan warga tidak dapat apa-apa. Jadi, ketika kampanye, warga terlebih dahulu menuntut sesuatu dari calon sebagai jaminan, dan kalau sudah dipenuhi, barulah warga memilih. Berdasarkan pengalaman Mas Suyanto, yang diakuinya ia dapatkan dari obrolan sesama warga, di warung kopi, dan pengalaman di kampung, mulai dari pemilihan Lurah, Camat hingga sekelas Legislatif, yang diminta oleh warga masyarakat adalah perbaikan jalan atau infrastruktur kampung.

“Biasanya mereka minta sekian ratus sak semen, buat perbaikan jalan,” kata Mas Suyanto. “Jadi, ya masyarakatnya juga yang bikin caleg-caleg jadi nyuap. Iya, toh?”

Saya hanya mengangguk-angguk saja.

“Ya, begitu! Kalau tidak dipilih, ya mau gimana? Lebih baik, kan daripada roda pemerintahan gakjalan. Ya, paling nggak dana kampanyenya bisa buat warga, bisa beli kebutuhan-kebutuhan… beli gas… Yang paling penting, biasanya, ya perbaikan jalan.”

“Iya, jalan itu penting. Soalnya buat akses kita juga, Kri, kalau mau ke mana-mana,” Mas Min akhirnya angkat bicara juga. “Sama kayak di kampung kita, juga begitu, kan?”

“Iya!” kata Mbak Minah. “Lurah di kampung saya itu gobloknya minta ampun. Masa kebutuhan warga soal perbaikan jalan nggak dipenuhin. Katanya, karena belum balik modal.”

“Lurahnya ngomong begitu?”

“Iya…!”

“Nama kelurahan di kampung Mbak Minah itu apa?”

“Apa, yak?” Mbak Minah malah bertanya ke suaminya.

Mas Min berpikir mengingat-ingat, kemudian menyebut nama Kelurahan Kali Gending, Kecamatan Sadang, Kebumen. Desa tempat tinggal mereka adalah Desa Pereng.

“Itu tahun berapa kejadiannya, Mbak?”

“Baru-baru ini… Lurahnya masih menjabat. Kalau nggak salah, dua tahun lagi, apa, masa jabatannya selesai…” kata Mbak Minah. “Pernah masuk TV juga itu…”

Semua keterangan itu saya catat di kertas yang saya bawa. Melihat saya mencatat seperti itu, Mas Suyanto pun bertanya  lagi, “Kalau survei-survei begini, bisanya bisa langsung ke pemerintah, gitu ya, Mas?”

“Ya, gak secara langsung, sih…” jawab saya.

“Nah, itu… menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu juga susah,” kata Mas Suyanto. “Kita orang kecil ini gak bisa apa-apa.”

“Sama juga itu kayak RT di kampung saya, suruh bikin proposal untuk perbaikan jalan ke Lurah,gak bisa-bisa,” kata Mas Min.

Mbak Minah dan Mas Min pun menceritakan bahwa RT di tempat tinggal mereka di Desa Pereng itu masih termasuk saudara mereka sehingga obrolan mereka bisa lebih santai ketika membahas si Lurah.

“Saya pernah marahin RT-nya,” kata Mbak Minah. “Saya bilang, ‘Kamu itu gimana, sih jadi RT? Goblok bener?! Masa ngurusin buat jalan ini ke Lurah aja gak bisa-bisa?!’ Soalnya dia juga keluarga kita, gitu, jadi bisa ngomong blak-blakan.”

Mas Suyanto pun memberikan pendapatnya lagi bahwa seharusnya yang terpilih bisa menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat. Tapi, kenyataannya tidak, warga dibohongi. Apalagi sekarang, calon-calon yang maju tidak dikenal oleh masyarakat.

“Banyak pilihan, tapi justru gak bisa milih, ya, Mas?” ujar saya.

“Iya, bener!” seru Mas Suyanto. “Mendingan dulu zaman Pak Harto, tiga partai aja cukup, gakperlu pusing. Kalau zaman dia itu, kan, masyarakat gak perlu tahu negara ada utang berapa, yang penting bisa hidup tenang. Gaji sedikit tapi berasa kaya. Gak kayak sekarang, gaji banyak tapi kok gak cukup-cukup…”

Piye kabare? Enak jamanku toh, Le?” ucap Mbak Minah menirukan iklan kampanye sejumlah calon legislatif yang menggunkan ikon Soeharto untuk menarik perhatian warga.

Miris juga mendengar pendapat-pendapat seperti itu. Ada semacam keterputusan pemahaman tentang polemik jatuhnya rezim Orde Baru dan kebermanfaatan era keterbukaan informasi di mata orang-orang yang saya ajak bicara tersebut. Tapi, saya tak mencoba untuk menggangu pendapat mereka. Saya biarkan saja mereka mengutarakan apa yang mereka rasakan.

IMG_3641

Saya pun hanya menjelaskan cara kerja penelitian saya, “Kita buat tulisan ini untuk naik di mediaonline, di internet, nanti disebar. Jadi semua orang bisa baca. Paling nggak, ya masyarakat bisa membacanya dan kemudian jadi sadar dan kritis.”

“Sebenarnya sekarang ini udah banyak masyarakat yang kritis, lho, Mas?” kata Mas Suyanto menanggapi saya.

“Ya, kritis itu kan ada dua macam. Kritis yang mengeluh saja, atau kritis yang ada aksi konkretnya.”

“Nah, itu dia, yang ada ya ngeluhnya doang!” seru Mas Min, dan Mas Suyanto pun mengiyakan.

“Makanya, kalau Forum Lenteng biasanya memuat tulisan yang selain mencoba menyadarkan masyarakat, kita sebisa mungkin memaparkan semacam rekomendasi dan solusi yang bisa diikuti oleh warga yang membaca, jadi tidak hanya tinggal diam mengeluh. Ya, kita sama-sama usaha.”

Setelah itu, oborlan kami mulai beranjak jauh dari bahasan pemilu. Saya pun berpamitan dari warung Mbak Minah dan kembali ke ruangan kerja untuk langsung menulis.

Ah, sungguh aneh, memang! Di era kebeasan seperti ini masyarakat justru terkungkung dalam ketidakmengertian dan ketidaktegasan memilih. Budaya “ikut apa kata pemerintah” yang dilakukan oleh Orde Baru, justru menjadi hal yang dirindukan. Paling tidak, oleh tiga orang yang saya ajak berbincang sebagai narasumber itu.

Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Mas Suyanto, “Toh yang ngusulin calon DPR itu, kan partai! Bukan usulan benar-benar dari masyarakat. Lebih baik dulu, tiga partai saja. Kita pilih saja partainya, nanti baru mereka yang tentukan. Jadinya tidak mubazir dan buang-buang duit buat kampanye. Mendingan duitnya dikasih buat orang-orang kecil beli makan.”

Ada baiknya kita tangkap cara berpikir seperti itu sebagai suatu dampak kekecewaan atas tiadanya signifikansi reformasi bagi masyarakat awam (di luar keuntungan bagi kaum intelektual dan pers). Masyarakat ingin sesuatu yang konkret, bukan kebebasan mengawang yang justru memberikan keterbatasan dalam bentuk yang baru. Jika dulu tak tahu mengapa seorang tokoh bisa terpilih jadi pejabat, sekarang masyarakat tak mengerti kok bisa begitu banyak orang bisa mencalonkan diri, padahal tak dikenal.

IMG_3580

Mungkin, masyarakat membutuhkan akses dan cara yang jelas, terukur pasti, dan mudah diindikasi langkah apa yang harus dilakukan, tidak terkecuali dalam isu pemilu ini. Sama halnya dengan pandangan masyarakat yang meyakini bahwa perbaikan jalan sebagai akses penting untuk membantu kondisi ekonomi, akses yang jelas ke informasi tentang apa dan mengapa harus memilih pun juga harus konkret. Paling tidak, akses yang jelas untuk menyampaikan aspirasi, semacam proposal perbaikan jalan. Apa jadinya jika kampanye lebih dianggap sebagai momentum yang lebih menguntungkan ketimbang waktu pencoblosan dan pasca pemilihan. Betapa, nasib demokrasi kita sekarang.

featured

[Tanpa] Basa-Basi Soal Pemilu 2014

Tulisan ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 7 April, 2014.
________________________________________________________________________

“Tempat nyobolos di mana nanti, ya, Pak?” tanya saya kepada Pak Taeng, Pak Kos, ketika membayar uang kosan.

“Ada nanti di lapangan, dekat rawa itu,” jawabnya. Di belakang kompleks kos-kosan saya, ada lapangan luas yang merupakan pekarangan sebuah masjid besar, bernama Masjid Al-Hikam. Biasanya, acara-acara yang berhubungan dengan kerumunan warga di sekitaran Kukusan Teknik (biasa disingkat Kutek), Beji, Depok, diadakan di sana. Dan mungkin juga untuk Pemilu 2014 ini.

Atribut kampanye yang masih menggantung di tiang listrik depan Masjid Al-Hikam (7 April, 2014)

Atribut kampanye yang masih menggantung di tiang listrik depan Masjid Al-Hikam (7 April, 2014).

Setelah membayar uang kos, saya segera bergegas mandi dan bersiap-siap berangkat  menuju Lenteng Agung. Niat saya untuk berbincang lebih jauh soal keikutsertaan Pak Taeng di Pemilu 2014 terpaksa harus ditunda. Sepertinya, beliau ada urusan keluarga sehingga tak bisa menemani saya ngobrol lebih lama.

Sebelum berangkat ke Lenteng Agung, saya sempatkan diri untuk melihat ke lapangan belakang. Ada Aboy, seorang teman dari Lebak, yang menyertai saya hari itu. Seperti sudah saya duga sebelumnya, tak ada tanda-tanda keberadaan tenda TPS. Kerangka tendanya pun belum ada. Mungkin baru akan dibangun besok, H-1 pemungutan suara.

Atribut kampanye yang masih menempel di gerbang Kutek (tanggal 7 April, 2014)

Atribut kampanye yang masih menempel di gerbang Kutek (tanggal 7 April, 2014).

Saya dan Aboy juga tak langsung menuju Lenteng Agung. Kami mampir dulu ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Meskipun sudah lulus dari kampus itu, saya sering menyempatkan diri ke sana sekedar untuk bertemu kawan-kawan mahasiswa atau dosen. Di perjalanan, saat melewati pintu gerbang menuju kampus, saya melihat beberapa alat peraga kampanye masih menempel di pagar gerbang. Hari ini adalah hari kedua dari tiga hari tenang Pemilu Legislatif 2014 (tanggal 6, 7 dan 8 April, 2014). Ada beberapa artikel di media online menyebutkan bahwa target pembersihan total akan rampung pada H-1 coblos, ada juga yang menyebutkan bahwa seharusnya semua alat peraga kampanye dibersihkan sebelum masa tenang. Terlepas ada unsur kesengajaan atau tidak, apa yang saya lihat di gerbang Kutek menunjukkan kinerja Panwaslu dan Bawaslu dalam mengawasi peserta pemilu tahun ini.

Pak Yayat.

Pak Yayat.

Sesampainya di kampus, saya langsung ke warung langganan saya, warung Pak Yayat, untuk membeli rokok. Saya biasanya memanggilnya Babe, dan tanpa basa-basi, saya bertanya padanya tentang keikutsertaan di Pemilu 2014.

“Tanggal 9 ntar, nyobolos, ga, Be?”

“Ya, nyoblos… biasanya juga nyoblos.”

“Kalau nyoblos, ke TPS mana biasanya?”

“Itu di Pocin (Pondok Cina-red).”

Udah urus daftar sebagai pemilih, Be?”

“Sudah, kan nanti tinggal dateng aja,” katanya. Pak Yayat sibuk dengan pekerjaannya membersihkan tong sampah.

“Kalau di tempat saya, sih, katanya diurusin RT, dateng ke rumah-rumah, ngasih tahu ke TPS mana.”

“Kita udah daftar,” katanya, sepertinya tak nyambung dengan maksud ucapan saya. “Kalau gak daftar, ya kagak bisa, lah!”

Saya lalu diam dan hanya memperhatikan si ibu yang sedang mengambilkan enam batang rokok kretek buat saya. Tak lama kemudian, Pak Yayat berkata lagi, “Kalau dulu, kan pake bawa surat ‘abe’ aja, noh…! Yang kemarin bawa begitu juga, gak bisa, karena gak kedaftar.”

Saya malah tambah bingung dengan penjelasan Pak Yayat. Mungkin, surat ‘abe’ yang ia maksud itu adalah Surat Formulir C6 (surat undangan atau surat pemberitahuan dari Ketua RT setemat) kalau dalam Pemilu 2014. Saya sudah browsing di internet, dan memeriksa kemungkinan nama surat di Pemilu 2009 dan 2004, tak saya temukan yang namanya surat ‘abe’. Kalaupun ada yang bunyinya mirip, ialah surat ‘ate’, atau Surat Formulir A.T., dan itu pun khusus dipegang oleh KPU.

Contoh surat forumulir C6 (milik Mba Minah, induk semang di Forum Lenteng, dan keluarga).

Contoh surat formulir C6 (milik Mba Minah, induk semang di Forum Lenteng, dan keluarga).

Ada tiga model surat dalam Pemilu 2014. Pertama, surat model C (1-6), sebagai surat berita acara. Model C1 untuk hasil penghitungan perolehan suara di TPS, C2 untuk pencatatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses pemungutan suara di TPS, C3 untuk surat pernyataan pendamping pemilih, C4 untuk pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), C5 untuk tanda terima penyampaian berita acara bagi para saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan C6 untuk surat pemberitahuan (undangan) pemungutan suara bagi para pemilih terdaftar. Sementara itu, untuk surat keterangan pindah memilih ke TPS lain, disebut Forumulir A5. Model yang terakhir, Formulir A.T., berfungsi untuk pencatatan nama-nama pemlih yang datang ke TPS menggunakan KTP.

Dari warung rokok, saya beranjak ke warung langganan yang lain untuk memesan es teh. Namanya warung Mang Ari. Salah seorang pegawai Mang Ari, namanya Mang Andi, menyapa saya, “Zikri!”

“Eh, Mang, pesen es teh, yak!” seru saya sembari mengambil sendiri es tehnya dan memberikan uang dua ribu rupiah. Dan juga tanpa basa-basi, saya pun bertanya padanya, “Tanggal 9 ikut nyoblos gak, Mang?”

Nggak. Golput aja.”

“Lho, kenapa golput?”

Emangnya kenapa? Salah, ya, kalau golput?”

“Ya, enggak, sih… tapi ya sayang aja surat suaranya.”

Mang Andi berjalan ke dapur warungnya untuk mengambil pesanan nasi yang siap untuk dihantarkan ke pelanggan.

Mang Andi sedang bekerja di warungnya.

Mang Andi sedang bekerja di warungnya.

“Kenapa, sih, Mang, kok golput?”

“Jauh…!” serunya Mang Andi singkat.

“Emang dapil-nya masuk daftar mana?”

“Bogor. Gak kekejar, harus bolak-balik.”

“TPS-nya di Bogor? Emang Mang Andi tinggal di mana? Bogor juga, kan?”

“Ya…” tangan kanannya bergerak menunjuk ke depan dan ke dirinya.

“Oh, maksudnya repot bolak-balik ke Bogor pas jam dagang, ya?”

“Iya, padahal cuma sebentar doang, tapi susah ninggalin…”

“Tapi kalau milih, ada sih, yak?”

“Ya, gitu-gitu aja… sama aja semua, mah…!”

Jiah…!” seru saya sembari berlalu dari warungnya.

Saya sampai tak sadar ada Aboy yang menemani saya sedari tadi. Ternyata dia sudah duduk di salah satu meja kantin dan memesan es teh juga. Tapi, bukannya menghampiri mejanya, saya justru menghampiri meja yang lain, di belakang meja kasir. Di meja yang saya datangi itu, ada seorang teman, senior saya dulu saat masih kuliah di Jurusan Kriminologi UI.

“Apa kabar, lu?” tanya Galih, teman saya itu. “Gimana dunia kerja?”

“Ya, gitu-gitu aja, Bang. Hahaha!”

“Tapi masih di sana, di Lenteng?” yang dia maksud adalah Forum Lenteng, tempat saya berkegiatan sekarang. “Jadi bikin buku?” sambungnya menanggapi anggukan kepala saya.

“Jadi, itu, tuh salah satu penulisnya,” kata saya menunjuk Aboy di mejanya.

“Oh, kumpulan tulisan, ya, bentuknya?” seru Galih seraya menghembuskan asap rokok yang ia hisap sedari tadi. “Emanglah, ya, mahasiswa krimminologi yang satu ini. Beda sendiri. Keren die!” Galih mengucapkan kalimat itu ke Mas Min, si penjaga kasir yang mejanya di sebelah meja kami, yang sedari tadi tersenyum-senyum melihat obrolan kami berdua.

Mas Min

Mas Min.

Sekali lagi, tanpa basa-basi, saya melemparkan pertanyan yang sama ke Mas Min, “Tanggal 9 ikut nyoblos gak, Mas?”

Nggakgak bisa milih di sini aku…” jawabnya.

“Oh, DPT-nya beda, ya?” kata saya. Saya bertanya ke Galih, “Mas Min dari mana, sih?”

“Solo,” jawab Galih.

“Kan, bisa diurus, Mas…?!”

“Belum diurus…”

“Padahal kemarin BEM UI sempat buka posko bantuan untuk ngurus itu, Mas!” kata saya. “Tapi, ya emang cuma tiga hari…”

“Sekarang udah gak bisa?!” Galih menanggapi, entah bertanya, entah memberi tahu.

“Ya, sekarang kan udah masa tenang.”

Saya lanjut bertanya ke Mas Min, “Tapi sebenarnya ada yang mau dipilih, Mas?”

“Nggak ada… aku ya pengennya milih di kampung, tapi gak ada waktu untuk balik,” jawab Mas Min.

“Oh, kalau di sini nggak ada yang kenal, ya, Mas? Tapi kalau di kampung ada yang kenal? Maksudnya, ada yang mau didukung?” tanya saya bertubi-tubi. Mas Min hanya menganggukkan kepala.

“Kamu sendiri, milih gak?” Mas Min balik bertanya.

“Ya, nggak lah…! Saya, mah, golput aja. Kagak ada yang kenal…!” ucapan saya itu disambut tawa oleh Mas Min dan Galih. Saya sempat melirik Aboy, dia sedang asik dengan handphone-nya.

“Kalau gue, sih… kenal, ya, kenal dengan caleg-caleg Depok,” ujar Galih. “Tapi sepak terjangnya itu kan yang kita gak tahu…”

Dari ucapan itu, obrolan saya dan Galih melebar ke persoalan-persoalan korupsi dan kampanye hitam para caleg. Tak lupa pula menyinggung perdebatan soal hak suara yang harus diselamatkan, antara BEM UI dan beberapa BEM tingkat fakultas.

“Yang satu, argumennya, arus suara bisa kacau karena orang-orang rantauan, ‘kan sejatinya gak kenal dengan caleg-caleg di Depok. Buka posko pemindahan DPT justru mendorong orang asal milih,” saya menjelaskan apa yang saya tahu soal isu aksi protes beberapa kalangan mahasiswa atas tindakan BEM UI yang membuka posko bantuan pengurusan pemindahan daftar pilih ke TPS di Depok bagi mahasiswa rantauan. “Sementara, dari BEM UI-nya sendiri bilang bahwa motivasinya, ya, murni untuk menyelamatkan hak suara, daripada disalahgunakan di daerah asal.”

“Argumen keduanya benar, sih…” tanggap Galih mengangguk-angguk. “Tapi, kan, persoalannya, mahasiswanya bisa kritis atau tidak. Ya, yang namanya politik, pasti korupsi. Pemilu itu musimnya banget. Sekarang mana ada yang bisa memaparkan baik-buruknya caleg secara detil… makanya gue tadi bilang, kalau kenal, sih, kenal… tapi, kan itu, sepak terjangnya yang kita gak tahu. Kalau soal suara yang dimainin, ya, bukan hal baru.”

“Udah, nyoblos aja, nyoblos…!” Mas Min menimpali, setelah beberapa menit ia tak ikut serta dalam obrolan karena harus melayani pelanggan-pelanggan yang membayar uang makan.

Saya, saat menyadari ada ibu-ibu penjual nasi pecel (saya tak tahu namanya karena jarang membeli makanan di warungnya), langsung melemparkan pertanyaan juga, “Tanggal 9, nyoblos, gak, Bu?”

“Apa, Mas?”

“Ikut nyoblos, gak?”

“Ya, ikut…”

Nyoblosnya di mana, Bu, biasanya?”

Si Ibu itu menyebutkan nama sebuah gang, tapi saya tak ingat. Waktu saya tanya ke Galih, daerah mana yang ia maksud, Galih mengatakan itu sebuah gang di dekat kompleks perumahan Pesona Khayangan, Jalan Margonda, Depok.

Lu lagi survei, nih, ceritanya?” Galih menggoda saya.

“Ya, rencananya gue mau buat tulisan. Pengen tahu aja, motivasi orang-orang nyoblos atau golput.”

“Intinya, tuh, Zik… bukannya kita atau gue gitu, gak mau nyoblos…” Mas Min menanggapi. Terkadang dia ber-‘aku-kamu’, kadang ber-‘gue-elu’. “Tapi, ngurusnya itu lama. Harus bawa surat lagi, urus yang di kampung dulu, kasih ke pengurus yang di sini. Lama. Dan banyak maunya juga… ini-itu…”

“Ada pungli-pungli gitu, maksudnya?”

“Ya, ada juga yang begitu…!” kata Mas Min. “Makanya, ya mendingan gak usah milih. Yang dulu-dulu juga gak milih…”

Dateng aja, Mas, ke TPS-nya… ‘golput putih’, coblos aja semuanya… sayang surat suaranya, Mas!” seru Galih.

“Kalau partai, Mas… kira-kira dukung yang mana?” tanya saya.

“Apa, ya…?”

“Pasti ada, dong…”

Nggak juga… biasa aja… soalnya yang di kepala itu, ya golput… jadi gak ngikutin perkembangan, gak tahu mau mana yang harus didukung.”

Sebenarnya, keluhan-keluhan seperti Mas Min itu bisa saja diredam meskipun memang harus bergantung kepada kesadaran masing-masing individu. Seperti mengurus surat pindahan memilih ke TPS di tempat rantau, misalnya. Jika sudah siap sejak jauh-jauh hari, si pemilih terdaftar bisa terlebih dahulu mengurus formulir A5 ke PPS asal hanya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sebagai bukti bahwa nama yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah mendapatkan Surat A5 dari PPS asal, si pemilih harus melaporkan ke PPS tempat tinggalnya yang sekarang. Jika tak sempat, pada hari H pemilihan, Surat A5 itu juga tetap berfungsi dan bisa diserahkan ke KPPS setempat, sebagai bukti sudah pindah TPS. Tak merepotkan, sebenarnya, dan si pemilik surat A5 tetap dapat memilih.

Setelah tak ada lagi bahan obrolan, dan juga karena Galih harus pergi ke suatu tempat, saya beranjak ke meja yang lain (tak lupa mengajak Aboy), ke tempat tongkrongan mahasiswa kriminologi. Jawaban-jawaban mereka tak jauh beda ketika saya menanyakan apakah masing-masing dari mereka akan ikut nyoblos di tanggal 9 April atau tidak. Tanpa basa-basi, mereka mengatakan akan golput saja karena tak akrab dengan para caleg. Berbeda dengan topik legislatif, bayangan-bayangan akan memilih calon presiden yang mana, lebih terlihat jelas. Citra-citra para calon presiden di media massa, paling tidak, sedikit memberikan gambaran bagi para mahasiswa yang saya temui itu. Mereka mampu memilah yang mana penjahat media, penjahat kemanusiaan, dan yang mana yang kutu loncat. Saya lupa menanyakan pendapat Pak Yayat, Mang Andi dan Mas Min soal calon presiden. Tentunya pendapat mereka akan lebih menarik. Mungkin lain waktu, karena jam di handphone saya memberitahukan bahwa saya dan Aboy harus segera ke Forum Lenteng.

Mbak Minah dan keluarga sedang bercengkrama saat makan malam..

Mbak Minah dan keluarga sedang bercengkrama saat makan malam.

Isi perbincangan saya hari ini tak jauh beda dengan ujaran-ujaran Mbak Minah dan suaminya, induk semang di kontrakan Forum Lenteng, dua hari lalu. Mereka bilang bahwa mereka cukup menunggu kabar dari Pak RT saja soal kapan dan di mana harus mencoblos. Ketika saya tanya pandangan mereka soal siapa kira-kira caleg yang layak dipertimbangkan, jawabnya, “Ya, yang kita tahu dari poster-poster aja. Mau pilih siapa, ya rahasia, dong!”

Suasa kantin kampus FISIP UI di malam hari.

Suasa kantin kampus FISIP UI di malam hari.

Jawaban-jawaban atas pertanyaan pancingan saya kepada orang-orang yang saya temui itu seakan merefleksikan suatu kejenuhan atas demokrasi. Atau mungkin, hanya karena memang saya yang jenuh? Mulai dari cara parta-partai mengkader anggota untuk dijadikan perwakilan, cara berkampanye yang tak sehat, hingga proses sosialisasi dari Bawaslu dan Panwaslu yang tak maksimal. Barangkali, Pemilu 2014, bagi kita, tak lagi menjadi sebuah perayaan, tapi lebih kepada kebiasaan lima tahunan yang mesti dijalankan. Menyikapinya seolah-olah dipaksa menjadi mudah: jika lupa ikuti perkembangan, golput saja; jika sayang dengan surat suaranya, coblos semua nomor saja; jika memang ingin memilih, pilih yang paling sering dilihat saja. Fasilitas dan akses bagi peningkatan kritisisme masyarakat terhadap pemilu dan para peserta pemilu, sepertinya belum lagi terbangun dengan baik. Tak tahulah pada saat pemilihan presiden nanti. Sebab, katanya, ada warna baru yang sudah lama dinanti-nanti.

featured

Lindungi Kemanusiaan dari Kekeliruan Sistem

Tulisan ini sudah pernah dimuat di website akumassa, tertanggal 5 Maret, 2014.
_______________________________________________________________________

Hari ini adalah hari kedua di minggu keempat. Dengan kata lain, sudah tiga minggu lebih dua hari, saya berada di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Beberapa kali, saya dan Gelar sempat bermobilisasi ke Depapre, menghabiskan waktu lebih kurang dua jam di perjalanan, atau juga ke Waena, dengan waktu tempuh yang hampir sama, mengunjungi tiga orang teman kami di sana, Siba, Paul dan Komeng.

DSCN1459

Kehadiran kami di Papua bermaksud melaksanakan pelatihan media—Program Media Untuk Papua Sehat yang diinisiasi oleh Forum Lenteng—untuk para peserta yang merupakan warga asli Papua. Saya, Gelar, Siba dan Paul sudah berada di Papua sejak tanggal 10 Februari, 2014. Kegiatan pelatihan untuk peserta di Sentani dimulai sejak tanggal 12 Februari, bertempat di Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Kompleks Misi Katolik, Sentani, Kabupaten Jayapura. Sementara itu, kegiatan pelatihan untuk peserta di Perumnas III, Waena, Kota Jayapura dimulai tanggal 13 Februari. Saya dan Gelar bertugas sebagai fasilitator pelatihan di Kabupaten, sedangkan Siba dan Paul di Kota. Diki dan Komeng datang ke Papua tanggal 20 Februari sebagai bala bantuan yang akan melakukan monitoring kegiatan ini.

DSCN14531

DSCN1456

DSCN1457

DSCN1458

Saya, Gelar dan Diki, menginap di SKPKC. Lembaga ini berada di bawah naungan Gereja Katolik dan Ordo Fransiskan yang aktif melakukan aksi pemberdayaan masyarakat. Sekretariat ini berdiri di atas tanah yang luas. Selain Kantor SKPKC FP, di Kompleks Misi Katolik Sentani terdapat bangunan berupa aula (yang bisa digunakan oleh publik, seperti penyelenggaraan pesta pernikahan dan pertemuan), susteran KSFL, penginapan dan tempat-tempat pelatihan bagi para pelajar. Meskipun sudah disediakan satu kamar di penginapan oleh tuan rumah, kami bertiga lebih sering tidur di kantor SKPKC, lantai bawah. Lantai atas bangunan kantor tersebut merupakan ruangan kerja para pegawai sementara lantai bawah merupakan ‘ruang dapur’ atau ‘ruang keluarga’.

DSCN1464

Kegiatan pelatihan Media Untuk Papua Sehat dilakukan di lantai bawah, dan oleh karenanya selalu ramai tiga minggu terakhir ini. Dalam pelatihan Media Untuk Papua Sehat, kami mendampingi para peserta pelatihan untuk mempelajari media sebagai langkah strategis membicarakan isu-isu kesehatan. Thomas Waisima dan Stefanus Abraw adalah peserta pelatihan yang sering ikut menginap bersama kami.

Hampir setiap malam, kami berdiskusi tentang media dan kesehatan. Kami juga memperbincangkan hal-hal lain, seperti cara makan papeda (sagu), kerusuhan yang sering dilakukan oleh pemabuk-pemabuk, konflik-konflik yang terjadi di Papua, bahkan pandangan-pandangan masyarakat Papua mengenai ‘wilayah pusat’ dan militer. Kami jarang berjalan-jalan keluar di atas pukul sepuluh. Selain karena pertimbangan pintu gerbang SKPKC tutup pada jamsegitu, kami menghindari tingkah laku rusuh para pemabuk di jalanan.

***

SKPKC, seperti hasil perbincangan saya dengan Br. Edy Rosariyanto, sang direktur, bekerja di wilayah pemberdayaan masyarakat dengan dasar pemikiran yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. SKPKC juga bergerak di bidang ekologi, guna melakukan pemetaan terhadap perkembangan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat Papua, baik secara sosial, kultural, maupun dari perspektif ilmu eksakta. Selain itu, SKPKC juga sering menjadi mediator yang membantu menyuarakan aspirasi masyarakat Papua ke pemangku kebijakan, terkait kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya erat dengan konteks lokal Papua. Lembaga ini pun turut aktif dalam penyelesaian berbagai konflik dan sengketa tanah dengan pendekatan soft approach (diplomasi, negosiasi, dan musyawarah yang mengutamakan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak), yang mempertemukan masyarakat Adat, pemangku kebijakan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam sebuah forum yang egaliter.

DSCN1449

Kantor SKPKC Fransiskan Papua.

Yang membuat saya percaya dengan perjuangan lembaga ini ialah kegiatannya yang sadar dengan penelitian. Di kantor SKPKC, saya menemukan banyak dokumen-dokumen berupa laporan penelitian tentang kehiduan masyarakat Papua. Laporan-laporan ini tersusun sesuai dengan kode tahun. Bahkan, Bernard, koordinator lokal yang mendampingi kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan di sini, sempat menunjukkan buku hasil penelitian tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya di tahun 2006, berjudul “Sehat itu Sa Pu Hak” (Sehat itu Hak Saya). Nico, koordinator lokal yang bertanggung jawab untuk pelatihan di Waena, juga sempat menunjukkan literatur hasil investigasinya tentang aksi-aksi penembakan yang sering terjadi di wilayah konflik. Di bidang ekologi, SKPKC juga aktif melakukan seminar-seminar hasil penelitian. Misalnya, di tahun 2011, ketika masih di bawah kepemimpinan Br. Rudolf Kambayong, OFM, SKPKC menyelenggarakan seminar hasil penelitian tentang dampak pertambangan emas di Sungai Degeuwo.

DSCN1461

Lemari arsip SKPKC.

DSCN1462

Buku hasil penelitian SKPKC, berjudul “Sehat itu Sa Pu Hak”.

DSCN1471

Suasana ruang kerja di SKPKC.

“Apa biasanya kendala yang sering ditemukan dalam melakukan aksi-aksi seperti ini, khususnya dalam konteks Papua, Bruder?” kira-kira begitu pertanyaan saya kepada Br. Edy, suatu hari.

Dengan jelas dan ringkas, Br. Edy memaparkan bahwa masalah Papua menjadi ‘tak kunjung selesai’ karena kurangnya kesadaran untuk menyatukan suara. Terutama di masyarakat Adat, mereka sering bentrok karena perbedaan pendapat sehingga menyulitkan proses pewacanaan isu. Selain itu, tindakan intimidasi juga sering dilakukan oleh pihak penguasa kepada masyarakat Adat dan kaum buruh. Br. Edy juga bercerita bahwa pernah suatu kali beberapa orang buruh dipecat oleh perusahaan mereka karena ketahuan turut aktif dalam kegiatan-kegiatan serikat buruh.

“Hari ini mereka mengadu ke SKPKC, besoknya mereka sudah kehilangan pekerjaan,” ucap Br. Edy.

Br. Edy.

Br. Edy Rosariyanto.

Bruder juga bercerita bahwa pemetaan isu yang mereka lakukan juga banyak berangkat dari pengaduan masyarakat. Mereka bergerak ketika masyarakat yang meminta. Dalam memenuhi permohonan itu, SKPKC berperan sebagai pendamping. Mengubah kebijakan secara langsung memang tidak mungkin, tetapi mengawasi hingga suatu persoalan masyarakat ditanggapi oleh pemerintah, sudah pasti dilakukan oleh SKPKC.

***

Pater (atau Pastor, biasanya disingkat P.) Paul Tumayang, OFM menemani kami makan di sebuah rumah makan ikan gurame tadi malam. Beliau aktif berkegiatan di SKPKC, khususnya di wilayah keagamaan.

P. Paul bercerita banyak tentang pengalamannya mendatangi daerah-daerah di Papua. Benturan-benturan keadaan sosial-kultural masyarakat yang harus dihadapinya seakan mengajarkannya tentang karakter orang Papua. Tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami.

“Jika kau berjalan-jalan di Wamena, lebih baik jalan kaki, karena kalau pakai mobil nabrak, nanti kau diminta ganti rugi satu babi,” kata P. Paul seraya tertawa, menceritakan pengalamannya di Wamena. “Harga satu babi bisa sampai enam puluh juta. Untung jika diminta langsung denda saja, tapi biasanya kau akan babak belur dulu sebelumnya karena dipukuli masyarakat.”

DSCN1470

P. Paul ketika sedang bekerja.

P. Paul menjelaskan bahwa tingkah laku kriminal yang sering terjadi di Papua sesungguhnya bukan disebabkan oleh karakter masyarakat Papua itu sendiri, tetapi memang karena keadaan yang memaksakan demikian. Negara gagal memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Itu sudah terjadi sejak era diktatorial Orde Baru, sehingga trauma itu seringkali muncul dan terjadilah bentrok antara kaum pendatang dan penduduk lokal. Bahkan tak jarang, bentrok juga terjadi antara sesama orang Papua.

“Kau pernah melihat orang mengais sampah lalu makan di tempat?” tanya P. Paul. “Di sini saya sering lihat. Seperti itu lah ketidakadilan yang terjadi di Papua. Makanya, menurut saya wajar, jika dampaknya ke perilaku mencuri. Orang butuh makan.”

Bahkan, menurut cerita P. Paul, kompor yang sedang menyala untuk menanak nasi pun bisa hilang dicuri orang. “Hilang dengan tungku-tungkunya sekaligus.”

Hal itu senada dengan ujaran salah seorang pedagang di Puskesmas Sentani.

“Jangankan handphone, gembok untuk menutup peti tempat menyimpan tenda saja bisa hilang, Kaka!” kata pedagang itu. “Kalau handphone, kan jelas, berharga…! Gembok?!” serunya seraya memukul jidat, dan disambut tawa oleh beberapa orang pembeli yang mendengar ceritanya.

Menurut P. Paul, persoalan ini tak ada bedanya dengan daerah-daerah lain yang menjadi sasaran transmigrasi. Ketika kaum pendatang berbaur dengan penduduk asli, terjadi persaingan. Penduduk asli biasanya kalah dalam persaingan itu, terutama di hal ekonomi. Ini yang menjadi penyebab kesenjangan sosial, dan akhirnya kriminalitas meningkat.

“Sistem negara kita juga keliru,” P. Paul berpendapat. “Terutama gara-gara program raskin itu, toh…?! Mendidik masyarakat jadi malas bekerja, padahal tanah banyak yang bisa diolah, tetapi karena terbiasa oleh raskin, tidak ada yang bekerja jadinya.”

***

Saya tidak tahu banyak tentang Katolik. Mendengar dari namanya, SKPKC Fransiskan Papua, seketika bisa diketahui bahwa lembaga ini memang bergerak di bawah prinsip-prinsip keagamaan yang diajarkan oleh Santo Fransiskus Assisi, santo yang melindungi hewan, pedagang dan lingkungan. “Pelindung” adalah kata kunci. “Fransiskan” atau Ordo Fratrum Minorum, bergerak demi kepentingan minoritas, bersahabat dengan alam, menumbuhkembangkan persaudaraan dan perdamaian.

DSCN1475

Bernard, ketka sedang membaca koran di siang hari, di ruang keluarga SKPKC.

Hari-hari di Sentani, saya banyak belajar dari Br. Edy, P. Paul dan Bernard tentang pentingnya menolong sesama, menghindari dendam dan sakit hati terhadap orang lain.

“Mengapa kau kasih uang ke orang mabuk itu?” tanya saya kemarin sore ketika membahas perjalanan kami menuju Puskesmas Depapre pagi harinya.

“Ah, sudah, tidak apa-apa!” jawab Bernard. “Anggap saja kita saling menolong sesama.”

Bagaimana mungkin kita memaksakan aturan dan kehendak kepada masyarakat yang mengalami ‘penindasan’ kekuasaan, apalagi menyalah-nyalahkan perilaku mereka yang berbeda dengan kita? Sebagaimana cerita P. Paul tadi malam, saya berkesimpulan bahwa semua itu bukan soal bagaimana kita harus menyalahkan siapa karena siapa, tetapi hanya karena kekeliruan sistem saja yang membentuk mental masyarakat Papua menjadi sulit untuk percaya kepada hal-hal yang baru.

Dengan keyakinan untuk mempertahankan nilai kemanusiaan dari kekejaman sistem itu lah, lembaga semacam SKPKC Fransiskan Papua bergerak menciptakan keutuhan-ciptaan hidup masyarakat Papua.

featured

Partisipasi Politik Bukan Semata Coblos

Saya kaget dan tak percaya saat teman saya di Universitas Indonesia (UI) bercerita tentang tanggapan seorang juri, doktor sastra, pada ajang pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Universitas Indonesia. Teman saya ini mengajukan proposal penelitian bertema media komunitas bagi pembangunan daerah, studi kasus terhadap media online Halaman Papua, Jaringan Informasi Lingkar Merapi,  juga Radio Komunitas Angkringan Jogja (untuk non-online). Teman saya berkata, “Ketika saya presentasi, juri tidak melihat urgensi dari media komunitas itu.”

Gambar 01_72

Kebetulan, Hari Rabu kemarin, 2 April, 2014, saya hadir di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, mengikuti sebuah diskusi yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia (KSMEPUI), dalam Program Krida, bertajuk “Pemilu: Momentum Mencerdaskan Masyarakat”. Di jeda waktu sholat, Pepe, teman saya itu, menceritakan keberatanhatinya atas saran juri untuk mengganti tema proposal penelitiannya tersebut.

“Saya lolos,” ujarnya. “Tapi juri menyarankan untuk ganti topik.”

Pepe tak sempat menjabarkan secara detil argumentasi sang juri karena diskusi harus dilanjutkan. Ia, sebagai moderator diskusi, harus memandu tanya-jawab antara pembicara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Sosiolog Ganda Upaya, dan para mahasiswa yang hadir.

Mengingat kembali cerita Pepe yang singkat itu, ada satu pernyataan yang masih terngiang-ngiang di kepala saya hingga sekarang: komentar sang juri Mapres tentang Halaman Papua—kebetulan pula itu adalah media online yang saya kelola bersama Forum Lenteng—yang ditirukan oleh Pepe, kira-kira seperti ini: “Itu isinya orang-orang Papua berkumpul, bikin video, terus di-upload ke youtube? Gitu doang?”

Terlepas apakah benar atau tidak komentar itu pernah diucapkan sang juri, tetap saja tragedi pengetahuan, namanya, ketika aksi bermedia oleh warga masyarakat (lokal) dianggap tidak urgent.

Gambar 02_72

Tapi kemarin, perhatian saya lebih tersita pada isi diskusi. Saya tak tahu apa agenda dari Krida KSMEPUI kali ini. Melihat dari penekanan materi yang diberikan oleh Bung Ganda dan arah diskusi oleh moderator, saya menduga diskusi ini bertujuan pada meningkatnya pemahaman teman-teman KSMEPUI akan program kerja ke lokasi-lokasi di tingkat daerah dalam menggalakkan pendidikan politik yang berfokus pada pemilu. Menurut tangkapan saya, sebagian besar penjelasan Bung Ganda menekankan metode di lapangan, pendekatan-pendekatan dan materi penting yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat tingkat lokal. Baginya, meningkatkan kesadaran warga akan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban kita semua. Bagi calon akademisi yang melakukan aksi-penelitian ke lokasi sasaran, harus piawai menggunakan kode-kode lokal agar komunikasi yang dilakukan tidak disalahartikan.

Ketika memaparkan soal ‘pendidikan politik’, Bung Ganda berpendapat bahwa yang harusnya menjadi fokus kita semua ialah mendorong warga agar terlibat dalam ‘partisipasi politik’. Berdasarkan dokumentasi KSMEPUI di akun twitternya, partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan si pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi politik. Partisipasi politik juga menekankan fungsi—ini penting, menurut saya, karena berkaitan dengan cerita Pepe yang saya singgung di awal tulisan—yakni hak warga untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi pembangunan di wilayah tempat hidupnya, juga untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Menanggapi diskusi itu, izinkan saya sejenak menyoalkan pemilu! Apa yang seharusnya, sekarang ini, perlu kita cermati tentang pemilu?

Apa yang beda?

Sejak dicetuskannya kebijakan pemilihan langsung, seketika kita dihadapi oleh ribuan janji oleh ratusan ‘figur tak dikenal’. Kita semakin terperangkap dalam relasi kekuasaan antara pemilik modal dan pelaku politik, terjerat oleh benang kusut konglomerasi media, diterpa polusi jutaan teks dan gambar. Beriringan dengan perkembangan tekonologi komunikasi dan informasi, di kalangan kaum pengakses internet, kita makin dikerdilkan menjadi robot pecandu citra oleh suatu entitas kekuatan tak berbentuk. Narcotizing dysfunction mengambil alih dalam tingkatan yang baru, yang lebih menakutkan. Hanya dengan sekali klik atau twit, tanpa sadar kita memasuki hubungan lingkaran (relasi sosial) yang di dalamnya terdapat pelaku-pelaku dominan pengeksploitasi opini publik. Tanpa sadar kita melakukan semacam reifikasi tahap kedua, lebih rumit, abstrak, dan semakin tak terkendali. Sementara itu, di kalangan kaum bukan pengakses internet, kita dipaksa duduk kebingungan di depan TV menyaksikan ‘debat-debat terbuka’ para calon yang sesungguhnya dikemas murni untuk hiburan semata, dan perang berita-berita yang mengunggulkan citra tokoh yang satu dibanding tokoh yang lain. Yang lebih parah, masyarakat penonton TV diajari cara mengkritik paling bodoh oleh pelawak-pelawak TV yang sering menggunakan umpatan, istilah cabul dan bully.

Kita adalah bagian dari kedua kalangan itu, dan sama-sama dipaksa berpuas diri melihat lingkungan dirusak oleh sampah reklame yang didesain asal-asalan. Kita semua menerimanya, memakluminya, karena ada ‘hari sakral tanggal 9’ yang perlu dirayakan: beramai-ramai menyalurkan suara ke TPS.  Di satu sisi mungkin kita akan berpikir telah melakukan sesuatu sesuai kehendak individu kita, tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kita tunduk pada “keharusan-keharusan struktural tidak berpribadi dan pembatasan-pembatasan yang tidak dapat dipahami secara memadai dari segi dominasi konkret” (Postone, 1993: 4, dalam Ritzer, 2011)???

Euforia pemilu dengan beragam partai—mengamini perbedaan sebagai berkah—memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kita semua sepakat, keadaan kini lebih baik dibandingkan keadaan terpasung di era Orde Baru. Sialnya, Pemilu 1955, yang digadang-gadang sebagai pemilu paling demokratis, dijadikan contoh tanpa kesadaran akan konteks kondisi sosial-politik di waktu yang berbeda. Berpengalaman sebagai bangsa yang mempunyai fase terbungkam selama lebih kurang 32 tahun, adakah kita sadar bahwa demokrasi semu sedang hidup, bahwa kita telah masuk ke babak oligarki mistis: berkedok, terselubung, tak tampak!? Karir pemerintah yang belum lagi memuaskan hanya mengantarkan kita pada sikap passive resistance, apatis, sinis. Kita terombang-ambing oleh arus disinformasi.

Kita disuguhkan banyak pilihan, tetapi kita diposisikan menjadi pribadi yang tak mampu memilih sebagai individu yang merdeka. Banyaknya pilihan justru membatasi pilihan kita. Partisipasi warga diarahkan menjadi partisipasi follower, bukan leader. Seakan-akan yang leader hanyalah yang dipilih. Bukankah kita harus menjadi pemimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum menentukan wakil kita di meja-meja pemerintahan? Kita memilih bukan dengan jiwa pemimpin, tetapi dengan jiwa yang tunduk. Kita berdiri di salah satu sisi otoritas yang timpang, yakni sisi yang powerless. Di Pemilu 2014 ini, mungkin, masih begitulah kondisi kita, kita yang tak sadar.

Gerakan ‘pemilu cerdas’ kemudian digalakkan oleh berbagai elemen masyarakat ‘yang peduli’. Ajakan untuk tak menyia-nyiakan hak pilih dan hak suara digembar-gemborkan. Oleh sebagian kelompok mahasiswa di UI, menyelamatkan status Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diagendakan, supaya suara-suara tak hilang, katanya. Oleh sebagian kalangan intelektual, keluar anjuran untuk ‘memilih calon dengan benar’ (contohnya, website http://majuindonesia.com/), meskipun sifatnya masih prosedural, agar surat suara tidak rusak, mungkin. Seminar-seminar pun diselenggarakan untuk memanfaatkan detik demi detik menuju tanggal 9 April sebagai momentum. Diskusi-diskusi, kajian-kajian, jurnal-jurnal, hasil survei-survei dan voting-voting sementara, semuanya membanjir.

Tidak ada yang salah dengan semua gerakan itu. Namun, kegelisahan tetap muncul dari seorang mahasiswi dalam diskusi yang saya ikuti. Ia bertanya, “Pendekatan sosiologis apa yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Sebab, tak mungkin mencerdaskan orang banyak dalam waktu yang demikian singkat menjelang hari H pemilu?”

Bung Ganda menanggapi dengan argumen yang tidak langsung menjadi jawaban. Menurutnya, yang paling sering kita lupakan ialah aksi pasca pemilu. Kembali mendasarkan pandangannya pada materi mengenai partisipasi politik, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang paling penting justru saat yang dipilih telah duduk di kursi jabatan dan mulai menjalankan janjinya. Warga masyarakat harus menjadi agen yang menakar apakah implementasi kebijakan itu sesuai dengan harapan atau tidak. Dengan kata lain, yang seharusnya menjadi fokus aksi ialah bukan sekedar memastikan warga menggunakan hak pilih dan hak suaranya (datang ke TPS lalu coblos), tetapi meningkatkan kritisisme mereka terhadap figur-figur, mampu merangkai dan memproduksi argumentasi yang bertanggung jawab, sadar akan hak konstitusional, mengetahui fungsi institusi negara dan mampu menganalisa relasi kekuasaan yang mengakibatkan tersingkirnya kebutuhan warga masyarakat itu.

Masalahnya, kekurangan yang ada di kita sekarang ini, belum banyaknya sarana (media) yang (1) jujur memaparkan tentang apa dan siapa yang paling tepat untuk dipilih; (2) menerangkan secara rinci mengapa dan bagaimana suatu kebijakan dijalankan. Informasi media massa masih sebatas komparasi-komparasi prestasi, kalau bukan kampanye terselubung. Kecenderungan baru akan ‘kampanye negatif’ disikapi dengan gagap dan sering disalahartikan (dan bahkan dipraktekkan) sebagai kampanye hitam. Media massa arus utama (mainstream) menunjukkan aib-nya sendiri: terikat oleh kepemilikan dan mempropagandakan kepentingan tokoh tertentu yang menjadikan pemilu sebagai jalan tol untuk membangun tameng guna mengamankan mereka dari tuntutan kejahatan kemanusiaan.

Kalau sudah jelas demikian keadaannya, faktor apa lagi yang membuat media komunitas—saya lebih senang menyebutnya sebagai media warga—itu tidak penting?!

Mungkin, kita masih meraba-raba untuk mengidentifikasi manfaat pengelolaan media oleh warga bagi pembangunan. Atau, mungkin pula muncul keraguan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan media secara independen hanya akan memperparah banjir informasi yang sudah tak terbendung. Cara berpikir inilah yang harus diluruskan.

Agar kita tak habis diperintah ‘Media’, kita harus menaklukkannya. ‘Media’ mempunyai kekuasaan berupa informasi. Dalam rangka melakukan gerakan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, kita harus merebut alat kekuasaan itu (sebagaimana orang-orang kiri yang menganjurkan buruh merebut alat produksi dari tangan kapital demi membangun masyarakat adil-sejahtera). Informasi (kata lainnya, pengetahuan) adalah kunci bagi pembangunan. Masih ada yang mau menyangkal bahwa keterbatasan bangsa kita terhadap akses informasi (sejarah nasional dan lokal, arsip-arsip surat kabar tempo dulu, dokumentasi-dokumentasi peristiwa, dan blueprint pembangunan era kolonial, yang semuanya tersimpan di perpustakaan bangsa penjajah) menyebabkan kita tertinggal jauh dari bangsa-bangsa Barat? Mengapa kita masih saja tinggal diam jika sudah ada kesempatan untuk merekam apa yang ada sekarang demi perkembangan moral dan pengetahuan generasi masa depan?

Paling tidak, dengan membangun wacana penyeimbang melalui ‘media warga’, warga berpeluang untuk mengadakan pendidikan dialogis, baik bagi wilayah lokalnya sendiri maupun bagi cakupan nasional dan internasional, serta mempengaruhi arah kebijakan daerah dan pusat. Yang menjadkan informasi dari ‘media warga’ sebagai mata air, bukan sebagai air bah, ialah unsur kepentingannya bagi konteks lokal, dalam takaran yang dibutuhkan (bukan mubazir), dan menyuarakan aspirasi yang murni dari warga. Saat media massa diragukan sebagai pilar keempat demokrasi, media warga harus dirayakan sebagai kekuatan baru, baik yang online sifatnya maupun tidak. Mendorong warga mengelola media sendiri, berarti mendorong mereka untuk kritis dan selektif, mampu memilah dan menganalisa.

Kembali kita ke pembahasan Bung Ganda tentang aksi warga pasca pemilu, beliau mengingatkan bahwa aksi akar rumput tak akan ada apa-apanya jika tidak berkesinambungan. “Bangunlah jaringan, dengan berjejaring, aksi tidak akan berhenti di satu titik,” serunya. Dan menurut saya, bermedia, atau membangun media komunitas, adalah bagian dari membangun kerja berjejaring itu.

Pertanyaan terakhir di dalam diskusi itu, muncul dari saya sendiri. Saya bertanya pada Bung Ganda, “Jika berbicara moral, kalau misalnya ada di antara kita yang memang tak lagi percaya pada calon-calon, lalu memilih golput, apakah itu benar atau tidak? Saya sendiri masih ragu dengan pemikiran ini. Bagaimana pandangan Bapak?”

Pertanyaan saya itu ditanggapi oleh Bung Ganda, dan berdasarkan tangkapan saya akan penjelasannya, kira-kira dapat dijabarkan seperti ini: golput, jika kita melihatnya sebagai civil disobedience (maksudnya pembangkangan sipil, tetapi yang bijak dan cerdas), adalah hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Tidak ada yang murni bahwa masyarakat 100% memilih. Golput pun adalah hak. Pertanyaan yang harus kita lemparkan ke diri sendiri, jika memang para calon bertentangan dengan aspek moral kita, dan kita secara sadar memilih golput, apakah kita hanya akan menjadi kalangan golput yang sinis, atau kalangan golput yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab berarti tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang memikirkan masa depan bangsa melalui aksi-aksi konkret, melakukan pengawasan, dan mempengaruhi arah kebijakan. Dan itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Bermedia warga, adalah salah satu cara itu. Sebab, saat warga bermedia dengan cerdas, ia juga berpartisipasi politik secara konkret.

Quote

“So now, I often say that cinema is my home. I used to say culture was my home. But it got a little bit confused. Nobody knows what culture is anymore. So I stick to cinema.” [Jonas Mekas, 2000]